Kementerian Koperasi
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Koperasi
Kementerian Koperasi memiliki mandat krusial dalam memajukan dan memberdayakan koperasi di Indonesia. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor koperasi, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.
Ruang lingkup kerja Kementerian Koperasi mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Kementerian ini bertanggung jawab dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, serta memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia koperasi.
Program strategis Kementerian Koperasi untuk tahun 2026 difokuskan pada sepuluh prioritas, termasuk penguatan kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan daya saing koperasi. Salah satu tugas utamanya adalah memonitor dan mengevaluasi pembentukan 80 ribu koperasi desa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.
Kementerian Koperasi memiliki peran krusial dalam isu nasional, khususnya percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan. Melalui program-programnya, kementerian ini berkontribusi pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.
Warga negara, terutama pelaku koperasi, calon anggota koperasi, dan masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, akan berurusan dengan Kementerian Koperasi. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan, edukasi, pelatihan SDM koperasi, serta akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi.
Kementerian Koperasi memegang peranan vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor koperasi. Dengan usulan anggaran yang signifikan untuk tahun 2026, kementerian ini berupaya mewujudkan koperasi yang modern, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, jabatan dan kelas jabatan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2019
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 /PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3/PER/M.KUKM/III/2018 Tahun 2018
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09/PER/M.KUKM/VI/2016 Tahun 2016
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8/PER/M.KUKM/VII/2017 Tahun 2017
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/PER/M.KUKM/I/2018 Tahun 2018
BeritaLihat semua
Data Kementerian KoperasiLihat semua
Jumlah Lokasi Koperasi Merah Putih Per Provinsi
Satgas Koperasi Merah Putih mencatat 83.261 unit koperasi telah berbadan hukum per Februari 2026, dengan sebaran terbanyak berada di Provins…
Koperasi Merah Putih Terancam Gagal Bayar Kredit Rp 85,96 Triliun
Riset Celios memproyeksikan risiko gagal bayar Koperasi Merah Putih mencapai Rp85,96 triliun dalam enam tahun, yang berpotensi menguras 20%…
Potensi Tergerusnya Produk Domestik Bruto (PDB) Akibat Koperasi Merah Putih
Riset Celios menunjukkan program Koperasi Merah Putih berisiko menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional jangka panjang akibat opportu…
