Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-15/MENKO/POLHUKAM/12/2012 Tahun 2012
- Nomor
- PER-15/MENKO/POLHUKAM/12/2012
- Tahun
- 2012
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
Pedoman Pengelolaan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini. www.jdih.polkam.go.id
Pedoman Pengelolaan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini merupakan acuan bagi seluruh unit organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Pedoman Pengelolaan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini wajib diketahui dan dipedomani oleh seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 14 Desember 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. DJOKO SUYANTO MENTERI KOORDINATOR BI jdih.polkam.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENKO POLHUKAM NOMOR : PER- 15 /MENKO/POLHUKAM/12/2012 TANGGAL : 14 DESEMBER 2012 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat, serta mendinamiskan sistem kearsipan. Oleh karena itu diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional yang andal. Pengelolaan arsip sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan mempermudah penemuan kembali dan penyajian informasi arsip secara cepat dan akurat. Arsip yang dikelola dengan baik akan memastikan bahwa arsip yang tersimpan adalah arsip yang benar dan tepat serta mengurangi penumpukan dokumen yang tidak diperlukan. Dalam rangka mewujudkan pengelolaan arsip berdasarkan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia memerlukan suatu pedoman pengelolaan arsip yang akan menjadi acuan pengelolaan arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. A. Maksud dan Tujuan Pedoman Pengelolaan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dimaksudkan sebagai acuan kerja pengelolaan arsip dengan tujuan agar dapat tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam pengelolaan arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan C. Ruang … jdih.polkam.go.id B. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman pengelolaan arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini meliputi materi yang berkaitan dengan:
C. Pengertian Pengertian dalam pedoman Pengelolaan Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia ini meliputi hal-hal sebagai berikut:
BAB II ... jdih.polkam.go.id BAB II PERANGKAT KEARSIPAN A. Organisasi Kearsipan Organisasi Kearsipan adalah unit yang melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip pada Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
1) Menyimpan, memelihara dan memberikan layanan penggunaan arsip inaktif. 2) Menerima arsip inaktif dari unit pengolah. 3) Memusnahkan arsip sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4) Menyerahkan arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 5) Membina dan mengevaluasi penyelenggaraan kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
1) Mengelola arsip selama arsip masih aktif. 2) Mengelola arsip inaktif sebelum dipindahkan ke Unit Kearsipan. B. Sumber … jdih.polkam.go.id B. Sumber Daya Manusia Kearsipan Sumber daya manusia kearsipan adalah para Pelaksana Pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang terdiri dari Arsiparis dan Pengelola Kearsipan yang terdiri dari:
1) meneliti dan menilai arsip yang akan disusutkan, serta mempersiapkan dan melaksanakan rencana penyusutan arsip sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; 2) membuat senarai arsip dan Skema Pengaturan Arsip serta Daftar Arsip (DA); 3) mengembangkan sistem kearsipan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia khususnya Pola Klasifikasi Kearsipan dan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
C. Sarana… jdih.polkam.go.id C. Sarana Prasarana Kearsipan
