DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 10 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, akuntansi koperasi, laporan keuangan koperasi, audit laporan keuangan, ketentuan lain-lain, sanksi administratif dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menyusun laporan keuangan secara tertib, baik, transparan, dan akuntabel, perlu membuat kebijakan akuntansi koperasi;
b.bahwa pengaturan mengenai pedoman umum akuntansi koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dan koperasi sektor riil sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kebijakan Akuntansi Koperasi;

1.Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Unclang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indor..esia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran SALINAN KEMENKOP-UKM - Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang . seorang atau badan hukum Koperasi dengan . melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pasall

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini disusun sebagai pedoman bagi Koperasi dalam menyusun Laporan Keuangan.
(2)Menteri menetapkan kebijakan akuntansi Koperasi berdasarkan SAKyang berlaku di Indonesia.

13.SAKIndonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah adalah SAK yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang dapat digunakan oleh entitas mikro, keeil, dan menengah yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SAKdimaksud,
14.Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Koperasi.
15.Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa berdasarkan Undang- Undang tentang Akuntan Publik.
16.Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
17.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha kecil dan menengah.
18.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan usaha kecil ...- dan menengah.
19.Deputi adalah unit kerja eselon I di Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perkoperasian.
20.Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Koperasi dan usaha mikro, keeil, dan menengah. KEMENKOP-UKM Pasal 6

(1)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
1. a.Laporan Keuangan tahunan; dan
2. b.Laporan Keuangan periodik.

BAB II

AKUNTANSIKOPERASI digunakan oleh entitas privat/ entitas tanpa akuntabilitas publik yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam SAKdimaksud.

Pasal 5

(1)KSPjUSP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasa14.
(2)Kebijakan akuntansi penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan KSPjUSP Koperasi dan KSPPSjUSPPS Koperasi sesuai dengan SAK Indonesia untuk Entitas Privat tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(1)Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam wajib menggunakan SAKIndonesia untuk Entitas Privat.
(2)Koperasi yang menjalankan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam yang telah menggunakan SAK Indonesia dikecualikan terhadap penggunaan SAKIndonesia untuk Entitas Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Koperasi Sektor Riil menggunakan SAKyang diatur oleh instansi pembina sektor usaha.
(4)Dalam hal instansi pembina sektor usaha belum mengatur SAKuntuk Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kebijakan akuntansi Koperasi menggunakan:
1. a.SAKIndonesia;
2. b.SAKIndonesia untuk Entitas Privat; atau
3. c.SAK Indonesia untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah.
(5)Koperasiyang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan menggunakan SAKyang diatur oleh lembaga yang berwenang di bidang keuangan.
1. a.penyajian Laporan Keuangan;
2. b.akuntansi aset;
3. c.akuntansi liabilitas;
4. d.akuntansi dana syirkah temporer; dan
5. e.akuntansi ekuitas.
(4)Kebijakan akuntansi Koperasi Sektor Riil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.penyajian Laporan Keuangan;
2. b.akuntansi aset;
3. c.akuntansi liabilitas; dan
4. d.akuntansi ekuitas. KEMENKOP-UKM '.- Pasal S
(1)Laporan Keuangan bagi KSPjUSP Koperasi dan Koperasi Sektor Riil yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:
1. a.laporan posisi keuangan;
2. b.laporan perhitungan hasil usaha;
3. c.laporan perubahan ekuitas;
4. d.laporan arus kas; dan
5. e.catatan atas Laporan Keuangan.
(2)Laporan Keuangan bagi KSPPSj USPPS Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat meliputi:
1. a.laporan posisi keuangan;
2. b.laporan perhitungan hasil usaha;
3. c.laporan perubahan ekuitas;
4. d.laporan arus kas;
5. e.laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
6. f.laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
7. g.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
8. h.catatan atas Laporan Keuangan.

BAB III

LAPORANKEUANGANKOPERASI Pasa14

Pasal 7

(1)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 wajib disusun dalam Bahasa Indonesia.
(2)Mata uang pelaporan yang disajikan dalam Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan satuan mata uang rupiah (Rp).
(3)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditandatangani oleh Pengurus dan menjadi tanggung jawab Pengurus Koperasi atas kebenaran - informasi yang disajikan.
(2)Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun oleh Pengurus KSPjUSP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasiyang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan sebagai satu kesatuan laporan tahunan yang wajib dipertanggungjawabkan dan disahkan dalam Rapat AnggotaTahunan.
(3)Laporan Keuangan periodik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b disusun oleh Pengurus KSPjUSP Koperasi dan KSPPSjUSPPSKoperasi terdiri atas:
1. a.triwulanan;
2. b.semesteran; dan
3. c.sewaktu-waktu dalam hal diperlukan.
(4)Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud - pada ayat (3) huruf a dibuat untuk periode 3 (tiga) bulanan.
(5)Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dibuat untuk periode 6 (enam) bulanan. KEMENKOP-UKM

