Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-401/MENKO/POLHUKAM/12/2010 Tahun 2010
- Nomor
- PER-401/MENKO/POLHUKAM/12/2010
- Tahun
- 2010
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 24
menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
jdih.polkam.go.id Menetapkan : 2
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.
BAB I
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :
Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang:
jdih.polkam.go.id 4
BAB II HARI, JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PENCATATAN KEHADIRAN Bagian Kesatu Hari dan Jam Kerja
BAB II
Hari dan jam kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diatur sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 Tentang Jam Kerja Kantor Pemerintah jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Jam Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam 30 menit perminggu, dengan pengaturan sebagai berikut:
Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Bagian Ketiga Pencatatan Kehadiran
Setiap pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran. jdih.polkam.go.id 5
Bagian Kepegawaian, selambat-Iambatnya pada hari kerja berikutnya sesudah melaksanakan tugas kedinasan.
Bagian Kepegawaian setelah terlebih dahulu diketahui oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerjanya;
jdih.polkam.go.id 6
Bagian Kepegawaian, paling lambat satu hari kerja berikutnya. Bagian Keempat Penanggungjawab Pencatatan dan Pelaporan Kehadiran
Bagian Kelima Mesin Pencatat Kehadiran Tidak Berfungsi
jdih.polkam.go.id 7
BAB III PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA
BAB III
BAB IV PELANGGARAN DAN SANKSI Bagian Pertama Pelanggaran
Membuka PDF…