DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor PER-401/MENKO/POLHUKAM/12/2010 Tahun 2010

Nomor: PER-401/MENKO/POLHUKAM/12/2010
Tahun: 2010
Ditetapkan: 30 Desember 2010
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3.Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;
4.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; jdih.polkam.go.id Menetapkan : 2
8.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lembaga Pemerintah;
9.Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor Per-367/MENKO/POLHUKAM/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

a.Tunjangan kinerja adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
b.Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Pegawai Negeri yang berdasarkan keputusan Pejabat Berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang secara langsung memberikan dukungan teknis, administrasi dan analisis kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
c.Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/POLRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
d.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai di Kementerian Koerdinator Bidang Politik, Hukum, dan jdih.polkam.go.id 3 Keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 2

(1)Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, selain mendapatkan penghasilan yang berhak diterima menurut peraturan perundang-undangan, juga diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
(2)Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung mulai Bulan Juli 2010.
(3)Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhitungkan Tunjangan Khusus yang telah diterima sejak Juli 2010 sebagai faktor pengurang.
(4)Dengan berlakunya Tunjangan Kinerja ini maka, Tunjangan Khusus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tidak diberikan kepada Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang:

a.Nyata-nyata tidak mempunyai tugas/pekerjaan/jabatan tertentu di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
b.Diberhentikan untuk sementara (schorsing) atau dinonaktifkan oleh pejabat yang berwenang;
c.Diberhentikan dari pekerjaan/jabatannya dengan diberikan uang tunggu (belum diberhentikan sebagai Pegawai Negeri);
d.Diperbantukan/dipekerjakan pada Badan/lnstansi lain di luar Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
e.Diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
f.Tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh pimpinan instansi; jdih.polkam.go.id 4
g.Pensiun (Terhitung Mulai Tanggal Pensiun).

BAB II

HARI, JAM KERJA, PELAKSANAAN TUGAS, DAN PENCATATAN KEHADIRAN

Pasal 4

Hari dan jam kerja di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan diatur sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1964 Tentang Jam Kerja Kantor Pemerintah jo Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1972 dan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 Tentang Jam Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah telah ditentukan jam kerja instansi pemerintah sebanyak 37 jam 30 menit perminggu, dengan pengaturan sebagai berikut:

a.Hari Senin sampai dengan hari Kamis : pukul 07.30 - 16.00 WIB Istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB
b.Hari Jumat : pukul 07.30 - 16.30 WIB Istirahat : pukul 11.30 - 13.00 WIB

Pasal 5

Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Pasal 6

Setiap pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan wajib mencatatkan waktu kedatangan dan kepulangan kerja pada mesin pencatat kehadiran. jdih.polkam.go.id 5

Pasal 7

(1)Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang karena tugas kedinasan tidak dapat melakukan pencatatan kedatangan dan/atau kepulangan kerja dengan menggunakan mesin pencatat kehadiran, wajib menyampaikan surat perintah penugasan atau surat keterangan sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 (satu) Peraturan ini, kepada Biro Umum cq. Bagian Kepegawaian;
(2)Surat perintah penugasan atau surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Biro Umum cq.

Pasal 8

(1)Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang telah mendapatkan ijin cuti, wajib menyampaikan surat ijin cuti kepada Biro Umum cq. Bagian Kepegawaian, selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum melaksanakan cuti;
(2)Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang mendapatkan perintah untuk melakukan perjalanan dinas atau tugas belajar atau tugas dinas lainnya wajib menyampaikan surat perintah dimaksud kepada Biro Umum cq. Bagian Kepegawaian;
(3)Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang tidak masuk kerja karena sakit, wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya, dan menyampaikan surat keterangan tidak masuk kerja selambat- Iambatnya satu hari kerja berikutnya kepada Biro Umum cq.
(4)Pegawai yang tidak masuk kerja karena sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih dari 1 (satu) hari, wajib memberitahukan kepada atasan langsungnya, dan menyampaikan surat keterangan sakit dari dokter selambat- Iambatnya pada hari pegawai yang bersangkutan masuk kerja, kepada Biro Umum cq. Bagian Kepegawaian setelah terlebih dahulu diketahui oleh atasan langsung atau pimpinan unit kerjanya; jdih.polkam.go.id 6
(5)Pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang terlambat masuk kerja atau pulang sebelum waktunya karena keperluan penting atau mendesak (seperti: orang tua/anak/isteri/suami/saudara kandung sakit keras atau meninggal dunia), dapat mengajukan permohonan ijin kepada pimpinan unit kerjanya, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan, seperti Formulir Surat Keterangan sebagaimana tersebut pada Lampiran 2 (dua) Peraturan ini, dan disampaikan kepada Biro Umum cq.

Pasal 9

(1)Pencatatan kehadiran pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan menggunakan Mesin Pencatat Kehadiran;
(2)Penanggungjawab pencatatan kehadiran pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan adalah Biro Umum cq. Bagian Kepegawaian;
(3)Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban melaporkan rekapitulasi kehadiran pegawai setiap bulan kepada Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selambat-Iambatnya setiap tanggal 6 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 6 jatuh pada hari libur.

Pasal 10

(1)Apabila mesin pencatat kehadiran tidak berfungsi, pencatatan kedatangan dan kepulangan kerja pegawai dilakukan dengan mengisi Formulir Daftar Hadir seperti tersebut pada Lampiran 3 (tiga) Peraturan ini;
(2)Penanggung jawab pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pimpinan unit kerja yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk; jdih.polkam.go.id 7
(3)Pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban menyampaikan Daftar Hadir tersebut kepada Biro Umum cq. Bagian Kepegawaian paling lambat pukul 09.00 WIB hari berikutnya.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

(1)Pembayaran Tunjangan Kinerja dilaksanakan setiap tanggal 20 pada bulan berikutnya, atau hari kerja berikutnya apabila tanggal 20 jatuh pada hari llbur, oleh Biro Umum cq. Bagian Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
(2)Tunjangan Kinerja diberikan terhitung mulai tanggal pegawai yang bersangkutan telah secara nyata melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan, sekurang-kurangnya selama satu bulan mulai tanggal 1 atau hari kerja berikutnya, apabila tanggal 1 jatuh pada hari libur;
(3)Setiap pegawai di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang menerima Tunjangan Kinerja wajib menandatangani tanda terima pembayaran yang disiapkan oleh Biro Umum cq. Bagian Keuangan.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…