Kementerian Koperasi

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Kementerian Koperasi memiliki mandat krusial dalam memajukan dan memberdayakan koperasi di Indonesia. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor koperasi, yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat luas.

Ruang lingkup kerja Kementerian Koperasi mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program. Kementerian ini bertanggung jawab dalam penguatan kelembagaan dan tata kelola koperasi, serta memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi, dan pelatihan sumber daya manusia koperasi.

Program strategis Kementerian Koperasi untuk tahun 2026 difokuskan pada sepuluh prioritas, termasuk penguatan kelembagaan, digitalisasi, pengembangan usaha, dan peningkatan daya saing koperasi. Salah satu tugas utamanya adalah memonitor dan mengevaluasi pembentukan 80 ribu koperasi desa, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Kementerian Koperasi memiliki peran krusial dalam isu nasional, khususnya percepatan pembentukan koperasi desa/kelurahan. Melalui program-programnya, kementerian ini berkontribusi pada penguatan ekonomi kerakyatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

Warga negara, terutama pelaku koperasi, calon anggota koperasi, dan masyarakat yang ingin mendirikan koperasi, akan berurusan dengan Kementerian Koperasi. Layanan yang diberikan meliputi pendampingan, edukasi, pelatihan SDM koperasi, serta akses pembiayaan melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) koperasi.

Kementerian Koperasi memegang peranan vital dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui penguatan sektor koperasi. Dengan usulan anggaran yang signifikan untuk tahun 2026, kementerian ini berupaya mewujudkan koperasi yang modern, berdaya saing, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.