1) Diisi dengani nomor Kode Klasifikasi Arsip yang disimpan dalam Boks tersebut 2) Diisi dengan Indeks Masalah Arsip yang disimpan dalam Boks Arsip tersebut dan nomor Boksnya 3) Diisi dengan Tahun Periode Arsip yang disimpan dalam Boks tersebut
Urut Indeks Kode Klas Isi Ringkas Jumlah Berkas No. Boks & No. Rak Catatan HARAP JANGAN CABUT LEBAR-PEMINJAMAN INI Nama Peminjam : ……………. Tanggal Peminjaman : ……………. Jabatan : ……………. Tanggal Pengembalian : ……………. Unit Organisasi : ……………. (Setiap perpanjangan peminjaman harus seijin Subbagian Kearsipan) Tanda tangan ………Nama Peminjam………. Subbagian Kearsipan, …… Nama Yang Meminjamkan…… jdih.polkam.go.id
Rak Diisi sesuai nomor urut boks dan rak penyimpanan arsip tersebut Catatan Diisi keterangan yang dianggap perlu mengenai arsip tersebut
……………………………… Penanggung Jawab Pendataan Arsip ………………………………… DAFTAR ARSIP Unit Pengolah ………………… Unit Organisasi ………………………… jdih.polkam.go.id
jdih.polkam.go.id
Pada hari ini ……. tanggal …… bulan ……. tahun …….. dilaksanakan Pemindahan arsip inaktif dari unit organisasi ….. ke Subbagian Kearsipan, Bagian Administrasi Umum, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia yang melibatkan nama : jabatan : NIP : unit organisasi : dalam hal ini bertindak atas nama unit ……… sebagai Pihak I. nama : jabatan : NIP : unit organisasi : Subbagian Kearsipan, Bagian Administrasi Umum, Biro Umum, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dalam hal ini bertindak selaku Pengelola Arsip Inaktif Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, sebagai pihak II. Pihak I menyerahkan tanggung jawab dan wewenang pengelolaan arsip yang dimaksud dalam daftar pemindahan arsip kepada Pihak II. Pihak II akan memberikan layanan arsip kepada Pihak I. Pihak II ……………………….. Pihak I ……………..………….. Mengetahui: Kepala Subbagian Kearsipan …………………………….. Atasan Langsung Pihak I …………………………. jdih.polkam.go.id Format Daftar Arsip Inaktif Yang Dipindahkan
No. Jenis Arsip Tahun Jumlah Media Ket Pihak yang menerima …………………………. Tempat, tgl, bln, dan tahun Pihak yang memindahkan ……………..………….. jdih.polkam.go.id
jabatan : …………………. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia untuk selanjutnya disebut Pihak I,
Yang Menerima, ……………………….. Yang Menyerahkan, ……………..………….. jdih.polkam.go.id Format Daftar Arsip Statis yang Diserahkan
Tempat, tgl, bln, dan tahun Pihak Yang Menyerahkan ……………..………….. jdih.polkam.go.id
Pemusnahan arsip dilaksanakan dengan cara dicacah/ dibubur (pulp)/ dibakar, bertempat di ……… dengan disaksikan oleh:
Subbagian Kearsipan, ……………..………….. jdih.polkam.go.id
BAB III ... jdih.polkam.go.id BAB III PENGELOLAAN ARSIP Pengelolaan arsip adalah cara mengatur, menata, dan menyimpan rekaman kegiatan atau peristiwa dalam bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, dalam susunan yang sistematis dan logis dengan menggunakan kode klasifikasi arsip dan sarana teknologi informasi. Pengelolaan arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia dilakukan sebagai berikut.
A. Langkah-langkah Pengelolaan Arsip
1) meneliti arsip apakah sudah ada disposisi simpan atau belum; 2) memeriksa kebenaran dan kelengkapan arsip tersebut; bila terdapat kekurangan dibuat catatan seperlunya; 3) memilah dan membuang bahan-bahan yang bukan arsip atau yang berlebihan, seperti: sampul/amplop, map, blangko formulir, brosur dan sejenisnya; 4) mencatat arsip ke dalam buku agenda surat masuk dan surat keluar.
1) menentukan dan menuliskan kode klasifikasi arsip pada setiap arsip; 2) mengelompokkan arsip tersebut berdasarkan kode klasifikasi arsip.
1) memeriksa arsip tersebut apakah sudah diberi kode klasifikasi arsip atau belum; 2) menyimpan arsip yang sudah dikelompokkan tersebut ke dalam folder atau boks arsip secara sistematis berdasarkan kode klasifikasi arsip; 3) membuat daftar arsip yang disimpan di dalam setiap filling cabinet; 4) membuat dan menempelkan label pada folder berdasarkan kode klasifikasi arsip.
