DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14/PER/M.KUKM/XI/2016 Tahun 2016

Nomor: 14/PER/M.KUKM/XI/2016
Tahun: 2016
Ditetapkan: 15 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Koperasi dapat ditetapkan sebagai Penyalur Kredit Usaha Rakyat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkanPeraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Koperasi Penyalur Kredit Usaha Rakyat; www.peraturan.go.id 2016, No.2092 Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

2.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
3.Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN KOPERASI PENYALUR KREDIT USAHA RAKYAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR yang disalurkan oleh koperasi adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada anggota koperasi yang memiliki usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
2.Koperasi Penyalur KUR adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR.
3.Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial anggota KUR oleh Perusahaan Penjamin. www.peraturan.go.id 2016, No.2092
4.Perusahaan Penjamin adalah perusahan yang ditunjuk untuk memberikan penjaminan KUR.
5.Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR.
6.Subsidi Bunga/Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Koperasi Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada penerima KUR.
7.Anggota Koperasi adalah orang perorang/koperasi yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok kepada koperasinya dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota.
8.Rapat Anggota adalah rapat yang diselenggarakan oleh pengurus dan dihadiri oleh anggota, pengurus dan pengawas. Dalam hal ini untuk memutuskan koperasi sebagai penyalur KUR.
9.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah suatu sistem aplikasi yang dibangun untuk mempermudah pelaksanaan Kredit Program khususnya KUR.
10.Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah komite yang dibentuk untuk menyinergikan kebijakan atas pengembangan akses pembiayaan dari perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
11.Imbal jasa penjaminan adalah sejumlah uang yang diterima oleh Penjamin dari Terjamin dalam rangka kegiatan usaha Penjaminan.
12.Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya. www.peraturan.go.id 2016, No.2092

Pasal 2

Pelaksanaan KUR oleh Koperasi bertujuan untuk:

a.meningkatkan dan memperluas penyaluran KUR oleh Koperasi kepada usaha produktif anggotanya;
b.meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro dan kecil anggota Koperasi; dan
c.mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

BAB II

PELAKSANAAN KUR OLEH KOPERASI

Pasal 3

Penerima KUR adalah anggota koperasi yang melakukan usaha produktif berupa :

a.usaha mikro, kecil dan menengah; dan
b.calon tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri.

Pasal 4

(1)Koperasi Penyalur KUR adalah koperasi yang telah memenuhi persyaratan sebagai penyalur KUR.
(2)Persyaratan Koperasi Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.memenuhi kriteria koperasi sehat dan berkinerja baik sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini;
2. b.melakukan kerjasama dengan Perusahaan Penjamin dalam penyaluran KUR;
3. c.memiliki online system data KUR dengan SIKP; dan www.peraturan.go.id 2016, No.2092
4. d.melakukan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(3)Koperasi yang berminat sebagai Penyalur KUR:
1. a.mengajukan kepada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
2. b.mengajukan kepada Kementerian Keuangan untuk dapat dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
(4)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a menetapkan koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
(5)Penetapan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan, dan ditembuskan ke Otoritas Jasa Keuangan.
(6)Kementerian Keuangan berdasarkan pengajuan dari koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menetapkan koperasi telah memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c.
(7)Penetapan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(8)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan penilaian berkala kepada koperasi yang telah ditetapkan sebagai Penyalur KUR atas kesehatan dan kinerja koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. www.peraturan.go.id 2016, No.2092
(9)Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dapat menetapkan koperasi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan hasil penetapan tersebut disampaikan kepada koperasi bersangkutan dan kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Kementerian Keuangan.
(10)Koperasi yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), tidak dapat dan diberhentikan sebagai Penyalur KUR.
(11)Koperasi yang telah berhenti sebagai Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat mengajukan kembali sebagai Penyalur KUR dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Pasal 5

Pendanaan untuk penyaluran KUR oleh Koperasi bersumber dari dana Koperasi yang bersangkutan.

Pasal 6

(1)Perusahaan Penjamin menjamin KUR berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Koperasi Penyalur KUR.
(2)Imbal jasa penjaminan bagi perusahaan penjamin berdasarkan hasil kesepakatan dengan Koperasi Penyalur KUR.
(3)Imbal jasa penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)menjadi bagian komponen dalam subsidi bunga/marjin. www.peraturan.go.id 2016, No.2092

BAB III

PELAPORAN

Pasal 7

(1)Koperasi Penyalur KUR wajib melaporkan pelaksanaan penyaluran KUR kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah secara reguler setiap bulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kantor pusat Koperasi Penyalur KUR melalui Sistem Informasi Kredit Program.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga disampaikan secara tertulis kepada Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan format laporan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(5)Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam hal diperlukan dapat meminta laporan tambahan kepada Koperasi Penyalur KUR dalam hal data/informasi yang diperlukan tidak tersedia dalam Sistem Informasi Kredit Program.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 8

(1)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Koperasi dan UMKM Provinsi/DI dan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Koperasi Penyalur KUR sesuai kewenangannya. www.peraturan.go.id 2016, No.2092
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.aspek kelembagaan dan usaha;
2. b.kepatuhan terhadap peraturan perundangan; dan
3. c.penilaian kesehatan;

Pasal 9

(1)Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Koperasi sebagai Penyalur KUR.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
1. a.melakukan pengawasan pelaksanaan KUR sebagai tindakan yang bersifat preventif; dan
2. b.melakukan monitoring terhadap pelaksanaan dan kinerja Koperasi Penyalur KUR paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 10

(1)Tim melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membahas pengawasan pelaksanaan KUR pada bulan Juni dan Desember.
(2)Kesimpulan dan hasil keputusan Rapat Tim disampaikan secara tertulis kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…