DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 16 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik bagi Usaha Mikro dan Kecil; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No.469 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau www.peraturan.go.id 2019, No.469 bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen
2.Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan www.peraturan.go.id 2019, No.469 kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 2

IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perseorangan.
(2)Pemohon IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan kriteria:
1. a.kesehatan;
2. b.moral;
3. c.kebudayaan;
4. d.lingkungan hidup; dan/atau
5. e.pertahanan dan keamanan nasional, harus memenuhi persyaratan/komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.469

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
(2)Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
(4)OSS menerbitkan NIB bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.

Pasal 5

(1)Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK.
(2)IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 6

IUMK berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN PERIZINAN

Pasal 7

(1)Pengawasan terhadap perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. www.peraturan.go.id 2019, No.469
(2)Koordinasi terkait pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
(3)Pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala bentuk pelayanan IUMK tidak dikenakan biaya.

Pasal 9

(1)Status perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
(2)Seluruh permohonan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah diajukan dan belum diterbitkan, didaftarkan ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2019, No.469 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 2019 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA, ttd AAGN. PUSPAYOGA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2019 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik www.peraturan.go.id 2019, No.469 Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BAGI USAHA MIKRO DAN KECIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau www.peraturan.go.id 2019, No.469 bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen
2.Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk usaha mikro dan usaha kecil.
3.Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
4.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
5.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
6.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7.Pendaftaran adalah pendaftaran usaha dan/atau kegiatan oleh Pelaku Usaha melalui OSS.
8.Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan www.peraturan.go.id 2019, No.469 kegiatan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
9.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah melakukan Pendaftaran.
10.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.

Pasal 2

IUMK bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dalam mengembangkan usahanya.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 3

(1)Pemohon IUMK meliputi Pelaku Usaha Mikro atau Usaha Kecil perseorangan.
(2)Pemohon IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhubungan dengan kriteria:
1. a.kesehatan;
2. b.moral;
3. c.kebudayaan;
4. d.lingkungan hidup; dan/atau
5. e.pertahanan dan keamanan nasional, harus memenuhi persyaratan/komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.469

Pasal 4

(1)Pelaku Usaha mengakses laman OSS untuk memperoleh akun pengguna.
(2)Pelaku Usaha melakukan pendaftaran pada laman OSS menggunakan akun pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pendaftaran dilakukan dengan mengisi data sebagaimana tercantum dalam laman OSS.
(4)OSS menerbitkan NIB bagi Pelaku Usaha yang telah melakukan pengisian data secara lengkap.

Pasal 5

(1)Setelah Pelaku Usaha memperoleh NIB, Lembaga OSS secara bersamaan menerbitkan IUMK.
(2)IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan pengajuan Izin Komersial atau Operasional.

BAB III

MASA BERLAKU

Pasal 6

IUMK berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENGAWASAN PERIZINAN

Pasal 7

(1)Pengawasan terhadap perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. www.peraturan.go.id 2019, No.469
(2)Koordinasi terkait pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan oleh Menteri dengan melibatkan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah terkait.
(3)Pengawasan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Segala bentuk pelayanan IUMK tidak dikenakan biaya.

Pasal 9

(1)Status perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan tetap berlaku dan didaftarkan ke sistem OSS.
(2)Seluruh permohonan perizinan Usaha Mikro dan Usaha Kecil perseorangan yang telah diajukan dan belum diterbitkan, didaftarkan ke sistem OSS sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.