Pasal 10

(1)Laporan Keuangan wajib disampaikan melalui sistem pelaporan secara elektronik yang dibuat oleh Kementerian.
(2)Dalam kondisi tertentu KSPj USP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil dapat menyampaikan Laporan Keuangan secara manual.
(3)Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Koperasi berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas jaringan telekomunikasi;
2. b.Koperasi baru beroperasi dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah melakukan kegiatan operasional; danj atau
3. c.Keadaan kahar yang menyebabkan kerusakan danj atau gangguan pada pangkalan data atau jaringan komunikasi. Pasa19
(1)KSPjUSP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tahunan kepada Kementerian danj atau Dinas sesuai dengan kewenangannya.
(2)Selain menyampaikan Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
1. a.KSP dan KSPPS wajib menyampaikan Laporan Keuangan periodik sesuai dengan ketentuan - peraturan perundang-undangan mengenai usaha simpan pinjam oleh Koperasi; dan
2. b.USP KoperasijUSPPS Koperasi wajib menyampaikan Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).
(3)Laporan Keuangan tahunan USP KoperasijUSPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Keuangan periodik USP KoperasijUSPPS Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun secara terpisah dengan Laporan Keuangan Koperasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai usaha simpan pinjam oleh Koperasi.
(4)Penyampaian Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Laporan Keuangan periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) kabupatenjkota menyampaikan Laporan Keuangan kepada bupatijwali kota;
2. b.bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas kabupatenjkota dalam 1 (satu) provmsi menyampaikan Laporan Keuangan kepada gubernur; dan
3. c.bagi Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas provinsi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Menteri. KEMENKOP-UKM Pasal 12
(1)Laporan Keuangan tahunan KSPjUSP Koperasi dan KSPPSjUSPPS Koperasi yang mempunyai modal paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam 1 (satu) tahun buku, wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
(2)Menteri melalui Deputi menetapkan kriteria Koperasi Sektor Riil yang wajib diaudit oleh Akuntan Publik.
(3)Akuntan Publik yang melakukan audit Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta Kantor Akuntan Publik harus terdaftar di Kementerian dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Akuntan Publik melakukan audit Laporan Keuangan pada KSPjUSP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil yang sarna paling lama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan periode jeda 2 (dua) tahun. BABIV AUDITLAPORANKEUANGAN