1) penemuan kembali arsip aktif, dan 2) peminjaman arsip aktif. Penemuan kembali data dan informasi arsip berpedoman pada Kode Klasifikasi Arsip, serta alat bantu lainnya, yaitu: Lembar Disposisi, Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar, dan Daftar Arsip guna menentukan Lokasi Arsip. Prosedur penemuan kembali arsip aktif sebagai berikut: 1) memahami data dan informasi yang diperlukan; 2) menentukan tempat penyimpanan arsip dengan berpedoman pada kode klasifikasi arsip; apabila menemui kesulitan memeriksa lokasi arsip pada lembar disposisi, agenda; 3) mencocokkan berkas yang ditemukan dengan data dan informasi arsip yang diminta; 4) berkas arsip yang telah dicocokkan tersebut diberi tanda khusus pada daftar arsip. Arsip aktif yang bersifat tertutup, pelayanan peminjaman arsip hanya diijinkan untuk pihak yang berwenang di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Prosedur peminjaman arsip aktif sebagai berikut: 1) meneliti siapa yang meminjam arsip; 2) apabila data dan informasi yang akan dipinjam berklasifikasi penting atau vital harus meminta ijin dan persetujuan pejabat serendah-rendahnya eselon II di unit organisasi pemilik arsip; 3) mengisi dan menandatangani buku peminjaman yang berisi keterangan identitas peminjam dan arsip yang dipinjam; 4) menentukan jangka waktu peminjaman arsip.
1) memeriksa dan memberi kapur barus pada folder, boks arsip, filling cabinet dan rak arsip secara berkala; 2) secara berkala membersihkan arsip dan media penyimpanannya.
Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam pengurusan arsip inaktif adalah sebagai berikut.
1) memeriksa dan mencocokkan arsip yang dipindahkan dari unit pengolah, apakah sudah sesuai dengan daftar arsip yang dipindahkan; 2) bila terdapat kekurangan, unit pengolah diminta untuk melengkapi sebelum penandatanganan Berita Acara Pemindahan.
1) memilah arsip inaktif dengan bahan-bahan bukan arsip dan duplikasi; 2) mendeskripsikan arsip inaktif yang akan disimpan pada sistem database kearsipan; 3) memberkaskan arsip inaktif berdasarkan kode klasifikasi arsip; 4) memanuver fisik arsip berdasarkan sistem database kearsipan.
1) menata berkas arsip inaktif ke dalam map; 2) menata map arsip ke dalam boks arsip; 3) membuat dan menempelkan label pada boks arsip berdasarkan kode klasifikasi arsip; 4) menata boks arsip ke dalam mobile file/rak arsip; 5) membuat dan menempelkan label pada mobile file/rak arsip berdasarkan kode klasifikasi arsip.
Penemuan kembali data dan informasi arsip berpedoman pada kode klasifikasi arsip serta alat bantu formulir peminjaman. Prosedur … jdih.polkam.go.id Prosedur penemuan kembali arsip inaktif: 1) memahami data dan informasi arsip yang diperlukan dan meng-input di database; 2) menentukan tempat penyimpanan arsip dengan berpedoman pada kode klasifikasi arsip, Daftar Arsip (DA) serta formulir peminjaman arsip; 3) mencocokkan berkas arsip yang ditemukan dengan data dan informasi arsip yang diminta; 4) berkas arsip yang telah dicocokkan tersebut diberi tanda peminjaman. Arsip inaktif yang bersifat tertutup, pelayanan peminjaman arsip hanya diijinkan untuk pihak yang berwenang di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Prosedur peminjaman arsip inaktif: 1) meneliti siapa yang akan meminjam arsip pada surat permohonan peminjaman; 2) apabila data informasi arsip yang akan dipinjam berklasifikasi penting atau vital harus meminta ijin dan persetujuan Kepala Biro Umum melalui Kepala Bagian Administrasi Umum; 3) peminjaman arsip inaktif yang dilakukan oleh instansi/lembaga/badan swasta dan atau perorangan harus mengajukan permohonan ijin peminjaman kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 4) mengisi lembar peminjaman; 5) lembar peminjaman terdiri dari tiga lembar: a) lembar pertama diletakkan di buku peminjaman; b) lembar kedua melekat di folder arsip, dan; c) lembar ketiga dibawa peminjam arsip; 6) menentukan jangka waktu peminjaman arsip sesuai aturan yang berlaku; 7) peminjam harus mengembalikan arsip tepat waktu; apabila terlambat, petugas harus mengingatkan dan menagih arsip.
