DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 08/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 16 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 634

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); www.peraturan.go.id 2015, No. 1555
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106). Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam surat Nomor : B/2653/M.PAN-RB/08/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Kementerian Koperasi dan UKM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Koperasi dan UKM dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Koperasi dan UKM mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. www.peraturan.go.id 2015, No.1555

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
b.koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas kelembagaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan pembiayaan koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pemberdayaan produksi dan pemasaran koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, restrukturisasi usaha koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, pengembangan sumber daya manusia koperasi dan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan pemeriksaan dan pengawasan koperasi;
c.koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
d.pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
e.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. www.peraturan.go.id 2015, No. 1555

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Koperasi dan UKM terdiri atas:

a.Sekretariat Kementerian;
b.Deputi Bidang Kelembagaan;
c.Deputi Bidang Pembiayaan;
d.Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran;
e.Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha;
f.Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia;
g.Deputi Bidang Pengawasan;
h.Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro;
i.Staf Ahli Bidang Produktivitas dan Daya Saing;
j.Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga; dan
k.Inspektorat.

BAB III

SEKRETARIAT KEMENTERIAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Kementerian dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 6

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. www.peraturan.go.id 2015, No.1555

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Kementerian menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b.koordinasi penyusunan rencana, program, kegiatan dan anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan dan kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, pendataan, dan dokumentasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
d.pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
g.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

Sekretariat Kementerian terdiri atas:

a.Biro Perencanaan;
b.Biro Keuangan; dan
c.Biro Umum.

Pasal 9

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, serta penyusunan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2015, No. 1555

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi pengumpulan dan pengolahan data, pengelolaan jaringan data, penyajian data serta informasi;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM;
c.penyusunan rencana dan program di bidang fasilitasi kerja sama teknik;
d.penyiapan koordinasi penyusunan peraturan perundang- undangan;
e.evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM; dan
f.pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro.

Pasal 11

Biro Perencanaan terdiri atas:

a.Bagian Data;
b.Bagian Rencana dan Program;
c.Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
d.Bagian Koordinasi Penyusunan Peraturan Perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks634PDFHirarki

Memuat teks peraturan…