Pasal 11

(1)Laporan Keuangan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 30 (tiga puluh) bulan April untuk Koperasi primer; dan
2. b.tanggal 30 (tiga puluh) bulan Juni untuk Koperasi sekunder.
(2)Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a wajib disampaikan paling lambat:
1. a.tanggal 20 (dua puluh) bulan April tahun berjalan untuk triwulan I;
2. b.tanggal 20 (dua puluh) bulan Juli tahun berjalan untuk triwulan II; dan
3. c.tanggal 20 (dua puluh) bulan Oktober tahun berjalan untuk triwulan III.
(3)Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b berupa Laporan Keuangan bulan Januari sampai dengan akhir bulan Juni.
(4)Laporan Keuangan semesteran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan paling lambat setiap tanggal 20 (dua puluh) bulan Juli tahun berjalan.
(4)Penyampaian Laporan Keuangan secara manual dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan melalui surat pemberitahuan beserta alasan dari Pengurus Koperasi kepada Kementerian danjatau Dinas.
(5)Format surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. KEMENKOP-UKM Pasal 15
(1)KSPjUSP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, Koperasi Sektor Riil, dan Koperasi yang menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa keuangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pas a! 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasa17 ayat (3), Pas a! 9 ayat (1), Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal _ 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dikenai sanksi administratif oleh Menteri, gubernur, atau bupatijwali kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.teguran tertulis pertama dan kedua;
2. b.penangguhan penerbitan sertifikat nomor induk Koperasi;
3. c.penurunan penilaian kesehatan;
4. d.pembekuan sementara izin us aha simpan pinjam;
5. e.pencabutan izin usaha simpan pinjam; danj atau
6. f.penutupan uSP KoperasijUSPPS Koperasi atau pembubaran Koperasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan _ sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ,. ditetapkan oleh Menteri. BABVI SANKSIADMINISTRATIF Pasal 14 KSPjUSP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil wajib diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kernenterian paling lambat tahun buku 2025. Pasa113 KSPjUSP Koperasi, KSPPSjUSPPS Koperasi, dan Koperasi Sektor Riil wajib menerapkan kebijakan akuntansi Koperasi yang menggunakan SAK Indonesia untuk Entitas Privat paling lambat tahun buku 2025.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri. KEMENKOP-UKM Pasal 17 Peraturan Menteri im mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 12jPerjM.KUKMjIXj2015 tentang Pedoman Umum Akuntansi Koperasi Sektor Riil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1491);
b.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13jPerjM.KUKMjIXj2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1492);
c.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14jPerjM.KUKMjIXj2015 tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1493); dan
d.ketentuan terkait pelaporan keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 ten tang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 ten tang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi - dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 641), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ~~palil Biro !t!!Ww!rrn,iirtlll ~.ifJij~!l"Ilf:I~ Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Januari 2024 MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TETEN MASDUKI Diundangkan di Jakarta pada tanggal '16 Januari 2024 ttd. DIREKTUR JENDRAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. ASEP N. MULYANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 35 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIAKEMENKOP-UKM BAGIAN II: LAPORAN KEUANGAN
1. 1.Laporan keuangan Penyajian terstruktur dari posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas Koperasi.
2. 2.Laporan posisi keuangan Laporan keuangan yang menyajikan hubungan aset, liabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas Koperasi pada tanggal tertentu (juga disebut neraca).
3. 3.Laporan perhitungan hasil usaha Laporan keuangan yang menyajikan seluruh objek penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, termasuk objek dari penghasilan komprehensif lain.
4. 4.Laporan perubahan ekuitas Laporan keuangan yang menyajikan Sisa Hasil Usaha dan penghasilan _ komprehensif lain untuk suatu periode, objek penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan jumlah transaksi ekuitas dengan Anggotadalam kapasitasnya sebagai pemilikselama periode tersebut. , 5. Laporan arus kas Laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas Koperasiuntuk suatu periode, menunjukkan secara terpisah perubahan selama periode dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.
5. 6.Laporan sumber dan penyaluran dana zakat Laporanyang menyajikan sumber dan penyaluran dana zakat.
6. 7.Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan Laporan yang menyajikan sumber-sumber dan penggunaan dana kebajikan selain dana zakat.
7. 8.Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil yang merupakan rekonsiliasi antara pendapatan yang menggunakan dasar akrual dan pendapatan yang dibagihasilkan kepada Anggota dan Koperasi lain yang menggunakan dasar kas.
8. 9.Catatan atas laporan keuangan Catatan yang berisi informasi penjelasan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan perhitungan hasil usaha, laporan BAGIAN I: PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN Kebijakanakuntansi Prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan oleh Koperasidalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. A. DEFINISI ISTILAH KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI LAMPlRAN I PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI KEMENKOP-UKM ,.'
9. 1.Aset Sumber daya yang dikendalikan oleh Koperasi sebagai akibat dari peristiwa (transaksi dan peristiwa lain) inasa lalu dan dari mana manfaat ekonomik masa depan diharapkan mengalir ke Koperasi.
10. 2.Liabilitas Kewajiban saat ini Koperasi yang timbul dari peristiwa (transaksi dan peristiwa lain) masa lalu yang penyelesaiannya diperkirakan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya Koperasi yang mengandung manfaat ekonomik.