1) memeriksa dan memberi kapur barus ke dalam boks arsip dan rak arsip secara berkala; 2) membersihkan boks arsip, rak arsip dan mobile file secara berkala; 3) melakukan penyemprotan atau fumigasi ruang penyimpanan arsip secara berkala berkoordinasi dengan Biro Umum Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. B. Kode … jdih.polkam.go.id B. Kode Klasifikasi Arsip (KKA) Penggunaan kode klasifikasi arsip dalam pengelolaan arsip dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyimpanan arsip agar dapat ditemukan kembali dengan cepat dan akurat. Kode klasifikasi arsip dibentuk dengan huruf dan nomor pada setiap naskah dinas yang masuk atau keluar. Kode Klasifikasi dibuat dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Susunan kode klasifikasi arsip mengikuti sifat permasalahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap unsur yang ada dalam struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. Kode klasifikasi arsip terdiri dari 3 (tiga) tingkatan yaitu:
Klasifikasi arsip yang digunakan adalah sebagai berikut
Contoh … jdih.polkam.go.id Contoh Kode Klasifikasi Arsip Fasilitatif PR 00 00.1 PR Menunjukkan pokok masalah: Perencanaan 00 Menunjukkan sub pokok masalah: Program dan Anggaran 00.1 Menunjukkan sub-sub pokok masalah: Rencana Strategis (Renstra) KP 03 03.2 KP Menunjukkan pokok masalah: Kepegawaian 03 Menunjukkan sub pokok masalah: Mutasi Pegawai 03.2 Menunjukkan sub-sub pokok masalah: Perbantuan Pegawai
Contoh Kode Klasifikasi Arsip Substantif DN 00 00.1 DN Menunjukkan pokok masalah: Politik Dalam Negeri 00 Menunjukkan sub pokok masalah: Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Pemilu 00.1 Menunjukkan sub-sub pokok masalah: Pemilu Presiden/Wakil Presiden HN 02 02.2 HN Menunjukkan pokok masalah: Pertahanan Negara 02 Menunjukkan sub pokok masalah: Koordinasi dan Sinkronisasi Permasalahan Potensi Pertahanan dan Kerjasama Pertahanan 02.2 Menunjukkan sub-sub pokok masalah: Kerjasama pertahanan BAB IV ... jdih.polkam.go.id BAB IV PEMELIHARAAN, PERAWATAN, DAN PENGAMANAN ARSIP Pemeliharaan, perawatan, dan pengamanan arsip merupakan salah satu bagian penting dalam pengelolaan arsip secara keseluruhan, guna menjamin kelestarian informasi yang terkandung di dalam arsip. A. Tujuan dan Ruang Lingkup Kegiatan Kegiatan pemeliharaan arsip dilaksanakan setelah arsip berubah status dari arsip aktif menjadi arsip inaktif dan pengelolaannya telah dipindahkan dari unit pengolah ke unit kearsipan. Mengingat jumlah arsip inaktif yang disimpan di Unit Kearsipan sangat banyak dan informasi yang terkandung di dalamnya sewaktu- waktu masih diperlukan, maka arsip inaktif tersebut perlu dipelihara dan mendapat perhatian serius.
B. Pemeliharaan Lingkungan dan Fasilitas Arsip Fasilitas pemeliharaan arsip mencakup ruang arsip dan rak arsip.
1) Keamanan a) Arsip sifatnya rahasia; b) Mengurangi lalu lintas pegawai lainnya; c) Mencegah pegawai lain yang tidak berwenang memasuki ruang arsip dan untuk menghindari pencurian. 2) Efektifitas dan efisiensi a) Pembagian ruang harus mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi kerja. b) Ruang penyimpanan arsip harus tahan api, kedap air, dan terhindar dari serangan serangga. Oleh Karena itu sebaiknya dihindari pemakaian peralatan dari kayu.
