DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-07/MENKO/POLHUKAM/12/2011 Tahun 2011

Nomor: PER-07/MENKO/POLHUKAM/12/2011
Tahun: 2011
Ditetapkan: 16 Desember 2011
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan dalam rangka pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

1.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
2.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/2721/M.PAN-RB/11/2011 tanggal 11 Nopember 2011. MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. : : jdih.polkam.go.id

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini disebut Sekretariat, adalah unsur staf yang membantu Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut Komisi Kejaksaan, dalam menyelenggarakan kesekretariatan di Komisi Kejaksaan.
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Komisi Kejaksaan, dan secara administratif bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
(3)Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 2

Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a.pemberian dukungan dalam penanganan pekerjaan terkait rencana kerja dan anggaran, organisasi, kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporannya;
b.pemberian dukungan dalam pengadministrasian dan penanganan laporan masyarakat, penyiapan bahan pengambilalihan pemeriksaan, pemeriksaan ulang, dan pemeriksaan tambahan, serta dukungan dalam pelaksanaan penilaian perilaku dan kinerja Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan, dukungan pelaksanaan dan pengadministrasian pengawasan, pemantauan dan penilaian sumber daya manusia, organisasi, sarana dan prasarana Kejaksaan;
c.pengelolaan keuangan di Komisi Kejaksaan;
d.penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Negara di Komisi Kejaksaan;
e.pelaksanaan tugas lain yang diperlukan oleh Komisioner Komisi Kejaksaan. jdih.polkam.go.id

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Sekretariat terdiri dari:

a.Bagian Umum;
b.Bagian Pelayanan Teknis;
c.Bagian Hubungan Antarlembaga.

Pasal 5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.pengelolaan administrasi umum, penatausahaan, pengarsipan, dan pengelolaan perpustakaan;
b.pengelolaan kepegawaian;
c.pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan aset kantor, dan kerumahtanggaan;
d.pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan;
e.pelaksanaan keprotokolan dan pengamanan;
f.pelaksanaan tugas lain yang diperlukan oleh Komisioner dan/atau yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 7

a.Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Rumah Tangga;
b.Subbagian Keuangan

Pasal 8

Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penatausahaan surat-menyurat, penggandaan, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan keprotokolan, dan pengamanan, serta rumah tangga. jdih.polkam.go.id

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi verifikasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran.

Pasal 10

Bagian Pelayanan Teknis mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam penanganan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan pelaksanaan pengambilalihan pemeriksaan, pemeriksaan ulang, dan pemeriksaan tambahan, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas perilaku dan kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan, serta atas organisasi, sarana dan prasarana Kejaksaan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan administrasi pengaduan masyarakat;
b.pengelolaan pengaduan masyarakat dan tanggapan klarifikasi/tindak lanjut dari internal Kejaksaan mengenai kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan;
c.pengelolaan database kinerja dan perilaku Jaksa dan pegawai Kejaksaan ;
d.pemberian dukungan dalam pelaksanaan evaluasi atas hasil pendataan dari pengaduan masyarakat serta tanggapan dari internal Kejaksaan;
e.penyiapan dan dukungan pelaksanaan tindak lanjut Komisi Kejaksaan atas hasil evaluasi;
f.pemantauan maupun penyiapan langkah selanjutnya dari tindak lanjut yang dijalankan oleh Komisi Kejaksaan;
g.pelaksanaan tugas lain yang diperlukan oleh Komisioner, dan/atau yang diberikan oleh Kepala Sekretariat.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…