11. 3.Dana syirkah ternporer Dana yang diterima dengan jangka waktu tertentu dad Anggota, Koperasi lain, dan pihak lain dimana Koperasi memiliki hak untuk mengelola dana tersebut dengan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan.
12. 4.Ekuitas Hak residual (sisa) atas aset Koperasi setelah dikurangi seluruh liabilitas dari/atau dana syirkah temporer.
13. 5.Kas Kas (cash on hand), rekening giro dan tabungan pada bank, dan simpanan pada Koperasi lain.
14. 6.Setara kas Penempatan dana jangka pendek yang dimiliki Koperasi, sangat likuid yang segera dapat dikonversi menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memilikirisiko perubahan nilai yang tidak signifikan.
15. 7.Pinjaman yang diberikan Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan Anggotadanl atau Koperasilain.
16. 8.Pembiayaan yang diberikan Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Koperasi dengan Anggota danl atau Koperasi lain dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan sesuai dengan akad yang menggunakan prinsip syariah.
17. 9.Qardh Akad pinjaman dana kepada Anggota dan/ atau Koperasi lain dengan ketentuan bahwa Anggotadanl atau Koperasilain wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. 10.Pinjaman qardh Pinjaman yang diberikan Koperasi kepada Anggota atau Koperasi lain dengan akad qardh: 11.Murabahah Akadjual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada Anggotadan/ atau Koperasi lain, dan membayamya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati. KEMENKOP-UKM "."
18. 12.Pembiayaan murabahah Pembiayaan yang dilakukan Koperasi kepada Anggota atau Koperasi lain dengan akad rnurabahah.
19. 13.Istishna Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara Koperasi (shani) dan Anggotadarr/atau Koperasi lain (mustashni). 14.Pembiayaan ishiishna Pembiayaan yang dilakukan Koperasi kepada Anggota atau Koperasi lain dengan akad ishiishna.
20. 15.Mudharabah Akad atau sistem kerja sarna dimana Koperasi menyerahkan dana kepada Anggota dan/ atau Koperasi lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut) dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (shahib al maij sepanjang tidak ada kelalaian dari Anggota dan/ atau Koperasi lain (mudharib). 16.Pembiayaan mudharabah Pembiayaan yang dilakukan Koperasi kepada Anggota atau Koperasi lain dengan akad mudharabah. 17.Musyarakah Akad kerja sarna antara Koperasi dengan Anggota atau Koperasi lain ~' untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko akan ditanggung bersama secara proporsional. 18.Pembiayaan musyarakah Pembiayaan yang dilakukan Koperasi kepada Anggota atau Koperasi lain dengan akad musyarakah. 19.Ijarah Akad sewa antara Koperasi dengan Anggota atau Koperasi lain, untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat aset rnaupun jasa.
21. 20.Aset ijarah s: Aset baik berwujud maupun tidak berwujud, yang atas manfaatnya disewakan.
22. 21.Penyisihan pinjaman/pembiayaan Penyisihan atas kerugian tidak tertagihnya pinjaman/pernbiayaan yang - diberikan kepada Anggotaatau Koperasi lain.
23. 22.Aset tetap Adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif dan digunakan selama lebih dari satu periode. 23.Asettakberwujud Aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisiko
24. 24.Penyusutan Alokasi sistematis atas jumlah tersusutkan dari suatu aset berwujud selama umur manfaatnya.
25. 25.Akumulasi penyusutan Akumulasi penyusutan dad suatu aset berwujud selama umur manfaatnya. KEMENKOP-UKM BAGIAN IV: LAPORAN PERHITUNGAN BASIL USABA
26. 1.Penghasilan Kenaikan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk arus masuk atau peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, selain yang berkaitan dengan partisipasi modal dari Anggota.
27. 2.Pendapatan Arus masuk bruto dari manfaat ekonomik yang timbul dari aktivitas normal Koperasi selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari partisipasi modal dari Anggota.
28. 3.Beban Penurunan manfaat ekonomik selama periode pelaporan dalam bentuk ' arus keluar atau deplesi aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan pembagian SHUkepada Anggota. Akurnulasi arnortisasi dari suatu aset takberwujud selama urnur rnanfaatnya.
29. 28.Pinjarnan yang diterima Pinjaman yang diterirna rnerupakan liabilitas keuangan berupa kewajiban kontraktual (kewajiban berdasarkan perjanjian, kontrak, atau akad) untuk rnenyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak yang rnernberikan pinjaman.
30. 29.Utang bunga Liabilitas keuangan yang tirnbul dari pinjaman yang diterirna untuk rnembayar bunga sesuai perjanjian.
31. 30.Simpanan Dana yang dipercayakan oleh Anggota dan Koperasi lain kepada Koperasidalam bentuk tabungan dan sirnpanan berjangka.
32. 31.Wadiah -r" Akad penitipan dana dari Anggota atau Koperasi lain kepada Koperasi untuk tujuan menjaga kearnanan dana.
33. 32.Sirnpanan wadiah Simpanan yang diterima Koperasi dari Anggota atau Koperasi lain dengan akad Wadiah.
34. 33.Imbalan kerja Seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh Koperasi sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, Pengurus, dan pengawas,
35. 34.Pernbiayaanyang diterima Pembiayaan yang diterima oleh Koperasi dari pihak lain dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah.
36. 35.Sisa hasil usaha Laba atau rugi bersih Koperasiyang diperoleh dalam periode berjalan.
37. 36.Dana cadangan Penyisihan SHUyang dirnaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian Koperasibila diperlukan. ','
38. 26.Arnortisasi . Alokasisistematis atas jumlah tersusutkan dari suatu aset takberwujud selarna umur manfaatnya.
39. 27.Akumulasi amortisasi KEMENKOP-UKM BAGIAN VII: LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN
40. 1.Infak Harta diluar zakat yang dikeluarkan oleh Anggota atau Koperasi untuk kemaslahatan umum.
41. 2.Dana infak Dana yang bersumber dad infak yang diterima oleh Koperasi.
42. 3.Sedekah Harta atau non harta yang dikeluarkan oleh Anggota atau Koperasi diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
43. 4.Dana sedekah Dana yang bersumber dari sedekah yang diterima oleh Koperasi.
44. 1.Dana zakat Dana yang berasal dari penerimaan zakat yang diterima oleh Koperasi.
45. 2.Zakat Harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.
46. 1.Aktivitas operasi Aktivitas utama Koperasi dalam menghasilkan pendapatan dan aktivitas lainnya yang bukan merupakan aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan.
