DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 September 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 47

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik, manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik, audit teknologi informasi dan komunikasi, penyelenggara sistem pemerintahan berbasis elektronik, pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
5.Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha www.peraturan.go.id 2023, No.757 Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2.Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3.Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
5.Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE Kementerian.
6.Penyelenggara SPBE adalah tim yang dibentuk oleh Sekretaris Kementerian untuk memastikan tata kelola SPBE dilaksanakan di seluruh unit kerja Kementerian berjalan dengan baik.
7.Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
8.Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
9.Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
10.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang www.peraturan.go.id 2023, No. utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
12.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
13.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
14.Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
15.Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
16.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE Kementerian.
17.Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam Kementerian.
18.Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
19.Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
20.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
21.Sekretaris Kementerian adalah Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
22.Unit Organisasi adalah setiap unit organisasi di lingkungan Kementerian.
23.Tim Audit adalah tim yang dibentuk di internal Kementerian dan memiliki tugas melakukan audit terkait Layanan SPBE.

Pasal 2

(1)Ruang Lingkup SPBE Kementerian meliputi:
1. a.Tata Kelola SPBE;
2. b.Manajemen SPBE;
3. c.Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
4. d.Penyelenggara SPBE; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
(2)Penerapan kebijakan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian. www.peraturan.go.id 2023, No.757

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

Menteri menyelenggarakan penataan dan Tata Kelola SPBE secara terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 4

(1)Tujuan penerapan Tata Kelola SPBE meliputi:
1. a.mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
2. b.mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
3. c.mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.
(2)Tata kelola SPBE dilakukan terhadap unsur SPBE Kementerian yang meliputi:
1. a.Rencana Induk SPBE;
2. b.Arsitektur SPBE;
3. c.Peta Rencana SPBE;
4. d.rencana dan anggaran SPBE Kementerian;
5. e.Proses Bisnis;
6. f.data dan informasi;
7. g.Infrastruktur SPBE;
8. h.Aplikasi SPBE;
9. i.Keamanan SPBE; dan
10. j.Layanan SPBE.

Pasal 5

(1)Rencana Induk SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a disusun berdasarkan Rencana Induk SPBE nasional.
(2)Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)ditetapkan oleh Menteri untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 6

Rencana Induk SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) minimal memuat:

a.visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE Kementerian;
b.arah kebijakan SPBE Kementerian;
c.strategi SPBE Kementerian;
d.Arsitektur SPBE; dan
e.peta rencana strategis SPBE Kementerian.

Pasal 7

(1)Rencana Induk SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat dilakukan perubahan sewaktu-waktu.
(2)Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan: www.peraturan.go.id 2023, No.
1. a.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk SPBE Kementerian; dan/atau
3. c.perubahan kebijakan strategis nasional.
(3)Perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretaris Kementerian.
(4)Hasil perubahan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE nasional dan rencana strategis Kementerian.
(2)Arsitektur SPBE Kementerian disusun dan ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3)Penyusunan Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian melalui pimpinan unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan data dan teknologi informasi.
(4)Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Arsitektur SPBE Kementerian memuat:
1. a.referensi Arsitektur SPBE; dan
2. b.domain Arsitektur SPBE.
(2)Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat domain arsitektur:
1. a.Proses Bisnis;
2. b.data dan informasi;
3. c.Infrastruktur SPBE;
4. d.Aplikasi SPBE;
5. e.Keamanan SPBE; dan
6. f.Layanan SPBE.

Pasal 10

(1)Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu dan/atau perubahan sesuai dengan kebutuhan.
(2)Reviu dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
1. a.paruh waktu;
2. b.tahun terakhir pelaksanaan; dan
3. c.sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
(3)Reviu dan/atau perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
1. a.perubahan Arsitektur SPBE nasional;
2. b.hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
3. c.perubahan pada unsur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d sampai dengan huruf j; atau
4. d.perubahan rencana strategis Kementerian.
(4)Reviu Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan oleh Sekretaris Kementerian. www.peraturan.go.id 2023, No.757
(5)Perubahan Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks47PDFHirarki

Memuat teks peraturan…