DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2018

Nomor: 16
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2Ol9; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun lgg2 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3502); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOB Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286); 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 2. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOol; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor aa3$; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a8661; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)' sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undahg-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol8 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2OI9 (Lembaran Negara Republik Indongsia Tahun 20 18 Nomor 223); i Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20); Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2Ol2 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 291); 11. t2. 13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 106); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.O7 l2OO8 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor 660) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249|PMK.OT I2O|O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.O7 l2OO8 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan T\rgas Pembantuan (Berita Negara Republik Indpnesia Tahun 2OlO Nomor 660); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2OL2 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 607); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.OSl2ol2 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berite Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot2 Nomor 1 191); r Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 07 lPer IM.KUKM/VII/2O15 tentang t4. 15. t6. t7. Republik Indonesia Tahun Nomor 32|PMK.O2l2Ol8 Biaya Masukan Tahun Republik Indonesia Tahun Rencana Strategis Kementerian Kdperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara 2016 Nomor 1630); Peraturan Menteri Keuangan tentarig Anggaran Standar Anggaran 2019 (Berita Negara 2OL8 Nomor 511); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAH+ KECIL DAN MENENGAH TENTANG PELAKSANAAN PENATAAN KAWASAN PEDAGANG KAKI LIMA MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat pKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
2.Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Penataan Kawasan pKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penerLrban dan penghapusan lokasi 'pKL dengan memperhatikan kepetingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperati dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi ralqyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah 6. 7. 8. provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintd.h daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana T\rgas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semria penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewei:angan penggunaan anggaran kementerian negar a I lembaga / satuan kerj a perangkat daerah. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 'adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembaya."r, td"., penerbitan surat perintah membayar. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, rnembayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja .rementerian negara/lembaga. 9. 10. 11. 12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yahg ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan t,_ Pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/ lembaga. BAB TI PENYELENGGARAAN PENATAAN KAWASAN PKL

Pasal 2

Menteri menugaskan gubernur atau bupati/wali kota untuk melaksanakan program Penataan Kawasan PKL dalam bentuk kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan di daerah provinsi atau kabupaten/kota. Menteri mendelegasikan penunjukan KPA atas pelaksanaan program Penataan Kawasan. PKL kepada gubernur atau bupati/wali kota. Gubernur atau bupati/wali kota melaksanakan program Penataan Kawasan PKL sebagaimdha dimaksud pada ayat

(2)yang didanai dari Dana T[gas Pembantuan tahun anggaran 2019. Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan kepala perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Can Menengah sebagai KPA kegiatan Penataan Kawasan PKL melalui Dana T\rgas Pembantuan tahun anggaran 2019. . KPA menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan terdiri atas: 13. t4.
(1)
(2)
(3)(41 (s)
(6)
(7)
1. a.PPK;
2. b.PPSPM;
3. c.bendahara pengeluaran; dan
4. d.BPP. Pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penggunaan Dana Tugas Pembantuan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan PKL yang dibiayai dari Dana T\rgas Pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasannya.

BAB III

LINGKUP PENATAAN KAWASAN PKL

Pasal 3

(1)Urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah lingkup program Penataan Kawasan PKL Tahun 2Ol9 melalui Dana T\rgas Pembantuan.
(2)Kawasan PKL yang telah selesai dilakukan penataannya, penetapan pengelolaannya diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. t
(3)Kegiatan Penataan Kawasan PKL bertujuan untuk:
1. a.memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang l;yak;
2. b.meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran PKL; dan
3. c.memacu penumbuhan usaha PKL untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
(8)

Pasal 4

(1)Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan memperhatikan lahan yang direkomendasikan oleh gubernur atau bupati/wali kota, jumlah PKL dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.
(3)Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pembangunan selter PKL dilengkapi dengan meja pajang bagi para PKL, yang disesuaikan dengan alokasi Dana T\rgas Pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

Pasal 5

Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan dan menyerahkan pengelolaan kawasan PKL yang telah selesai penataannya kepada perangkat daerah, badan hukum, atau badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan Penataan Kawasan PKL dibe,bankan pada Bagia.n. Anggaran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Dana T\rgas Pembantuan tahun anggaran 2OL9. Tata cara penyaluran Dana T\rgas Pembantuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi anggaran program Penataan Kawasan PKL melalui Dana T\rgas Pembantuan tahun anggaran

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)2Ol9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA'HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7

Semua barangyang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan dana tugas pembantuan merupakan barang milik negara. Perangkat Daerah melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

i Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.

(2)Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

Pasal 9

(1)Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksu$ dalam pasal 8 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.
(2)Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasanya dflakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Gube-rur atau bupati/wali ditunjuk/diberi kewenangan i kota atau pejabat yang bertanggung jawab atas

(1)
(2)
(3)
(4)10- pelaksanaan kegiatan dan Anggaran T\rgas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecit dan Menengah. Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan T\rgas Pembantuan diadministrasikan dalam Dana Tugas Pembantuan. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