47. 2.Aktivitas investasi Perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang - tidak termasuk setara kas.
48. 3.Aktivitas pendanaan Aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi atas ekuitas dan pinjaman.
49. 4.Keuntungan Objek lain yang memenuhi definisi penghasilan tetapi bukan pendapatan.
50. 5.Kerugian Objek lain yang memenuhi definisi beban dan dapat timbul dad aktivitas normal Koperasi.
51. 6.Hasil investasi Perolehan balas jasa yang diterima atas investasi yang dilakukan oleh Koperasi berupa bunga, bagi hasil (investasi syariah), dividen, dan capital gain.
52. 7.Beban 'perkoperasian Beban yang dikeluarkan Koperasi untuk kepentingan kepengurusan, pengawasan, dan pembinaan kepada Anggota.
53. 8.Sisa hasil usaha bruto Laba atau rugi selama suatu periode yang berasal dad partisipasi Anggota sete1ah dikurangi beban usaha.
54. 9.Penghasilan komprehensif lain Objek penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba atau rugi (Sisa Hasil Usaha).
55. 10.Penghasilan komprehensif Jumlah Sisa Hasil Usaha ditambah penghasilan komprehensif lain. KEMENKOP-UKM 1.9. Laporan Arus Kas Laporan arus kas disajikan menjadi arus kas dari -operasi dengan metode langsung, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. 1.8. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas disajikan sebagai laporan tersendiri dan tidak digabung dengan laporan perhitungan hasil us aha. 1.7. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Laporan sisa hasil us aha disajikan dalam satu laporah yang terdiri atas Sisa Hasil Usaha (laba rugi) dan penghasilan komprehensif lain. 1.6. Laporan Posisi Keuangan
56. 1.Aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan tidak dikelompokan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.
57. 2.Liabilitas disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo dan tidak dikelompokan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka . ~ ,to panjang. 1.5. Komponen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Koperasi terdiri atas:
58. 1.Laporan posisi keuangan;
59. 2.Laporan perhitungan hasil usaha;
60. 3.Laporan perubahan ekuitas;
61. 4.Laporan arus kas;
62. 5.Catatan atas Laporan Keuangan. 1.4. Bahasa Laporan Keuangan Koperasi disusun dalam Bahasa Indonesia. 1.3. Mata Uang Penyajian
63. 1.Mata uang fungsional dan pelaporan dari Laporan Keuangan Koperasi adalah rupiah.
64. 2.Transaksi dalam mata uang selain rupiah dibukukan dengan menggunakan kurs transaksi.
65. 3.Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang selain rupiah dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. 1.2. Periode Penyajian Laporan Keuangan tahunan Koperasi disajikan secara tahunan yang dimulai dari 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember. Dalam hal Koperasi baru berdiri, maka Laporan Keuangan tahunan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun. 1.1. Tanggung Jawab Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Koperasi.
66. 1.Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisiko
67. 2.Aset takberwujud berasal dari perolehan eksternal. 2.2. Aset Tetap Pengertian
68. 1.Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa, direntalkan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif dan digunakan selama lebih dari satu periode.
69. 2.Aset tetap dapat dikelompokan antara lain menjadi tanah, bangunan, kendaraan, kornputer, furnitur, dan lain-lain. Kebijakan akuntansi
70. 3.Aset tetap diakui dan diukur dengan model biaya. 2.1. Pinjaman yang Diberikan Pengertian
71. 1.Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam an tara Koperasi dengan Anggota danj'atau Koperasi lain.
72. 2.Pinjaman yang diberikan merupakan hak tagih yang muncul dari pemberian pinjaman kepada Anggotadan Koperasi lain.
73. 3.Pinjaman yang diberikan dapat berupa beragam jenis pinjaman baik dari peruntukan, bunga, jangka waktu, dan lainnya. Kebijakan akuntansi
74. 4.Pinjaman yang diberikan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif.
75. 5.Pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan diukur dengan metode suku bunga efektif.
76. 6.Penyisihan pinjaman tidak tertagih ditentukan berdasarkan bukti objektif (incurred loss) yang dihitung secara individual untuk <- pinjaman yang jumlahnya signifikan dan secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan. BAGIANII: AKUNTANSIASET 1.11. Materialitas Penyajian
77. 1.Pos aset yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total aset disajikan dalam pos tersendiri.
78. 2.Pos liabilitas yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total liabilitas disajikan dalam pos tersendiri.
79. 3.Pos pendapatan yang berjumlah minimal 5% {lima persen) dari total pendapatan disajikan dalam pos tersendiri.
80. 4.Pos beban yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total beban disajikan dalam pos tersendiri. 1.10. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan mencakup pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia untuk Entitas Privat, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, informasi pendukung pos-pos laporan _ keuangan, dan pengungkapan lain. KEMENKOP-UKM 3.3. Imbalan Kerja Pengertian
81. 1.Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh KSPjUSP Koperasi sebagai pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, Pengurus, dan pengawas.
82. 2.Imbala.nkerja terdiri atas: 1) Imbalan kerja jangka pendek yaitu imbalan kerja (selain pesangon) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikan jasanya. 2) Imbalan pascakerja yaitu imbalan kerja (selain pesangon) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerjanya. Imbalan pascakerja diklasifikasikan menjadi iuran pasti dan imbalanj manfaat pasti. 3) Imbalan kerja jangka panjang lain yaitu imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikan jasanya. 3.2. Pinjaman yang Diterima Pengertian
83. 1.Pinjaman yang diterima merupakan liabilitas keuangan berupa kewajiban kontraktual (kewajiban berdasarkan perjanjian atau kontrak) untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pihak yang memberikan pinjaman.
84. 2.Pinjaman yang diterima menimbulkan kewajiban kontraktual KSPjUSP Koperasi untuk menyerahkan kas yang jatuh tempo dan jumlahnya telah ditentukan. Kebijakan akuntansi
85. 3.Pinjaman yang diterima diakui dan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif.