Hama biasanya membuat sarang di celah-celah atau di belakang lemari, rak atau laci arsip. Untuk mencegah hama, kebersihan ruangan harus dijaga dan dilakukan fumigasi secara rutin.
1) Pengambilan/penempatan kembali arsip pada ruangan dan tempat penyimpanan hanya dapat dilakukan oleh petugas arsip. 2) Arsip-arsip dirapihkan lebih dahulu, sebelum meninggalkan ruangan. 3) Peminjaman arsip hanya boleh dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan unit kearsipan/Pimpinan unit pengolah dengan menggunakan tanda bukti peminjaman. 4) Melarang pegawai yang tidak berwenang dan tidak berkepentingan memasuki ruang arsip untuk menghindari pencurian arsip atau informasi yang ada dalam arsip.
1) Menghindarkan arsip dari sinar matahari/lampu penerangan secara langsung, untuk mencegah kertas menjadi kering dan rapuh. 2) Mengusahakan tempat penyimpanan (rak/lemari arsip) terbuat dari metal. 3) Membuka ruang tempat penyimpanan arsip setiap dua minggu sekali untuk menjaga kelembaban udara didalamnya, terutama ruangan yang tidak memiliki pengatur suhu. 4) Melakukan penyedotan debu pada ruang penyimpanan arsip dan boks arsip sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. 5) Melakukan pembasmian hama yang menyerang arsip dengan cara fumigasi dan mengganti alat-alat pencegah hama setiap bulan. 6) Memeriksa peralatan pengatur kelembaban dan suhu udara di dalam ruang penyimpanan arsip agar peralatan tersebut selalu dalam keadaan berfungsi. 7) Melaporkan kepada pimpinan apabila ventilasi, AC, lampu, dan peralatan dalam ruang penyimpanan arsip tidak berfungsi. BAB V … jdih.polkam.go.id BAB V PENYUSUTAN ARSIP Penyusutan arsip meliputi kegiatan pengurangan volume arsip melalui:
Penyusutan arsip dilaksanakan untuk mengurangi penumpukan arsip yang berdasarkan jadwal retensinya sudah bisa dipindahkan, diserahkan ke Unit kearsipan atau dimusnahkan.Pemindahan arsip dilaksanakan dengan memindahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan secara periodik dan berjenjang. Sedangkan untuk arsip yang tidak mempunyai nilai kegunaan dan telah melampaui jangka waktu penyimpanannya dapat dilakukan pemusnahan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Penyerahan arsip ke ANRI dilaksanakan bagi arsip yang sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan administrasi, namun memiliki nilai guna pertanggungjawaban nasional (arsip statis). Dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusutan arsip diperlukan pendataan, dan penilaian arsip yang diperlukan untuk memperoleh informasi tentang volume, umur, identitas, nilai guna, dan sebagainya. Pendataan arsip meliputi kegiatan pengumpulan data survei arsip di suatu unit organisasi untuk memperoleh informasi mengenai volume, kurun waktu, substansi informasi dan kondisi fisik arsip. Sedangkan penilaian arsip adalah proses kegiatan evaluasi dari aspek substansi informasi, fungsi, dan karakteristik fisik serta menentukan waktu kapan arsip harus disusutkan berdasarkan nilai gunanya. Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses pendataan, dilakukan pengelompokkan arsip berdasarkan kode klasifikasi arsip. A. Maksud dan Tujuan
B. Penilaian … jdih.polkam.go.id B. Penilaian Arsip Kegiatan penilaian arsip merupakan kegiatan inti dari penyusutan arsip dan hasilnya akan digunakan sebagai pedoman dasar penyusutan arsip. Hasil penilaian ini juga dapat digunakan sebagai dasar penyusunan JRA.
Nilai guna arsip, dibedakan atas dua nilai kegunaan, yaitu nilai guna primer meliputi nilai guna administrasi, nilai guna hukum, nilai guna fiskal atau keuangan, nilai guna ilmiah dan teknologi untuk memenuhi kepentingan lembaga/instansi pencipta arsip yang bersangkutan, dan nilai guna sekunder meliputi nilai guna evidential dan informasional, yaitu kepentingan penyelenggaraan kehidupan kebangsaan dan pada umumnya.
