DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 11/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 23 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, Pengurus atau Pengelola Koperasi dan Aparat Pembina serta masyarakat harus paham dan mengerti tentang pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemupukan Modal Penyertaan Pada Koperasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN PADA KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Modal penyertaan dan atau modal penyertaan syariah yang selanjutnya disingkat modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal, untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usaha koperasi.
3.Prinsip Syariah adalah ketentuan hukum Islam berdasarkan fatwa atau pernyataan kesesuaian syariah dari lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
4.Barang modal adalah aktiva yang berbentuk tanah, bangunan, mesin-mesin serta sarana dan alat produksi lainnya yang dapat dinilai dengan uang, yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain untuk digunakan sendiri dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya cukup untuk di bebankan sebagai biaya dalam beberapa tahun buku sesuai dengan masa penggunaannya.
5.Pemodal adalah pihak yang menanamkan modal penyertaan pada koperasi
6.Bagi hasil adalah suatu perjanjian bagi hasil antara Koperasi dengan pemodal atas dasar bagi keuntungan ataupun bagi pendapatan baik secara konvensional maupun secara syariah dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah.
7.Pengalihan modal adalah pemindahan atau pemindah tanganan hak pemodal atas modal penyertaan kepada koperasi atau pemodal lainnya, dengan sepengetahuan pengurus koperasi.
8.Unit Usaha Otonom Koperasi adalah unit usaha yang merupakan bagian dari usaha koperasi yang dikelola secara otonom, mempunyai pengelola, neraca, administrasi usaha dan sistem pengendalian interen tersendiri.
9.Surat Perjanjian Modal Penyertaan Pada Koperasi yang disebut SPMPKOP adalah surat perjanjian mengenai pemupukan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal.
10.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan koperasi.
11.Pejabat dan atau Pembina adalah Aparatur Sipil Negara yang melakukan pembinaan dan melakukan pengawasan koperasi di tingkat Pusat, Provinsi/D.I, dan Kabupaten/Kota.
12.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15.Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah Kab/Kota untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan diterbitkan Peraturan Menteri tentang pemupukan modal penyertaan pada koperasi adalah:

a.untuk memberikan kepastian hukum baik bagi koperasi maupun bagi pemodal dan kejelasan arah bagi para pejabat Aparatur Sipil Negara, pembina, dunia usaha, dan masyarakat terutama gerakan koperasi, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah Provinsi/Daerah Istimewa dan Kabupaten/Kota.
b.untuk lebih mempertegas status dan kedudukan modal penyertaan pada koperasi dalam rangka memperkuat permodalan koperasi.
c.meningkatkan keyakinan masyarakat dan gerakan koperasi akan manfaatnya melaksanakan pemupukan modal penyertaan.

BAB III

STATUS, SUMBER, PERSYARATAN KOPERASI DAN TATA CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 3

Status Modal Penyertaan:

a.sebagai modal dan diadministrasikan dalam pembukuan hutang.
b.menambah jumlah modal dan total kekayaan atau asset koperasi.
c.keuntungan yang diperoleh dari bagian hasil menambah pendapatan koperasi.

Pasal 4

(1)Sumber modal penyertaan berasal dari:
1. a.Pemerintah;
2. b.anggota;
3. c.masyarakat;
4. d.badan usaha berbadan hukum;
5. e.badan usaha tidak berbadan hukum; dan
6. f.badan hukum lainnya.
(2)Sumber modal penyertaan yang berasal dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
1. a.Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini di wakili oleh Kementerian atau Lembaga Pemerintah atau dinas atau kantor pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi atas izin atau persetujuan Menteri Keuangan atau pejabat yang berwenang untuk memberikan izin dalam pengeluaran keuangan pemerintah;
2. b.Pemerintah asing, badan, organisasi dan lembaga internasional dapat menanamkan modal dalam bentuk modal penyertaan pada koperasi sepanjang tidak dikaitkan dengan kepentingan dan kegiatan politik serta pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan kerja sama ekonomi dengan pemerintah dan lembaga internasional.
(3)Sumber modal penyertaan yang berasal dari Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Anggota koperasi, dengan ketentuan apabila sebagai anggota koperasi tetap memiliki hak suara dalam Rapat Anggotanya namun sebagai pemodal, dia tidak boleh menggunakan hak suaranya.
(4)Sumber modal penyertaan yang berasal dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah setiap anggota masyarakat baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing baik yang bertempat tinggal diwilayah Indonesia maupun diluar Negeri, telah dewasa dan mampu melaksanakan tindakan hukum, dapat menanamkan modal penyertaan pada koperasi.
(5)Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Swasta Perseroan Terbatas (PT).
(6)Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan usaha yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah CV (Comannditaire Venootschap) dan Firma.
(7)Sumber modal penyertaan yang berasal dari Badan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Badan hukum lainnya yang dibentuk berdasarkan akta notaris dan atau yang terdaftar sebagai yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Pasal 5

Pemodal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tidak mempunyai hak suara pada Koperasi yang menerima modal penyertaan.

