Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11/PER/M.KUKM/XII/2017 Tahun 2017
- Nomor
- 11/PER/M.KUKM/XII/2017
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi. www.peraturan.go.id 2018, No.86 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3540); www.peraturan.go.id 2018, No.86
www.peraturan.go.id 2018, No.86
1918);
www.peraturan.go.id 2018, No.86 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH OLEH KOPERASI.
BAB I
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
www.peraturan.go.id 2018, No.86
www.peraturan.go.id 2018, No.86
www.peraturan.go.id 2018, No.86
www.peraturan.go.id 2018, No.86
www.peraturan.go.id 2018, No.86
www.peraturan.go.id 2018, No.86
www.peraturan.go.id 2018, No.86
BAB II KELEMBAGAAN USAHA SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH
BAB II
www.peraturan.go.id 2018, No.86
Bagian Kedua Pendirian KSPPS
www.peraturan.go.id 2018, No.86 Bagian Ketiga Pembentukan USPPS Koperasi
www.peraturan.go.id 2018, No.86
Bagian Keempat Perubahan KSP atau USP Koperasi
www.peraturan.go.id 2018, No.86 Bagian Kelima Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah
Bagian Keenam Persyaratan Pendirian KSPPS, Pembentukan USPPS Koperasi dan Perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi
Dalam pengajuan permohonan pendirian KSPPS, pembentukan USPPS Koperasi dan perubahan KSP atau USP Koperasi menjadi KSPPS atau USPPS Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 wajib memenuhi persyaratan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a) rencana penghimpunan Modal Sendiri bagi www.peraturan.go.id 2018, No.86 KSPPS serta Modal Tetap bagi USPPS Koperasi; b) rencana Modal Penyertaan; dan c) rencana modal lainnya.
a) unit kegiatan sosial (maal) 1) rencana penghimpunan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf); 2) rencana pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf); dan 3) rencana penyaluran dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ziswaf). b) unit kegiatan bisnis (tamwil) 1) rencana penghimpunan dana dan akad produk; 2) rencana penyaluran dana dan akad produk; dan 3) rencana pendapatan dan biaya.
a) struktur organisasi, yang antara lain menggambarkan keberadaan Dewan Pengawas Syariah, keberadaan Unit Kegiatan Sosial (maal) dan Unit Kegiatan Bisnis (tamwil) yang terpisah; b) uraian tugas, wewenang, dan tanggung jawab; c) pembinaan calon anggota untuk menjadi Anggota; dan d) jumlah karyawan.
www.peraturan.go.id 2018, No.86
BAB III JARINGAN PELAYANAN Bagian Kesatu Pembukaan Jaringan Pelayanan
BAB III
www.peraturan.go.id 2018, No.86
Bagian Kedua Persyaratan Pembukaan Jaringan Pelayanan
Bagian Ketiga Prosedur Pembukaan Jaringan Pelayanan
www.peraturan.go.id 2018, No.86
Bagian Keempat Jaringan Layanan Elektronik
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)