86. 4.Beban bunga dari pinjaman yang diterima diakui dan diukur dengan metode suku bunga efektif. 3.1. Simpanan Pengertian
87. 1.Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh Anggotadan Koperasi lain kepada KSPjUSP Koperasi dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
88. 2.Simpanan merupakan liabilitas keuangan bagi KSPjUSP Koperasi.
89. 3.Simpanan menimbulkan kewajiban kontraktual (kewajiban berdasarkan perjanjian atau kontrak) KSPjUSP Koperasi untuk menyerahkan kas yang jatuh tempo dan jumlahnya telah - ditentukan. Kebijakan akuntansi
90. 4.Simpanan diakui dan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan suku bunga efektif.
91. 5.Beban bunga dari simpanan diakui dan diukur dengan metode suku bunga efektif.
92. 3.Aset takberwujud diakui dan diukur dengan model biaya. KEMENKOP-UKM 4.4. Ekuitas Lain Pengertian
93. 1.Ekuitas lain adalah unsur ekuitas yang tidak terrnasuk sirnpanan pokok, simpanan wajib, modal tetap, modal tambahan, Sisa Hasil Usaha, dan dana cadangan. 4.3. Sisa Hasil Usaha dan Dana Cadangan Pengertian
94. 1.Sisa hasil usaha adalah laba atau rugi bersih KSPJUSP Koperasi yang diperoleh dalam periode berjalan.
95. 2.Dana cadangan adalah penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian KSPjUSP Koperasi bila diperlukan. Kebijakan akuntansi
96. 3.Sisa hasil usaha dan dana cadangan disajikan di ekuitas. 4.2·. Modal Tetap dan Tambahan Pengertian
97. 1.Modal tetap adalah modal yang ditempatkan oleh Koperasi pada awal pendirian USP Koperasi.
98. 2.Modal tambahan adalah tarnbahan modal yang ditempatkan oleh setelah pendirian USP Koperasi. Kebijakan akuntansi
99. 3.Modal tetap dan tambahan disajikan di ekuitas. 4.1. Simpanan Pokok dan Wajib Pengertian
100. 1.Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sarna banyaknya yang wajib dibayarkan kepada KSP pada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
101. 2.Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sarna yang wajib dibayar anggota kepada KSP dalam waktu dan - kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selama yang ~. bersangkutan masih menjadi anggota. Kebijakan akuntansi
102. 3.Simpanan pokok dan wajib disajikan di ekuitas. BAGIANIV: AKUNTANSIEKUITAS 4) Pesangon yaitu imbalan kerja yang terutang akibat keputusan KSPjUSP Koperasi untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukarela dengan imbalan pesangon tertentu (pensiun dini). Kebijakan akuntansi
103. 3.Imbalan kerja diakui pada saat pekerja telah mernberikan jasanya kepada KSPjUSP Koperasi dalarn suatu periode tertentu.
104. 4.Imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon diukur pada - jumlah yang harus dibayarkan.
105. 5.Irnbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain pada jurnlah yang telah didiskonto.
106. 6.Keuntunganjkerugian aktuarial diakui di Sisa Hasil Usaha. KEMENKOP-UKM
107. 1.CONTOHLAPORANPOSISIKEUANGANBAG!KSP/USP KOPERASI KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM Laporan Posisi Keuangan Tanggal31 Desember 20x1 dan 20x2 20xl 20x2 ASET Kas dan setara kas x x Piutang bunga x x Pinjaman anggota x x Penyisihan pinjaman (x) (x) Pinjaman koperasi lain x x Penyisihan pinjaman (x) (x) Aset tetap x x Alrumulasi penyusutan (x) (x) Aset takberwujud x x Akumulasi amortisasi (x) (xl Aset lain x x Total aset x x LIABILITAS Utang bunga x x Simpanan anggota x x Simpanan koperasi lain x x Utang pinjaman x x Liabilitas imbalan kerja x x Liabilitas lain x x Total liabilitas x x EKUITAS Simpanan pokok/ modal tetap x x Simpanan wajibj modal tambahan x x Cadangan umum x x Cadangan risiko x x Sisa hasil usaha x x Ekuitas lain x x Total ekuitas x x Totalliabilitas dan ekuitas x x BAGIAN V: LAPORAN KEUANGANBAGI KSP/USP KOPERASI BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK ENTITAS PRIVAT
108. 2.Ekuitas lain timbul dari transaksi ekuitas yang tidak menimbulkan kewajiban kontraktual KSP/USP Koperasi untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Kebijakan akuntansi
109. 3.Elruitas lain disajikan dalam pos tersendiri di ekuitas. KEMENKOP-UKM KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM Laporan Perhitungan Hasit Usaha Tahun yang berakhir 31 Desember 20x1 dan 2Ox2 20xl 20x2 PARTISIPASI ANGGOTA Pendapatan bunga x x Pendapatan usaha lain x x Jumlah partisipasi anggota x x BEBANUSAHA Beban bunga x x Beban penyisihan x x Beban kepegawaian x x Beban administrasi dan umum x x Beban penyusutan dan amortisasi x x Beban usaha lain x x Jumlah beban usaha x x SISA HASIL USAHA BRUTO Hasil investasi x x Beban perkoperasian x x PENDAPATAN & BEBAN LAIN Pendapatan lain x x Beban lain x x Sisa hasil us aha sebelum pajak x x Beban pajak penghasilan x x SISA HASIL USAHA x x Penghasilan komprehensif lain x x PENGHASILAN KOMPREHENSIF x x
110. 2.CONTOH LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BAGI KSPjUSP KOPERASI KEMENKOP-UKM KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM Laporan Arus Kas Tahun yang berakhir 31 Desember 20xl dan 20x2 20xl 20x2 KEGIATAN OPERASI Penerimaan simpanan anggota dan koperasi lain x x Penyaluran pinjaman kepada anggota dan koperasi lain (x) [x] Penerimaan dari pinjaman kepada anggota dan x x koperasi lain Penerimaan bunga dari pinjaman kepada anggota dan x x koperasi lain Pembayaran bunga dari simpanan anggota dan (x) (x) koperasi lain Penerimaan utang pinjarnan kepada pihak lain x x Pembayaran utang pjn,iaman kegada pihak lain (x) (x) Pembayaran bunga utang pinjaman kepada pihak lain (x) (x) Biaya imbalan kerja (x) (x) Biaya operasional (x) (x) Jumlah arus kas operasi x x KEGIATAN INVESTASI Perolehan aset tetap (x) (x) PeleQ_asanaset tetap x x Perolehan aset takberwujud (x) (x) Pelepasan aset takberwujud x x Jumlah arus kas investasi x x KEGIATAN PENDANAAN Penambahan modal: Simpanan pokok/ modal tetap x x Simpanan wajib/ modal tambahan x x Pengurangan modal: Simpanan pokok/ modal tetap (x) (x) Simpanan wajib/ modal tambahan (x) (x) Pembagian sisa hasil usaha (x) (x) Jumlah arus kas pendanaan x x KENAIKAN (PENURUNAN) x x SALDOAWAL x x SALDO AKHIR x x
