DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1/PER/M.KUKM/I/2017 Tahun 2017

Nomor: 1/PER/M.KUKM/I/2017
Tahun: 2017
Ditetapkan: 12 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan dukungan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan dan dikelola secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah/Dinas yang Membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi/Daerah Istimewa (D.I);
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2017, No.114 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2017. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua www.peraturan.go.id 2017, No. 114 atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
14.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1527); www.peraturan.go.id 2017, No.114
15.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;
16.Surat Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 34/KEP/M.KUKM/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Penanggung Jawab Program Pada Unit Kerja Eselon 1 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Dewan Koperasi Indonesia Tahun Anggaran 2017. MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2017.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. www.peraturan.go.id 2017, No. 114
3.Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang- undang.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6.Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk Instansi vertikal pusat di daerah.
7.Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat untuk masing-masing Satuan Kerja, yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/ pengawasan, evaluasi/pelaporan, serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.
8.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah.
9.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam bentuk Dinas yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di tingkat Provinsi dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi lingkup Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang ditetapkan oleh Gubernur.
10.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. www.peraturan.go.id 2017, No.114

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017 ini bertujuan sebagai pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan kegiatan yang didekonsentrasikan.

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017 ini melaksanakan agenda pembangunan Nasional dan amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2015-2019, melalui 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang meliputi:

a.Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
b.Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan;
c.Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran;
d.Penguatan kelembagaan usaha; dan
e.Peningkatan kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha. www.peraturan.go.id 2017, No. 114

BAB III

PELAKSANAAN, PEDOMAN DAN PERUBAHAN KEGIATAN

Pasal 4

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan 5 (lima) fokus prioritas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (tiga), yaitu:

a.memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa, Kabupaten dan Kota ke Provinsi DKI Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
b.memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa ke DKI Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas);
c.memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa ke DKI Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan;
d.memfasilitasi dari Provinsi/Daerah Istimewa ke DKI Jakarta dalam rangka Rapat Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dekonsentrasi;
e.memfasilitasi Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Provinsi/Daerah Istimewa Kabupaten dan Kota;
f.memfasilitasi Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota;
g.memfasilitasi Operasional Pendampingan Mitra PLUT di Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota;
h.memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi daerah bersifat teknis di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa dengan peserta dari Kabupaten dan Kota;
i.memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi daerah terkait perencanaan pusat dan daerah di tingkat Provinsi/Daerah Istimewa dengan peserta dari Kabupaten/Kota; www.peraturan.go.id 2017, No.114
j.memfasilitasi Tim Pokja Data Koperasi dan UMKM Provinsi/Daerah Istimewa masing-masing sebanyak 2 (dua) orang dari Kabupaten dan Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) orang;
k.memfasilitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program dan Kegiatan Strategis Bidang Koperasi dan UMKM di Provinsi/Daerah Istimewa/Kabupaten/Kota;
l.memfasilitasi Tenaga Operator Penyusunan Laporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), sebanyak 2 (dua) orang;
m.memfasilitasi Tim Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi SAI dari Provinsi/Daerah Istimewa (D.I)/Kabupaten/Kota;
n.memfasilitasi Rapat Koordinasi Data (Rakor Data) ke Jakarta dalam rangka Rapat Koordinasi Data;
o.memfasilitasi ruang promosi (display) di Rumah-KU (Rumah Koperasi dan UKM) atau Gedung SMESCo UKM Indonesia;
p.membiayai pelaksanaan Rapat Koordinasi Data Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi/Daerah Istimewa serta Rakor Data Online Data System (ODS) Provinsi/Daerah Istimewa yang melibatkan Kabupaten dan Kota;
q.memfasilitasi Satuan Tugas Pengawasan Koperasi; dan
r.honorarium kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tidak dapat digunakan untuk:

a.perjalanan dinas luar negeri, studi banding ke luar negeri dan pameran luar negeri;
b.perawatan bangunan kantor milik Pemerintah Daerah;
c.kegiatan yang menimbulkan aset dan dicatat dalam neraca Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
d.lain-lain yang bersifat rutinitas kantor yang pembiayaannya harus disediakan dari APBD. www.peraturan.go.id 2017, No. 114

Pasal 6

Besaran alokasi anggaran dekonsentrasi melalui Program Pembangunan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada masing-masing Provinsi/D.I. sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Perangkat pengelola anggaran dekonsentrasi pada SKPD ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan/penggunaan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

Pasal 8

Pelaksanaan anggaran dekonsentrasi pada masing-masing Provinsi/D.I. diselenggarakan oleh SKPD yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Bendahara Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Perikatan/Komitmen (P3K) ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kemampuan dibidangnya, dan diutamakan yang mempunyai sertifikat dibidangnya.
(2)Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengguna Anggaran dilakukan sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan aspek kemampuan, kejujuran, pengabdian dan loyalitas. www.peraturan.go.id 2017, No.114

Pasal 10

Sebelum melaksanakan pencairan anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran atau Bendahara Pengguna Anggaran melakukan persiapan sebagai berikut:

a.mempelajari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
b.membuat Petunjuk OperasionalKegiatan (POK);
c.membuat Surat Keputusan penetapan para pelaksana anggaran;
d.membuat Spesimen ke Bank dan Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN);
e.mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ke Kantor Pelayanan Pajak;
f.menyiapkan Buku Kas Umum, untuk membukukan transaksi baik penerimaan dan pengeluaran bendahara pengguna anggaran;
g.menyiapkan Buku pembantu Pengawasan pelaksanaan Mata Anggaran Kegiatan (MAK);
h.menyiapkan Buku pembantu Bank; dan
i.menyiapkan Buku pembantu Pajak.

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…