Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-07/MENKO/POLHUKAM/12/2011 Tahun 2011
- Nomor
- PER-07/MENKO/POLHUKAM/12/2011
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 35
Menetapkan : bahwa sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan dalam rangka pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
Surat Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: B/2721/M.PAN-RB/11/2011 tanggal 11 Nopember 2011. MEMUTUSKAN PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. : : jdih.polkam.go.id
BAB I
Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Komisi Kejaksaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
jdih.polkam.go.id BAB II SUSUNAN ORGANISASI
BAB II
Sekretariat terdiri dari:
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administrasi keuangan, kepegawaian, kerumahtanggaan, sarana dan prasarana.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
Bagian Umum terdiri dari:
Subbagian Tata Usaha, Kepegawaian, dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan penatausahaan surat-menyurat, penggandaan, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan keprotokolan, dan pengamanan, serta rumah tangga. jdih.polkam.go.id
Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, yang meliputi verifikasi, perencanaan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, penatausahaan keuangan, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran. Bagian Kedua Bagian Pelayanan Teknis
Bagian Pelayanan Teknis mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dalam penanganan pengaduan masyarakat, penyiapan bahan pelaksanaan pengambilalihan pemeriksaan, pemeriksaan ulang, dan pemeriksaan tambahan, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian atas perilaku dan kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan, serta atas organisasi, sarana dan prasarana Kejaksaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bagian Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:
Membuka PDF…
Dokumen