DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2022

Nomor: 12
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Klasifikasi Arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Klasi.fikasi Arsip.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi yang meliputi:
1. a.fungs.i fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok Kementerian.
(3)Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan tugas pokok Kementerian, yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 5

(1)Skema Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas:
1. a.fungsi sebagai pokok masalah (primer);
2. b.kegiatan sebagai sub masalah (sekunder); dan
3. c.transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).
(2)Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggambarkan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 6

(1)Kade Klasifikasi Arsip Kementerian disusun dalam bentuk gabungan huruf dan angka
(2)Kade Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas Unit Pengolah serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 7

Klasifikasi Arsip Kementerian tercantum dalam Lampi.ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. KEMENKOP-UKM

Pasal 8

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 03/PER/M.KUKM/III/2015 tentang Klasifikasi" Arsip di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 475), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Menteri diundangkan.

Pasal 9

ini mulai berlaku pada tanggal KEMENKOP-UKM Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Serita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 ,Desem'oer 2022 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ?>O November 2022 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK l"NDONESIA, TETEN MASDUKI BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1227 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY KEMENKOP-UKM Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH , KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM KEMENKOP-UKM

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Klasifikasi Arsip berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan Klasi.fikasi Arsip.

Pasal 4

(1)Klasifikasi Arsip disusun berdasarkan fungsi yang meliputi:
1. a.fungs.i fasilitatif; dan
2. b.fungsi substantif.
(2)Fungsi fasilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penunjang terhadap pelaksanaan tugas pokok Kementerian.
(3)Fungsi substantif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Klasifikasi Arsip yang berkaitan dengan tugas pokok Kementerian, yang secara operasional mempunyai kepentingan bagi kehidupan masyarakat.

Pasal 5

(1)Skema Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang terdiri atas:
1. a.fungsi sebagai pokok masalah (primer);
2. b.kegiatan sebagai sub masalah (sekunder); dan
3. c.transaksi sebagai sub-sub masalah (tersier).
(2)Skema Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menggambarkan tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 6

(1)Kade Klasifikasi Arsip Kementerian disusun dalam bentuk gabungan huruf dan angka
(2)Kade Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi tanda pengenal urusan sesuai dengan fungsi dan tugas Unit Pengolah serta berfungsi sebagai dasar pemberkasan dan penataan Arsip.

Pasal 7

Klasifikasi Arsip Kementerian tercantum dalam Lampi.ran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. KEMENKOP-UKM