DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/PER/M.KUKM/I/2014 Tahun 2014

Nomor: 1/PER/M.KUKM/I/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.162 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5303);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1623 Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
12.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
13.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15.Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 05/Per/M.KUKM/IX/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
16.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/Lembaga;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURANMENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 07/Per/M.KUKM/XI/2012 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN SOSIAL DALAM RANGKA PENGEMBANGAN KOPERASI, USAHA MIKRO DAN KECIL. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.162 4 Pasal I Beberapa ketentuan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07/Per/M.KUKM/XI/2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Sosial Dalam Rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Dan Kecil dirubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 3 huruf c diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan Program untuk:

c.memacu penumbuhan usaha Anggota Koperasi, Koperasi, serta pelaku Usaha Mikro dan Kecil, guna mendukung upaya penciptaan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan maupun kesulitan ekonomi.
1. 2.Ketentuan Pasal 4 huruf a diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran Program untuk:

a.tersalurnya bantuan dalam rangka pengembangan usaha Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil;
1. 3.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Peserta program calon penerima bantuan dalam Peraturan ini adalah Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

4.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

a.pengembangan sektor riil, dalam upaya peningkatan kegiatan produksi/pengolahan, pemasaran, budi daya produktif dan perdagangan;
b.pengembangan usaha di sektor keuangan, khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam;
c.pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil di daerah perbatasan, daerah tertinggal, dan/atau daerah yang terkena bencana;
d.pengembangan sarana dan prasarana seperti tempat praktek keterampilan usaha, revitalisasi pasar tradisional, pemasaran dan produksi; dan
e.rintisan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil. www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1625
1. 5.Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diubah, dan menambahkan 2 (dua) ayat, menjadi Pasal 11 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Persyaratan Koperasi Peserta Program:
1. a.Koperasi Primer yang telah berbadan hukum;
2. b.bukan Koperasi karyawan dan Koperasi Fungsional;
3. c.memiliki perangkat organisasi dan daftar Anggota bagi Koperasi Primer;
4. d.mempunyai rencana dan/atau kegiatan usaha produktif;
5. e.mendukung program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Deputi lainnya;
6. f.diprioritaskan bagi yang belum pernah mendapatkan bantuan;
7. g.memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas;
8. h.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Koperasi; dan
9. i.memiliki nomor rekening bank atas nama Koperasi yang masih aktif.
(2)Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, harus dikoordinasikan terlebih dahulu antar Deputi.
(3)Persyaratan lebih lanjut bagi peserta program untuk masing- masing program yang meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diatur melalui Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.
(4)Penerima pinjaman dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), tidak boleh menerima program Bansos.

Pasal 11A

(1)Persyaratan Usaha Mikro dan Kecil Peserta Program:
1. a.terdaftar dan/atau memiliki ijin usaha;
2. b.memiliki tempat kedudukan dan alamat yang jelas, dibuktikan dengan surat keterangan domisili;
3. c.memiliki jenis usaha;
4. d.memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
5. e.memiliki nomor rekening bank atas nama pribadi yang masih aktif; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.162 6
6. f.mendukung program bantuan sosial yang diselenggarakan oleh Deputi lainnya;dan
7. g.belum pernah menerima bantuan program dengan bukti surat pernyataan.
(2)Persyaratan lebih lanjut bagi peserta program untuk masing-masing program yang meliputi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur melalui Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.

6.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Calon Peserta Program dapat mengajukan surat permohonan program bantuan sosial untuk menjadi Peserta Program kepada Menteri cq Deputi, dan/atau SKPD Provinsi/DI, atau SKPD Kabupaten/Kota.
(2)Surat permohonan program bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan surat rekomendasi dari SKPD Provinsi/DI, atau SKPD Kabupaten/Kota yang telah diverifikasi terlebih dahulu.
(3)Pengajuan surat permohonan program bantuan sosial yang ditujukan kepada Menteri cq Deputi harus ditembuskan kepada SKPD Provinsi/DI, SKPD Kabupaten/Kota.
(4)Pengajuan surat permohonan yang ditujukan kepada SKPD Provinsi/DI harus ditembuskan kepada Menteri cq Deputi dan SKPD Kabupaten/Kota.
(5)Pengajuan surat permohonan dan/atau proposal program bantuan sosial yang ditujukan kepada SKPD Kabupaten/Kota harus ditembuskan kepada Menteri cq Deputi dan SKPD Provinsi.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang seleksi diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Deputi.

7.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Peserta Program yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan wajib:

a.melengkapi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 untuk diajukan sebagai Peserta Program;
b.mengajukan permohonan pencairan bantuan kepada PPK;
c.mengadministrasikan pengelolaan bantuan dengan baik; www.djpp.kemenkumham.go.id 2014, No.1627
d.bertanggung jawab secara penuh terhadap kebenaran data, informasi dan kelengkapan administrasi yang diberikan dalam tahap seleksi serta penggunaan dana program sesuai ketentuan;
e.siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku terhadap ketidakbenaran data dan penyalahgunaan bantuan;dan
f.membuat Berita Acara dalam hal terjadi kejadian luar biasa (force majeur) yang mengakibatkan terjadinya kerugian bagi Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil selaku Penerima Bantuan dalam mengelola bantuan.
1. 8.Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(2)Deputi bertugas:
1. a.berkoordinasi dengan Deputi-Deputi lain dalam menetapkan calon Peserta Program;
2. b.melakukan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Program dengan pihak terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
3. c.menerbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program;
4. d.melakukan sosialisasi Program kepada pihak-pihak yang terkait di tingkat Pusat dan Daerah;
5. e.meneliti kelengkapan administrasi penyelenggaraan Program yang diajukan calon Peserta Program;
6. f.menetapkan calon Peserta Program menjadi Peserta Program berdasarkan keputusan hasil seleksi dari SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota;
7. g.menetapkan calon Peserta Program yang mengajukan usulan langsung kepada Menteri cq Deputi untuk menjadi Peserta Program setelah mendapat keterangan dari SKPD Provinsi/DI, dan/atau SKPD Kabupaten/Kota;dan
8. h.mengadministrasikan dan meneruskan proses permohonan bantuan kepada PPK.
  1. 9.Ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…