DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tujuan dan prinsip manajemen risiko, penerapan manajemen risiko dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu diterapkan secara terintegrasi dengan melibatkan unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kem.enterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214); SALINAN KEMENKOP-UKM Insp SM.2 SM.1 SM
5.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1321); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Risiko adalah kemungkinan terjadinya sesuatu peristiwa yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
2.Manajemen Risiko adalah seperangkat kebijakan dan prosedur yang harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi, dalam rangka mengelola dan memitigasi kemungkinan terjadinya Risiko.
3.Proses Manajemen Risiko adalah tahapan prosedur yang meliputi, penetapan konteks, identifikasi Risiko, analisis Risiko, evaluasi Risiko, penanganan Risiko, serta pemantauan dan reviu.
4.Unit Pengelola Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit organisasi yang bertanggung jawab melaksanakan Manajemen Risiko.
5.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
6.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
7.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
8.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Kementerian KEMENKOP-UKM Insp SM.2 SM.1 SM Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9.Pegawai adalah pegawai pada BLU serta pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10.Profil Risiko adalah dokumen terkait Proses Manajemen Risiko yang menunjukan potensi Risiko yang teridentifikasi untuk ditangani dalam kurun waktu tertentu.
11.Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana penangangan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
12.Register Risiko adalah suatu daftar Risiko, yang diidentifikasi oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.
13.Level Risiko adalah tingkatan Risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
14.Selera Risiko adalah ambang batas besaran Level Risiko yang berada dalam area penerimaan Risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian.
15.Kemungkinan Risiko adalah frekuensi kemungkinan terjadinya suatu Risiko yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan statistik, frekuensi kejadian per satuan waktu, atau dengan pendapat ahli.
16.Dampak Risiko adalah akibat langsung yang timbul dan dirasakan setelah Risiko terjadi dan dalam hal dampak langsung lebih dari satu, dampak Risiko diupayakan untuk diurutkan berdasarkan urutan signifikansi atau dominasi sebagai dampak Risiko.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP MANAJEMEN RISIKO

Pasal 2

Manajemen Risiko memiliki tujuan untuk:

a.mengelola dan memitigasi Risiko yang ada dalam proses bisnis dan fungsi dalam organisasi;
b.memberikan perlindungan bagi organisasi dari ancaman Risiko yang menghambat proses pencapaian tujuan dan sasaran kinerja;
c.mendorong seluruh unit organisasi untuk bertindak proaktif dan antisipatif;
d.meningkatkan kemampuan Pegawai dalam menghadapi Risiko organisasi, sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja; dan
e.mendorong kepedulian Pegawai mengenai pentingnya budaya sadar Risiko. KEMENKOP-UKM Insp SM.2 SM.1 SM

Pasal 3

Manajemen Risiko dilaksanakan berdasarkan prinsip:

a.terintegrasi;
b.terstruktur dan komprehensif;
c.selaras dengan keadaan organisasi;
d.inklusif;
e.dinamis dan tanggap terhadap perubahan;
f.berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
g.memperhatikan faktor manusia dan budaya; dan
h.perbaikan berkelanjutan.

BAB III

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

(1)Setiap pimpinan dan Pegawai di lingkungan Kementerian wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tujuan organisasi dan sasaran kinerja organisasi.
(2)Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian.
(3)Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
1. a.pembangunan budaya sadar Risiko;
2. b.pembentukan struktur Manajemen Risiko; dan
3. c.penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko.

Pasal 5

(1)Pembangunan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilaksanakan sesuai dengan nilai Kementerian untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
(2)Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
1. a.komitmen pimpinan;
2. b.komunikasi yang berkelanjutan kepada seluruh jajaran organisasi mengenai pentingnya Manajemen Risiko baik bersifat top-down maupun bottom-up;
3. c.penghargaan terhadap organisasi dan/atau Pegawai yang dapat mengelola Risiko dengan baik; dan
4. d.pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses bisnis organisasi Kementerian. KEMENKOP-UKM Insp SM.2 SM.1 SM

Pasal 6

Pembentukan struktur Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri atas:

a.Komite Manajemen Risiko;
b.UPR; dan
c.APIP.

Pasal 7

(1)Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:
1. a.Menteri selaku pengarah;
2. b.pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan selaku ketua merangkap anggota;
3. c.para pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian selaku anggota; dan
4. d.pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi perencanaan kinerja dan/atau manajemen kinerja selaku sekretaris komite.
(2)Komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. a.menetapkan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko;
2. b.menetapkan Selera Risiko dan kriteria Risiko yang berlaku di lingkungan Kementerian;
3. c.melakukan pengendalian pelaksanaan kebijakan penerapan Manajemen Risiko; dan
4. d.memastikan bahwa Proses Manajemen Risiko berjalan efektif di lingkungan Kementerian.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan tenaga ahli.
(4)Untuk mendukung fungsi fasilitatif administratif dalam pelaksanaan tugas, komite Manajemen Risiko membentuk tim sekretariat.
(5)Sekretaris komite sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. a.memfasilitasi penyelenggaraan Manajemen Risiko di tingkat Kementerian;
2. b.melakukan konsolidasi konsep profil dan rencana mitigasi Risiko tingkat Kementerian;
3. c.menyelenggarakan edukasi dan/atau sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola Risiko; dan
4. d.membuat laporan tahunan penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian.
(6)Keanggotaan tim sekretariat komite Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan melalui keputusan sekretaris Kementerian.

Pasal 8

(1)UPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas:
1. a.UPR tingkat I; dan KEMENKOP-UKM Insp SM.2 SM.1 SM
2. b.UPR tingkat II.
(2)UPR tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
1. a.pemilik Risiko, merupakan pimpinan unit organisasi eselon I; dan
2. b.pengelola Risiko, merupakan pimpinan unit organisasi eselon II di lingkungan Kementerian.
(3)UPR tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tingkatan struktur sebagai berikut:
1. a.pemilik Risiko, merupakan pimpinan unit organisasi eselon II atau pimpinan BLU; dan
2. b.pengelola Risiko, merupakan pejabat eselon III atau yang setara dengan jabatan eselon III di lingkungan Kementerian.
(4)UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. a.memastikan Proses Manajemen Risiko dalam unit organisasinya telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
2. b.melakukan identifikasi Risiko pada sasaran yang ditetapkan;
3. c.melakukan analisis Risiko;
4. d.menyusun RTP Risiko;
5. e.melakukan pemantauan dan reviu pengendalian Risiko; dan
6. f.menyusun, serta menyampaikan laporan pelaksanaan pengendalian Risiko kepada komite Manajamen Risiko melalui sekretaris komite Manajemen Risiko.

Pasal 9

(1)APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c memiliki tanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai dan layanan konsultasi atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian.
(2)Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APIP melaksanakan:
1. a.pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR; dan
2. b.penyediaan konsultansi bagi UPR terkait penerapan Manajemen Risiko dan dalam rangka pembinaan budaya sadar Risiko.
(3)Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko pada seluruh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi:
1. a.penetapan konteks; KEMENKOP-UKM Insp SM.2 SM.1 SM
2. b.identifikasi Risiko;
3. c.analisis Risiko,
4. d.evaluasi Risiko;
5. e.penanganan Risiko; dan
6. f.pemantauan dan reviu.
(2)Dalam pelaksanaan setiap tahapan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan komunikasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang relevan.
(3)Penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengawasan internal.
(4)Peyelenggaraan Proses Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam dokumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…