DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 17 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, perlu untuk dilakukan penyempumaan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usa.ha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian bantuan pemerintah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta atas Peratu ran Menteri Keuangan Nomor tentang Mekanisme Pelaksanaan168/PMK.05/2015 Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899), diubah sebagaiberikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURANBANTUAN PEMERINTAHBAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATANEKONOMI NASIONALPADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan PergeseranAnggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034);
13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2.Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
6.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang cligunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
7.Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
8.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan interen pada kementerian/lembaga.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah.
11.Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA.
12.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah.
13.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
3. c.memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
4. d.bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)BPUMdiberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
1. a.belum pernah menerima dana BPUM;atau
2. b.telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
(2)Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak sedang menerima KUR.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa.13

(1)BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rpl .200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
(2)Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 8

(1)Pengusul BPUMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. (la) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi kepada Kementerian cq. deputi penanggungjawab program BPUM.
(2)Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik;
2. b.nomor kartu keluarga;
3. c.nama lengkap;
  1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, diantara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 ( satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.
(2)Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9A

( 1) Dinas ata.u badan yang membidangi koperasi dan usaha rnikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota menyerahkan data usulan calon penerima BPUM yang telah dilakukan pembersihan data kepada

8.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
(2)Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUMmelalui:
1. a.verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM;dan
2. b.pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUMyang:
1. a.memiliki identitas sama, ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
2. b.Nomor lnduk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. d.alamat;
4. e.bidang usaha; dan
5. f.nomor telepon.

Pasal 11

(1)KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan:
1. a.langsung ke rekening penerima BPUM;atau
  1. 10.Ketentuan ayat (1) Pasa.l 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA KPA dapat menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUMberdasarkan data penerima BPUMpada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (2).
  2. 9.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

(1)Kementerian cq. deputi penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUMyang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
(2)Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.usulan calon penerima BPUMyang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP; dan
2. b.Nomor Induk Kependudukan. dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
(2)Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. mengoordinasikan usulan data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Kementerian cq. deputi penanggungjawab program BPUM. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 188

Data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya dialrui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan jumlah penerima bantuan pemerintah bagi pelaku usaha mikro, perlu untuk dilakukan penyempumaan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.bahwa pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usa.ha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) masih perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme pemberian bantuan pemerintah, sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
11.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta atas Peratu ran Menteri Keuangan Nomor tentang Mekanisme Pelaksanaan168/PMK.05/2015 Virus Disease 2019 (COVID-19)dan/ atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
9.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899), diubah sebagaiberikut: MEMUTUSKAN: PERATURANMENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYALURANBANTUAN PEMERINTAHBAGI PELAKU USAHA MIKRO UNTUK MENDUKUNG PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SERTA PENYELAMATANEKONOMI NASIONALPADA MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Vims Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
12.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127 tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan dan PergeseranAnggaran pada Bagian Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1034);
13.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22); Menetapkan

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/ atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.
2.Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang selanjutnya disingkat BPUM adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan kepada pelaku usaha mikro yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
4.Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
6.Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang cligunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program.
7.Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
8.Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit yang melaksanakan tugas pengawasan interen pada kementerian/lembaga.
9.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah.
10.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecildan Menengah.
11.Penyalur BPUM adalah Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),dan PT. Pos Indonesia yang ditetapkan oleh KPA.
12.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,dan Menengah.
13.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Pasal 5

(1)Pelaku Usaha Mikro penerima BPUM harus memenuhi persyaratan:
1. a.Warga Negara Indonesia;
2. b.memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
3. c.memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan; dan
4. d.bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)BPUMdiberikan kepada pelaku Usaha Mikro yang:
1. a.belum pernah menerima dana BPUM;atau
2. b.telah menerima dana BPUM tahun anggaran sebelumnya.
(2)Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak sedang menerima KUR.

3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasa.13

(1)BPUM diberikan dalam bentuk uang sejumlah Rpl .200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara sekaligus untuk pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria tertentu.
(2)Dana BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan langsung ke rekening penerima BPUM.

Pasal 8

(1)Pengusul BPUMsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) menyampaikan usulan calon penerima BPUM kepada dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. (la) Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi kepada Kementerian cq. deputi penanggungjawab program BPUM.
(2)Usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memuat:
1. a.Nomor Induk Kependudukan sesuai KTP Elektronik;
2. b.nomor kartu keluarga;
3. c.nama lengkap;
  1. 6.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, diantara ayat ( 1) dan ayat (2) Pasal 8 disisipkan 1 ( satu) ayat yakni ayat (la), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Calon penerima BPUM diusulkan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota.
(2)Kebenaran data usulan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penerima dan pengusul BPUM.

5.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Format surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 9A

( 1) Dinas ata.u badan yang membidangi koperasi dan usaha rnikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota menyerahkan data usulan calon penerima BPUM yang telah dilakukan pembersihan data kepada

8.Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 9A dan Pasal 9B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Dinas yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah kabupaten/kota sebagai pengusul melakukan pembersihan data calon penerima BPUM.
(2)Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan berupa penghapusan data calon penerima BPUMmelalui:
1. a.verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM;dan
2. b.pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan.
(3)Verifikasi identitas kependudukan calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap data calon penerima BPUMyang:
1. a.memiliki identitas sama, ganda, atau duplikasi dengan calon penerima BPUM lainnya; dan/atau
2. b.Nomor lnduk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan.
  1. 7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. d.alamat;
4. e.bidang usaha; dan
5. f.nomor telepon.

Pasal 11

(1)KPA mencairkan dana BPUM dengan cara memberikan:
1. a.langsung ke rekening penerima BPUM;atau
  1. 10.Ketentuan ayat (1) Pasa.l 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal lOA KPA dapat menetapkan pelaku Usaha Mikro yang berhak menerima BPUMberdasarkan data penerima BPUMpada tahun anggaran sebelumnya melalui mekanisme validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9B ayat (2).
  2. 9.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

(1)Kementerian cq. deputi penanggung jawab program melakukan validasi data usulan calon penerima BPUMyang disampaikan oleh dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
(2)Validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.usulan calon penerima BPUMyang tidak sedang menerima KUR melalui SIKP; dan
2. b.Nomor Induk Kependudukan. dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi.
(2)Dinas atau badan yang membidangi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah provinsi. mengoordinasikan usulan data calon penerima BPUM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Kementerian cq. deputi penanggungjawab program BPUM. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 188

Data penerima BPUM pada tahun anggaran sebelumnya dialrui sebagai data usulan calon penerima BPUM berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 9A

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 9B

Pasal 188

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 8

Pasal 6

Pasal 9A

Pasal 9

Pasal 11

Pasal 9B

Pasal 188

Dasar hukum (2)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020