DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2/PER/M.KUKM/I/2018 Tahun 2018

Nomor: 2/PER/M.KUKM/I/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, KoIusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaporkan kekayaannya;
c.bahwa untuk memperkuat komitmen tersebut dalam pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan www.peraturan.go.id 2018, No.244 Korupsi (KPK) dalam hal kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2.Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31, www.peraturan.go.id 2018, No.244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5661);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3135);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
7.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
10.Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985); www.peraturan.go.id 2018, No.244 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
2.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3.Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang menjalankan fungsi eksekutif dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
5.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
6.e-LHKPN adalah penyampaian laporan harta kekayaan secara elektronik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara kepada KPK. www.peraturan.go.id 2018, No.244
7.Wajib Lapor LHKPN adalah pejabat yang ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan dan mengumumkan harta kekayaannya.
8.Pengelola LHKPN adalah tim yang mengelola dan mengoordinasikan LHKPN.
9.Pendaftaran adalah penyampaian LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada KPK.
10.Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Penyelenggara Negara kepada publik.
11.Admin Instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan instansinya.
12.Admin Unit Kerja adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
13.Inspektorat adalah unsur pengawas Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

WAJIB LAPOR

Pasal 2

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN.
(2)Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di lingkungan Kementerian terdiri atas:
1. a.Menteri;
2. b.Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
3. c.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
4. d.Direktur Badan Layanan Umum;
5. e.Kuasa Pengguna Anggaran
6. f.Pejabat Pembuat Komitmen;
7. g.Auditor;
8. h.Bendahara; www.peraturan.go.id 2018, No.244
9. i.Pejabat Penguji dan Penandatangan Surat Perintah Membayar; dan
10. j.Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa.
(3)Rincian jabatan Penyelenggara Negara dan pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYAMPAIAN LHKPN

Pasal 3

(1)Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada KPK pada saat:
1. a.pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara;
2. b.pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
3. c.berakhir masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhir jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Pasal 4

(1)Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
(2)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya. www.peraturan.go.id 2018, No.244

Pasal 5

(1)Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
1. a.melalui aplikasi e-LHKPN pada alamat www.elhkpn.kpk.go.id; atau
2. b.mengisi formulir LHKPN untuk kemudian dikirimkan melalui surat elektronik dengan alamat elhkpn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN secara langsung atau melalui pos yang telah disimpan dalam media penyimpanan data.
(2)Formulir LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diunduh melalui situs web www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

BAB IV

PENGELOLA LHKPN

Pasal 6

(1)Untuk mengelola dan mengoordinasi LHKPN dibentuk Unit Pengelola LHKPN.
(2)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.koordinator LHKPN adalah Sekretaris Kementerian;
2. b.wakil koordinator adalah Inspektur Kementerian dan Kepala Biro Umum; dan
3. c.administrator LHKPN adalah pejabat yang ditunjuk sebagai Admin Instansi.
(3)Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.koordinator LHKPN berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta www.peraturan.go.id 2018, No.244 pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam situs web www.elhkpn.kpk.go.id;
2. b.wakil koordinator LHKPN bertugas membantu koordinator LHKPN dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam situs web www.elhkpn.kpk.go.id; dan
3. c.administrator LHKPN bertugas untuk :
  1. 1.menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada KPK paling lambat tanggal 15 Desember setiap tahun;
  2. 2.melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  3. 3.mengingatkan Wajib Lapor LHKPN untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
  4. 4.memiliki peran membuat akun Admin Unit Kerja, melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pembaharuan data Wajib Lapor LHKPN.

Pasal 7

(1)Setiap satuan unit kerja Eselon I dibentuk Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN.
(2)Admin Unit Kerja pengelola LHKPN Tingkat Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.membuat akun Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN;
2. b.membuat/melakukan pembaharuan daftar wajib lapor;
3. c.melakukan pendampingan pengisian aplikasi e- LHKPN dan/atau Formulir LHKPN; dan www.peraturan.go.id 2018, No.244
4. d.memonitor pelaporan LHKPN di masing-masing unit kerja untuk selanjutnya disampaikan kepada Admin Instansi.
(3)Administrator LHKPN dan Admin Unit Kerja pengelola aplikasi e-LHKPN di masing-masing unit kerja ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB V

SANKSI

Pasal 8

(1)Apabila Penyelenggara Negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak menyampaikan LHKPN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
2. b.pembebasan dari jabatan.

BAB VI

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 9

(1)Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut :
1. a.diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
2. b.jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN maka kepada Penyelenggara Negara tersebut www.peraturan.go.id 2018, No.244 diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(2)Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (1) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penjatuhan sanksi terhadap Wajib LHKPN yang tidak mematuhi ketentuan/kewajibannya diputuskan dalam rapat tim penjatuhan hukuman disiplin yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini maka Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 04/PER/M.KUKM/I/2007 tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…