111. 3.CONTOH LAPORANARUS KAS BAGI KSP/USP KOPERASI KEMENKOP-UKM ,0'", KOPERASI/UNIT SIMPANPINJAM Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang berakhir 31 Desember 20xl dan 20x2 Modal Cadangan Simpanan Simpanan Sisa Ekuitas pokok/ wajib/ hasil Cadangan Cadangan lain modal modal usaha umum risiko tetap tambahan Saldo 1 Januari x x x x x x 20xl Perubahan ekuitas di 20xl: Sisa hasil usaha ~ ~ x ~ ~ - Penghasilan - - - - - x komprehensif lain Pembagian sisa - - [x] x x - hasil usaha Penambahan x x - - - - modal simpanan x x - - - - pokok/ modal tetap simpanan x x - - - - wajib/ modal tambahan Pengurangan (x) (x) - - - - modal simpanan (x) (x] - - - - pokok/ modal tetap simpanan (x) (x] - - - - wajib/ modal tambahan Saldo 31 x x x x x x Desember 20xl Perubahan ekuitas di 20x2: Sisa hasil usaha - - x - - - Penghasilan - - - - - x komprehensif lain Pembagian sisa - - [x) x x - hasil usaha Penambahan x x - - - - modal simpanan x x - - - - pokok/ modal tetap simpanan x x - - - - wajib/ modal tambahan Pengurangan (x) (x) - - - - modal simpanan (x) [x] - - - - pokok/ modal tetap simpanan (xl (xl - - - - wajib/ modal tambahan Saldo 31 x x x x x x Descmber 20x2
112. 4.CONTOH LAPORAN 'PERUBAHAN EKUITAS BAGI KSP JUSP KOPERASI KEMENKOP-UKM 1.8. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan perubahan ekuitas disajikan sebagai laporan tersendiri dan tidak digabung dengan laporan perhitungan hasil usaha. 1.7. Laporan Perhitungan Hasil Usaha Laporan sisa hasil usaha disajikan dalam satu laporan yang terdiri atas Sisa Hasil Usaha (laba rugi) dan penghasilan komprehensif lain. 1.6. Laporan Posisi Keuangan
113. 1.Aset disajikan berdasarkan urutan likuiditas dan tidak dikelompokan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar.
114. 2.Liabilitas disajikan berdasarkan urutan jatuh tempo dan tidak dikelompokan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang.
115. 3.Dana syirkah temporer disajikan di antara liabilitas dan ekuitas. 1.5. Komponen Laporan Keuangan Laporan Keuangan Koperasiterdiri atas:
116. 1.Laporan posisi keuangan;
117. 2.Laporan perhitungan hasil usaha;
118. 3.Laporan perubahan ekuitas;
119. 4.Laporan arus kas; S. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil;
120. 6.Laporan sumber dan penyaluran dana zakat;
121. 7.Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
122. 8.Catatan atas Laporan Keuangan. 1.4. Bahasa Laporan Keuangan Koperasidisusun dalam Bahasa Indonesia. 1.3. Mata Uang Penyajian
123. 1.Mata uang fungsional dan pelaporan dari Laporan Keuangan Koperasiadalah rupiah.
124. 2.Transaksi dalam mata uang selain rupiah dibukukan dengan menggunakan kurs transaksi.
125. 3.Saldo aset dan liabilitas dalam mata uang selain rupiah dijabarkan ke dalam rupiah menggunakan kurs Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. 1.2. Periode Penyajian Laporan Keuangan tahunan Koperasi disajikan secara tahunan yang dimulai dari 1 (satu) Januari hingga 31 (tiga puluh satu) Desember. Dalam hal Koperasi baru berdiri, maka laporan keuangan tahunan dapat disajikan untuk periodeyang lebih pendek dari satu tahun. 1.1. Tanggung Jawab Pengurus bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Koperasi.
c.KEBIJAKAN AKUNTANSI KSPPS/USPPS KOPERASI BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK ENTITAS PRIV AT KEMENKOP-UKM 2.1. Pinjaman yang Diberikan Pengertian
1. 1.Pinjaman yang diberikan adalah penyediaan uang berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Koperasi dengan Anggotadan/ atau Koperasilain.
2. 2.Pinjaman yang diberikan merupakan pinjaman qardh yaitu pinjaman dana kepada Anggota dan/ atau Koperasi lain dengan ketentuan bahwa Anggota dan/ atau Koperasi lain wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati. Kebijakan Akuntansi
3. 3.Pinjaman qardh diakui dan diukur sebesar jumlah yang dipinjamkan.
4. 4.Penyisihan pinjaman qardh tidak tertagih ditentukan berdasarkan bukti objektif (incurred loss) yang dihitung secara individual untuk pinjaman yang jumlahnya signifikan dan secara kolektif untuk pinjaman yang jumlahnya tidak signifikan, tanpa un sur nilai waktu atas uang (time value of money). BAGIANII: AKUNTANSIASET 1.14 Materialitas Penyajian
5. 1.Pos aset yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total aset disajikan dalam pos tersendiri.
6. 2.Pos liabilitas yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total - liabilitas disajikan dalam pos tersendiri.
7. 3.Pos dana syirkah temporer yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total dana syirkah temporer disajikan dalam pos tersendiri.
8. 4.Pos pendapatan yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total pendapatan disajikan dalam pos tersendiri.
9. 5.Pos beban yang berjumlah minimal 5% (lima persen) dari total beban disajikan dalam pos tersendiri. 1.13. Catatan Atas Laporan Keuangan Catatan atas laporan keuangan mencakup pernyataan kepatuhan terhadap SAK Indonesia untuk Entitas Privat, ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan, informasi pendukung pos-pos laporan keuangan, dan pengungkapan lain. 1.12. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan meliputi sumber dana kebajikan dari internal dan eksternal dan penggunaan dana kebajikan. 1.11. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Laporan sumber dan penyaluran dana zakat menyajikan sumber zakat dari internal dan eksternal dan penyaluran zakat kepada amil, 1.10. Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasit Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil menyajikan pendapatan usaha mudharib yang diakui dan diterima pada tahun berjalan. 1.9. Laporan Arus Kas Laporan arus kas disajikan menjadi arus kas dari operasi dengan metode langsung, arus kas dari investasi, dan arus kas dari pendanaan. KEMENKOP-UKM 2.2. Pembiayaan yang Diberikan Pengertian
10. 1.Pembiayaan yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Koperasidengan Anggotadanl atau Koperasilain dengan mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan sesuai dengan akad yang menggunakan prinsip syariah.
11. 2.Pembiayaan yang diberikan merupakan hak tagih yang muncul dari pemberian pembiayaan kepada anggota dari/ atau Koperasilain.
12. 3.Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada Anggota danl atau Koperasi lain, dan membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.
13. 4.Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dengan akad atau sistem kerja sarna dimana Koperasi menyerahkan dana kepada Anggota dan/ atau Koperasi lain untuk dikelola dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh (dari hasil pengelolaan tersebut] dibagi antara kedua pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik dana (shahib al ma~ sepanjang tidak ada kelalaian dari Anggota danl atau Koperasi lain (mudharib).