1) Nilai Guna Administrasi Nilai guna administrasi adalah nilai guna arsip yang kegunaannya dilihat dari tanggung jawab pelaksanaan kedinasan unit organisasi pencipta. Arsip-arsip yang berisikan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, umumnya mempunyai nilai guna tinggi dan perlu disimpan lebih lama. Pada umumnya nilai guna administrasi berkaitan dengan penyelesaian tanggung jawab yang menjadi isi/materi informasi masing-masing arsip. Arsip dianggap telah selesai tanggung jawab administrasinya jika: • Pelaksanaan kegiatan telah selesai. • Substansi informasi telah selesai dipertanggungjawabkan secara formal. 2) Nilai Guna Hukum Nilai guna hukum berkaitan dengan tanggung jawab kewenangan yang berisikan bukti-bukti kewajiban dan hak secara hukum baik bagi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan maupun warga negara dan pemerintah. Nilai guna hukum selesai dipertanggungjawabkan bila hak dan kewajiban telah selesai atau habis. Tanggung jawab hukum berakhir bila • Ketentuan hukum telah dipenuhi/diselesaikan. • Masa berlaku telah kadaluwarsa. • Telah dipertanggungjawabkan secara yuridis formal. 3) Nilai Guna Fiskal atau Keuangan Arsip yang memiliki nilai guna keuangan berisikan hal yang menyangkut transaksi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan serta arsip yang memuat kebijakan-kebijakan di bidang keuangan. Arsip yang memuat kebijakan di bidang keuangan memiliki jangka waktu penyimpanan yang lebih lama. Nilai guna keuangan berakhir bila transaksi finansialnya telah dipertanggungjawabkan. 4) Nilai … jdih.polkam.go.id 4) Nilai Guna Ilmiah dan Teknologi Arsip yang memiliki nilai guna ilmiah dan teknologi mengandung data ilmiah dan teknologi sebagai hasil penelitian murni atau penelitian terapan. Arsip yang disimpan hard copy (net konsep) beserta seluruh catatan proses perbaikan/koreksi (historical draft), dari naskah awal hingga naskah format tekahir. Arsip tersebut merupakan bukti kreasi prestasi intelektual yang merupakan rekaman gagasan original dan merupakan penemuan baru sehingga wajib dilestarikan sebagai arsip bernilaiguna permanen.
Nilai guna sekunder meliputi 1) Nilai Guna Evidential Arsip mengandung nilai guna evidential apabila mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana lembaga/instansi itu diciptakan, dikembangkan, diatur dan menjalankan fungsi dan kegiatan serta hasil dari kegiatan tersebut. Arsip semacam ini diperlukan bagi pemerintah karena dapat digunakan sebagai panduan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang serupa. Arsip jenis ini pada umumnya berupa produk hukum dan bukti prestasi intelektual berupa laporan penelitian maupun hasil karya yang sangat menonjol dari suatu lembaga/instansi. 2) Nilai Guna Informasional Nilai guna informasional ditentukan dari isi informasi yang terkandung dalam arsip itu bagi kegunaan berbagai kepentingan penelitian dan kesejarahan yaitu informasi mengenai orang, tempat, benda, fenomena, masalah dan sejenisnya yang terkait dengan peristiwa/kasus yang bermakna nasional. Contoh: Arsip tentang tokoh nasional: arsip H.M. Soeharto, Ali Murtopo. 3) Nilai Guna Instrinsik Nilai guna intrinsik adalah nilai yang melekat (inherent) pada karakteristik dokumen karena beberapa faktor keunikan yang dikandung seperti usia, isi, pemakaian kata-kata, seputar penciptanya, tanda tangan, cap atau stempel yang melekat. Arsip dengan nilai guna intrinsik perlu disimpan bentuk fisik aslinya secara permanen. Karakteristik … jdih.polkam.go.id Karakteristik yang dapat digunakan untuk menentukan nilai guna intrinsik: a) Bentuk fisik dapat dijadikan obyek penelitian baik dari aspek material maupun formatnya. b) Memiliki kualitas artistik atau estetika. c) Unik atau memiliki ciri-ciri fisik yang khas/spesifik. d) Memiliki ketahanan usia melampaui batas rata-rata usia materi sejenisnya. e) Memiliki nilai keunikan dalam proses penemuan