DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2022

Nomor: 13
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2018 ten tang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

l.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); SALINAN KEMENKOP-UKM
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
5. 6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS D I LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.
3.Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dina.mis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
4.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
5.Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
6.Rahasia adalah klasifikasi infonnasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
7.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. KEMENKOP-UKM
8.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
9.Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10.Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Alcses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan pengguna dalarn pelayanan Arsip.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan M.enengah.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Peraturan M.enteri ini merupakan pedoman bagi seluruh Unit Pengolah dalam pengelolaan Arsip Dinarnis untuk menyediakan informasi Kementerian yang dapat diakses baik Pengguna Jnternal maupun Pengguna Eksternal.

Pasal 3

SKKAAD bertujuan untuk:

a.melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
b.melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai hak akses sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan SKKMD meliputi:

a.sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinarnis;
b.hak akses Arsip Dinamis; dan
c.pengamanan penyimpanan penyampaian Arsip Dinamis.

Pasal 5

dan pengamanan

(1)Sistem klasifikasi kearnanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Biasa/Terbuka;
2. b.Terbatas; dan
3. c.Rahasia. KEMENKOP-UKM
(2)Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memperhatikan tingkat keseriusa.n dampak yang timbul dalam. hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.
(3)Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dilakukan oleh Unit Pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Pengaturan hak akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasi lrnaroanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1).

Pasal 7

(1)Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.penentu kebijakan meliputi:
  1. 1.Menteri;
  2. 2.pejabat tinggi madya;
  3. 3.pejabat tinggi pratama;
  4. 4.stafkhusus menteri;
2. b.pelaksana kebijakan meliputi:
  1. 1.pejabat administrator;
  2. 2.pejabat pengawas;
  3. 3.pejabat fungsional; dan
  4. 4.pejabat pelaksana.
3. c.pengawas internal.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 1 betwenang mengakses seluruh Arsip.
(3)Pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufa angka 2, pejabat tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufa angka 3, dan staf khusus menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka4:
1. a.berwenang mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya;
2. b.diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dengan izin pimpinan tingkat tertinggi;
3. c.diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada satu level dengan unit di luar unit kerjanya/ di tuar kewenangannya setelah roendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
(4)Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b angka 1, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b angka 2, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b angka 3, dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufb angka4 berwenang mengakses:
1. a.seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; KEMENKOP-UKM
2. b.Arsip dengan tingkat klasilikasi Biasa/Terbuka; dan
3. c.Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah diluar unit kerjanya setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
(5)Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian daJam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Klasilikasi keamanan dan klasifikasi akses Arsip Dinamis Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pengawas eksternal;
2. b.aparat penegak hukum; dan
3. c.publik.
(2)Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan peru11dang-undangan.
(3)Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses Arsip di Kementerian yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
(4)Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip di Kementerian yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)Pengamanan penyampaian dalam Pasal Kearsipan.

Pasal 10

penyimpanan dan pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud 4 huruf c dikoordinasikan oleh Unit Pelaksanaan Pengamanan Arsip Dinamis sebagaimana diroaksud pada ayat (1) dilakukan pejabat fungsional arsiparis di Unit Pengolah. Dalam hal pada Unit Pengolah belum tersedia pejabat fungsional arsiparis, Pengamanan Arsip Dinamis dilaksanakan oleh pegawai yang ditunjuk sebagai pengelola Arsip oleh Unit Pengolah.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2018 ten tang Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

l.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. 3.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); SALINAN KEMENKOP-UKM
3. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. 5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
5. 6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS D I LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi infonnasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan Arsip dan disimpan selamajangka waktu tertentu.
3.Pengamanan Arsip Dinamis adalah program perlindungan terhadap fisik dan informasi Arsip Dina.mis berdasarkan klasifikasi keamanan yang ditetapkan sebelumnya.
4.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
5.Publik adalah warga negara atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip Dinamis.
6.Rahasia adalah klasifikasi infonnasi dari Arsip yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum.
7.Terbatas adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. KEMENKOP-UKM
8.Biasa/Terbuka adalah klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh publik tidak merugikan siapapun.
9.Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan Arsip dan berasal dari lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10.Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan Arsip dan berasal dari luar lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
11.Sistem Klasifikasi Keamanan dan Alcses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik Arsip dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan Arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta Arsip dan pengguna dalarn pelayanan Arsip.
12.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan M.enengah.
13.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 2

Pasal 3

SKKAAD bertujuan untuk:

a.melindungi fisik dan informasi Arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas, dan reliabilitas Arsip dapat tetap terjaga; dan
b.melindungi Arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai hak akses sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan SKKMD meliputi:

a.sistem klasifikasi keamanan Arsip Dinarnis;
b.hak akses Arsip Dinamis; dan
c.pengamanan penyimpanan penyampaian Arsip Dinamis.

Pasal 5

dan pengamanan

(1)Sistem klasifikasi kearnanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.Biasa/Terbuka;
2. b.Terbatas; dan
3. c.Rahasia. KEMENKOP-UKM
(2)Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memperhatikan tingkat keseriusa.n dampak yang timbul dalam. hal informasi yang terdapat dalam Arsip Dinamis disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan kepentingan yang tidak sah.
(3)Penentuan klasifikasi keamanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) dilakukan oleh Unit Pengolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Pengaturan hak akses Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilaksanakan sesuai dengan sistem klasifikasi lrnaroanan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1).

Pasal 7

(1)Pengguna Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.penentu kebijakan meliputi:
  1. 1.Menteri;
  2. 2.pejabat tinggi madya;
  3. 3.pejabat tinggi pratama;
  4. 4.stafkhusus menteri;
2. b.pelaksana kebijakan meliputi:
  1. 1.pejabat administrator;
  2. 2.pejabat pengawas;
  3. 3.pejabat fungsional; dan
  4. 4.pejabat pelaksana.
3. c.pengawas internal.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka 1 betwenang mengakses seluruh Arsip.
(3)Pejabat tinggi madya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)hurufa angka 2, pejabat tinggi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufa angka 3, dan staf khusus menteri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a angka4:
1. a.berwenang mengakses Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah di bawah kewenangannya;
2. b.diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada pimpinan level tertinggi dengan izin pimpinan tingkat tertinggi;
3. c.diberikan akses atas Arsip yang terdapat pada satu level dengan unit di luar unit kerjanya/ di tuar kewenangannya setelah roendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
(4)Pejabat administrator sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b angka 1, pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b angka 2, pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b angka 3, dan pejabat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) hurufb angka4 berwenang mengakses:
1. a.seluruh Arsip yang berada pada tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; KEMENKOP-UKM
2. b.Arsip dengan tingkat klasilikasi Biasa/Terbuka; dan
3. c.Arsip yang terdapat pada Unit Pengolah diluar unit kerjanya setelah mendapatkan izin dari pejabat pada Unit Pengolah yang bersangkutan.
(5)Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian daJam rangka melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pasal 9

(1)Pengguna Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
1. a.pengawas eksternal;
2. b.aparat penegak hukum; dan
3. c.publik.
(2)Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang mengakses seluruh Arsip di Kementerian dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan peru11dang-undangan.
(3)Aparat penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengakses Arsip di Kementerian yang terkait dengan perkara atau proses hukum yang sedang ditanganinya dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan hukum.
(4)Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengakses Arsip di Kementerian yang dikategorikan Biasa/Terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)
(2)
(3)Pengamanan penyampaian dalam Pasal Kearsipan.