Pasal 6

Untuk memupuk Modal Penyertaan, Koperasi yang menyelenggarakan modal penyertaan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.koperasi primer atau sekunder yang telah berbadan hukum;
b.telah menyelenggarakan Rapat Anggota sekurang kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut sebelum menerima modal penyertaan;
c.telah memenuhi kelayakan manajemen meliputi komponen manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas;
d.memiliki potensi usaha yang dinilai layak untuk dibiayai melalui modal penyertaan;
e.dalam Anggaran Dasarnya, rencana pemupukan modal melalui modal penyertaan telah dirumuskan dan apabila kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan belum tercantum dalam Anggaran Dasar, maka Pengurus koperasi harus mengajukan permohonan pengesahan perubahan Anggaran Dasar kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f.pengurus memiliki rencana kerja serta rencana pengembangan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan telah memperoleh persetujuan dari Rapat Anggota;
g.pembukuan dan laporan keuangan koperasi telah diselenggarakan dengan tertib dan telah diaudit oleh akuntan publik sekurang-kurangnya dua tahun terakhir berturut-turut serta dinyatakan wajar tanpa catatan;

Pasal 7

Koperasi yang sudah mempunyai kepastian untuk menerima modal penyertaan dari pemodal, melakukan kegiatan:

a.menyelenggarakan Rapat Anggota dimana pengurus koperasi menjelaskan maksud serta tujuan pemupukan modal melalui modal penyertaan kepada anggota;
b.apabila Rapat Anggota menyetujui rencana pemupukan modal penyertaan tersebut maka pengurus harus mendapat mandat dan kuasa untuk menandatangani SPMPKOP, menyusun rencana kegiatan-kegiatan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan dan melakukan studi kelayakan;
c.dalam rencana kegiatan usaha dijelaskan antara lain kegiatan usaha yang akan dilaksanakan, profil usaha koperasi, hasil studi kelayakan usaha, rencana pengelolaan organisasi dan manajemen, rincian nilai biaya yang diperlukan, rencana alokasi dana dan pemanfaatan dana;
d.rencana kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan kepada pemodal untuk dibahas bersama sampai tercapai kesepakatan;
e.apabila terjadi kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal ditindaklanjuti dengan membuat dan menandatangani SPMPKOP yang secara hukum mengikat para pihak.

Pasal 8

Koperasi yang akan merencanakan menerima modal penyertaan, melakukan kegiatan :

a.menyusun rencana kegiatan usaha terlebih dahulu dengan menetapkan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha;
b.menawarkan rencana pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon pemodal, baik secara langsung maupun melalui pengumuman media massa;
c.pengumuman atau penawaran yang berkaitan dengan usaha koperasi yang akan dibiayai modal penyertaan dan disertai informasi atau fakta material, sesuai dengan kondisi koperasinya;
d.jika telah terhimpun calon pemodal yang diperlukan, pengurus menyelenggarakan Rapat Anggota atau Rapat Anggota Khusus;
e.apabila Rapat Anggota setuju maka pengurus koperasi dan pemodal, membuat dan menandatangani SPMPKOP yang secara hukum mengikat para pihak.

Pasal 9

(1)Pemodal dapat lebih dari satu orang, badan usaha dan atau badan hukum, sesuai dengan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang akan dibiayai oleh modal penyertaan;
(2)Khusus untuk koperasi, nama dan nomor serta tanggal pengesahan Badan Hukum maupun alamat kedudukan koperasi harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam SPMPKOP;
(3)Untuk pemodal, nama dan pekerjaan serta alamat pemodal baik bertindak untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama badan hukum dan dalam hal pemodal adalah bukan perorangan tetapi mewakili perusahaan/pemerintah harus dicantumkan dan diuraikan secara jelas dalam SPMPKOP;
(4)Hak dan kewajiban pengurus koperasi dan pemodal dalam penyelenggaraan usaha yang akan dibiayai modal penyertaan harus jelas diuraikan dan dimuat dalam SPMPKOP;
(5)Jangka waktu perjanjian diatur sesuai kesepakatan antara pengurus koperasi dan pemodal harus dicantumkan dalam SPMPKOP.

Pasal 10

(1)Besarnya jumlah modal penyertaan yang akan ditanamkan pada koperasi dinilai nominal uang rupiah, harus dicantumkan dalam SPMPKOP;
(2)Modal penyertaan dalam bentuk barang modal, nilai nominal uang rupiah taksiran harga pasarnya harus dicantumkan dalam SPMPKOP;
(3)Penilaian harga barang modal dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
(4)Jenis modal penyertaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya harus dicantumkan dalam SPMPKOP.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

STATUS, SUMBER, PERSYARATAN KOPERASI DAN TATA CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN

Pasal 2

STATUS, SUMBER, PERSYARATAN KOPERASI DAN TATA CARA PEMUPUKAN MODAL PENYERTAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016