atau pelestariannya. f) Otentisitas dan kredibilitas informasinya bersifat kontroversial sehingga diragukan dan memerlukan proses pemeriksaan fisik secara laboratories untuk pengujiannya. g) Hal yang banyak diminati masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan kemasyuran atau menyangkut kehidupan orang-orang penting, tempat, benda, isu atau peristiwa dalam sejarah. h) Memiliki arti dari segi dokumentasi sah yang mendasari keberadaan suatu unit organisasi. i) Memiliki arti dari segi dokumentasi kebijakan pada tingkat eksekutif yang berpengaruh secara luas baik di dalam maupun di luar unit/lembaga. Pelaksanaan penilaian arsip harus berdasarkan pertimbangan yang mengacu pada aspek-aspek
Secara umum produk akhir dari suatu penilaian arsip adalah jaminan bahwa
C. Langkah-Langkah Penyusutan Arsip Penyusutan arsip adalah kegiatan mengurangi arsip yang dilakukan dengan cara :
1) Memilah dan meneliti arsip inaktif yang akan dipindahkan; 2) Membuat daftar arsip yang akan dipindahkan; 3) Menata fisik arsip ke dalam dus/kotak arsip; 4) Membuat surat persetujuan pemindahan arsip dari atasan langsung; 5) Membuat berita acara pemindahan; 6) Mengoordinasikan dengan unit kearsipan yang menerima; 7) Memindahkan arsip inaktif dan menandatangani berita acara pemindahan bersama-sama dengan unit kearsipan yang menerima.
1) Memeriksa kesesuaian antara daftar arsip dengan fisik arsip 2) Menerima arsip inaktif dan menandatangani berita acara pemindahan bersama-sama dengan unit yang menyerahkan
1) Memilih dan meneliti arsip-arsip yang sudah dapat dimusnahkan sesuai dengan JRA. 2) Membuat daftar arsip yang akan dimusnahkan. 3) Mengajukan usulan pemusnahan arsip kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cq. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 4) Melakukan penilaian dan menyiapkan surat meminta pertimbangan dan persetujuan ANRI Pemusnahan arsip yang mempunyai jangka simpan menurut JRA 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilakukan setelah mendapat: (a) Pertimbangan Panitia Arsip Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (b) Persetujuan dari Kepala Arsip Nasional RI 5) Menyiapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai pemusnahan arsip setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari ANRI. 6) Melakukan pemusnahan arsip dengan membuat berita acara pemusnahan arsip berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 7) Berita acara pemusnahan dilaporkan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cq. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
1) Unit pengolah arsip aktif dan unit kearsipan mendata secara menyeluruh arsip yang rusak berat, membuat daftar arsip, surat pernyataan di atas kertas bermaterai serta surat keterangan dari kepolisian/pihak berwajib apabila kerusakan tersebut terjadi akibat bencana kebakaran, banjir atau bencana lainnya. 2) Mengajukan usulan pemusnahan arsip kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cq. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. 3) Melakukan penilaian dan menyiapkan surat pimpinan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk meminta persetujuan dari Arsip Nasional 4) Menyiapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mengenai pemusnahan arsip setelah mendapat persetujuan dari Arsip Nasional Republik Indonesia. 5) Membuat berita acara pemusnahan arsip berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. 6) Melaporkan berita acara pemusnahan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan cq. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia.
BAB VI … jdih.polkam.go.id BAB VI PENUTUP Pedoman Pengelolaan Arsip wajib diketahui dan dipedomani oleh seluruh pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia. MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN ttd. DJOKO SUYANTO
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)