Pasal 11

(1)KPA bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/ wali kota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019. (21 KPA wajib men5rusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan mene!:apkan SAI kepada gubenur atau bupati/wali kota.
(3)Gubernur atau bupati/wali kota wajib melaporkan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, dan realisasi .Dana T\rgas Pembantuan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan SAI kepada Menteri dengan tembusan kepada:
1. a.Il^enteri Keuangan c.q DirekturJenderal perimbangan Keuangan;
2. b.Menteri Dalam Negeri clq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
3. c.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. i n ,asal 12 Menteri tidak mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan pada tahun berikutnya, jika perangkat daerah:
4. a.tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetairkan;
5. b.tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. c.terbukti melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian; dan I atau
7. d.tidak'bersedia menerima hibah terhadap Barang Milik Negara yang disetujui untuk diterima.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat pKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/ tidak menetap.
2.Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut Penataan Kawasan pKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penerLrban dan penghapusan lokasi 'pKL dengan memperhatikan kepetingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
3.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperati dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi ralqyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
5.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah daerah 6. 7. 8. provinsi kepada daerah kabupaten, atau daerah kota dan/atau desa, serta dari pemerintd.h daerah kabupaten, atau daerah kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Dana T\rgas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semria penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewei:angan penggunaan anggaran kementerian negar a I lembaga / satuan kerj a perangkat daerah. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian/lembaga yang bersangkutan. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK 'adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat PPSPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembaya."r, td"., penerbitan surat perintah membayar. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, rnembayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada kantor/satuan kerja .rementerian negara/lembaga. 9. 10. 11. 12. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yahg ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan t,_ Pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi yang selanjutnya disebut SAI adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada kementerian negara/ lembaga. BAB TI PENYELENGGARAAN PENATAAN KAWASAN PKL

Pasal 2

(2)yang didanai dari Dana T[gas Pembantuan tahun anggaran 2019. Gubernur atau bupati/wali kota menetapkan kepala perangkat daerah yang membidangi Koperasi dan Usaha Kecil Can Menengah sebagai KPA kegiatan Penataan Kawasan PKL melalui Dana T\rgas Pembantuan tahun anggaran 2019. . KPA menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan terdiri atas: 13. t4.
(1)
(2)
(3)(41 (s)
(6)
(7)
1. a.PPK;
2. b.PPSPM;
3. c.bendahara pengeluaran; dan
4. d.BPP. Pelaksanaan kegiatan, pengelolaan dan penggunaan Dana Tugas Pembantuan digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pejabat Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengelola keuangan untuk pelaksanaan kegiatan Penataan Kawasan PKL yang dibiayai dari Dana T\rgas Pembantuan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan hanya berlaku 1 (satu) tahun anggaran dan apabila akan dilakukan perubahan harus dalam tahun anggaran berjalan dengan mengemukakan alasannya.

BAB III

LINGKUP PENATAAN KAWASAN PKL

Pasal 3

(1)Urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah lingkup program Penataan Kawasan PKL Tahun 2Ol9 melalui Dana T\rgas Pembantuan.
(2)Kawasan PKL yang telah selesai dilakukan penataannya, penetapan pengelolaannya diatur oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. t
(3)Kegiatan Penataan Kawasan PKL bertujuan untuk:
1. a.memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang l;yak;
2. b.meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran PKL; dan
3. c.memacu penumbuhan usaha PKL untuk meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
(8)

Pasal 4

(1)Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dilakukan terhadap PKL dan lokasi tempat kegiatan PKL.
(2)Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan memperhatikan lahan yang direkomendasikan oleh gubernur atau bupati/wali kota, jumlah PKL dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.
(3)Penataan Kawasan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa pembangunan selter PKL dilengkapi dengan meja pajang bagi para PKL, yang disesuaikan dengan alokasi Dana T\rgas Pembantuan yang tersedia dan berdasarkan standar biaya satuan daerah.

Pasal 5

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)2Ol9 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA'HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 7

Pasal 8

i Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dihibahkan kepada daerah.

(2)Dalam hal barang dihibahkan kepada daerah, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang tersebut dilaksanakan oleh pemerintah provinsi atau kabupaten/kota sebagai barang milik daerah.

Pasal 9

(1)Penghibahan, penatausahaan, penggunaan dan pemanfaatan barang sebagaimana dimaksu$ dalam pasal 8 ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan barang milik negara/daerah.
(2)Tata cara pengelolaan barang milik negara serta pengendalian dan pengawasanya dflakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Gube-rur atau bupati/wali ditunjuk/diberi kewenangan i kota atau pejabat yang bertanggung jawab atas

(1)
(2)
(3)
(4)10- pelaksanaan kegiatan dan Anggaran T\rgas Pembantuan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecit dan Menengah. Administrasi keuangan sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan di daerah, dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya. Penerimaan dan pengeluaran yang berkenaan dengan pelaksanaan T\rgas Pembantuan diadministrasikan dalam Dana Tugas Pembantuan. Dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Dana Tugas Pembantuan perlu dilaksanakan pembinaan yang berkesinambungan.

Pasal 11

(1)KPA bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati/ wali kota atas pelaksanaan kegiatan dan realisasi Dana Tugas Pembantuan tahun anggaran 2019. (21 KPA wajib men5rusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja tugas pembantuan dengan mene!:apkan SAI kepada gubenur atau bupati/wali kota.
(3)Gubernur atau bupati/wali kota wajib melaporkan setiap triwulan dan setiap berakhirnya tahun anggaran pelaksanaan kegiatan, dan realisasi .Dana T\rgas Pembantuan.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menerapkan SAI kepada Menteri dengan tembusan kepada:
1. a.Il^enteri Keuangan c.q DirekturJenderal perimbangan Keuangan;
2. b.Menteri Dalam Negeri clq Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; dan
3. c.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. i n ,asal 12 Menteri tidak mengalokasikan Dana Tugas Pembantuan pada tahun berikutnya, jika perangkat daerah:
4. a.tidak memenuhi target kinerja pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya yang telah ditetairkan;
5. b.tidak pernah menyampaikan laporan keuangan dan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. c.terbukti melakukan penyimpangan sesuai hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian; dan I atau
7. d.tidak'bersedia menerima hibah terhadap Barang Milik Negara yang disetujui untuk diterima.