14. 5.Pembiayaan musyarakah adalah pembiayaan dengan akad kerja sarna antara Koperasi dengan Anggota atau Koperasi lain untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (modal)dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati atau proporsional, dan risiko akan ditanggung bersarna secara proporsional.
15. 6.Pembiayaan ijarah adalah pembiayaan dengan akad sewa antara Koperasi dengan Anggotaatau Koperasi lain, untuk mempertukarkan manfaat dan ujrah, baik manfaat aset maupun jasa. Kebijakan Akuntansi
16. 7.Pendapatan murabahah diukur secara proporsional jika Koperasi memiliki risiko yang signifikan terkait persediaan, atau secara efektif jika Koperasi tidak memilikirisiko yang signifikan terkait persediaan.
17. 8.Pendapatan bagi hasil mudharabah diukur sebesar nisbah berdasarkan laba bruto (grossprofit) atau laba neto (net profi~.
18. 9.Pendapatan bagi hasil musyarakah diukur sebesar nisbah berdasarkan laba bruto (grossprofi~ atau laba neto (net profit). 10.Pendapatan ijarah diukur sebagai berikut: 1) Ijarah aset diukur secara merata selama masa akad. 2) Ijarah jasa secara langsung diukur sesuai kemajuan (progress) pemberian jasa. 3) Ijarah jasa secara tidak langsung diakui secara neto sebesar selisih antara jumlah yang ditagihkan kepada tnusta'jir akhir dan jumlah yang dibayarkan kepada ajir awal. 11.Penyisihan pembiayaan tidak tertagih ditentukan berdasarkan bukti objektif (incurred loss) yang dihitung secara individual untuk pembiayaan yang jumlahnya signifikan dan secara kolektif untuk pembiayaan yang jumlahnya tidak signifikan, tanpa unsur nilai waktu atas uang (time value of money). KEMENKOP-UKM 3.2. 1mbalan Kerja Pengertian
19. 1.Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan oleh KSPPSjUSPPS Koperasi pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja, Pengurus, dan pengawas.
20. 2.Imbalan kerja terdiri atas: 1) Imbalan kerja jangka pendek yaitu adalah imbalan kerja (selain pesangon) yang jatuh tempo seluruhnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah akhir periode pekerja memberikanjasanya. 2) Imbalan pascakerja yaitu imbalan kerja (selain pesangon) yang terutang setelah pekerja menyelesaikan kontrak kerjanya. Imbalan pascakerja diklasifikasikan menjadi iuran pasti dan imbalanj'manfaat pasti. 3) Imbalan kerja jangka panjang lain yaitu imbalan kerja (selain imbalan pascakerja dan pesangon) yang tidak seluruhnya jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah pekerja memberikanjasanya. 4) Pesangon yaitu imbalan kerja yang terutang akibat keputusan ~. Koperasi untuk memberhentikan pekerja sebelum usia pensiun normal, atau keputusan pekerja menerima tawaran untuk mengundurkan diri secara sukare1a dengan imbalan pesangon tertentu (pensiun dini). 3.1. Simpanan Wadiah Pengertian
21. 1.Simpanan wadiah adalah simpanan berupa penitipan dana dari Anggota atau Koperasi lain kepada Koperasi untuk tujuan menjaga kearnanan dana. Kebijakan akuntansi
22. 2.Simpanan wadiah diakui dan diukur sebesar jumlah dana yang dititipkan kepada Koperasi.
23. 3.Aset takberwujud diakui dan diukur dengan model biaya. 2.4. Aset takberwujud Pengertian
24. 1.Aset takberwujud adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisiko
25. 2.Aset takberwujud berasal dari perolehan ekternal. 2.3. Aset Tetap Pengertian
26. 1.Aset tetap adalah aset berwujud yang dimilikiuntuk digunakan dalam . - penyediaan jasa, direntalkan kepada pihak lain dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau tujuan administratif dan digunakan selarna lebih dari satu periode.
27. 2.Aset tetap dapat dikelompokanantara lain menjadi tanah, bangunan, kendaraan, kornputer, furnitur, dan lain-lain. Kebijakan akuntansi
28. 3.Aset tetap diakui dan diukur dengan model biaya. KEMENKOP-UKM 5.2 Modal Tetap dan Tambahan Pengertian
29. 1.Modaltetap adalah modal yang ditempatkan oleh Koperasipada awal pendirian Koperasi.
30. 2.Modal tambahan adalah tarnbahan modal yang ditempatkan oleh Koperasisetelah pendirian Koperasi. Kebijakan akuntansi
31. 3.Modaltetap dan tarnbahan disajikan di ekuitas. 5.1 Simpanan Pokok dan Wajib Pengertian
32. 1.Simpanan.pokok adalah sejumlah uang yang sarna banyaknya yang wajib dibayarkan kepada Koperasipada saat masuk menjadi anggota, yang tidak dapat diarnbil kembali se1amayang bersangkutan masih menjadi anggota.
33. 2.Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sarna yang wajib dibayar anggota kepada Koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang tidak dapat diambil kembali selarna yang bersangkutan masih menjadi anggota. Kebijakan akuntansi
34. 3.Simpanan pokok dan wajib disajikan di ekuitas. BAGIANV: AKUNTANSIEKUITAS 4.2. Pembiayaan yang diterima Pengertian
35. 1.Pembiayaan yang diterima adalah pembiayaan yang diterima oleh Koperasidari pihak lain dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Kebijakan Akuntansi
36. 2.Hak bagi hasil bagi pemberi pembiayaan sesuai nisbah berdasarkan laba bruto (grossprofit) atau laba neto (net profits. 4.1. Simpanan Pengertian
37. 1.Simpanan adalah simpanan dari anggota atau Koperasi lain dengan menggunakan akad mudharabah dan musyarakah dengan jangka waktu tertentu. Kebijakan Akuntansi
38. 2.Hak bagi hasil bagi anggota atas simpanan sesuai nisbah berdasarkan laba bruto (grossprofit) atau laba neto (net profit). BAGIANIV: AKUNTANSIDANASYIRKAHTEMPORER Kebijakan akuntansi
39. 3.Imbalan kerja diakui pada saat pekerja telah memberikan jasanya kepada Koperasidalam suatu periode tertentu.
40. 4.Imbalan kerja jangka pendek dan imbalan pesangon diukur pada jumlah yang harus dibayarkan.
41. 5.Imbalan pascakerja dan imbalan kerja jangka panjang lain pada jumlah yang telah didiskonto.
42. 6.Keuntungan/kerugian aktuarial diakui di laba rugi. KEMENKOP-UKM ~.
43. 1.CONTOHLAPORANPOSISIKEUANGANBAGIKSPPS/USPPS KOPERASI KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH Laporan Posisi Keuangan Tanggal 31 Desember 20xl dan 20x2 :20xl 20x2 ASET Kas dan setara kas x x Piutang pendapatan . x x Pinjaman anggota: .. Pinjaman qardh x x Pinjaman koperasi lain: Pinjaman qardh x x Pembiayaan anggota: Pembiayaan murabahah x x Penyisihan pembiayaan (x) (J9_ Pembiayaan istishna x x Penyisihan pembiayaan (x) (x) Pembiayaan mudharabah x x Penyisihan pembiayaan (x) (x) Pembiayaan musyarakah x x Penyisihan pembiayaan (x) (x) Aset ijarah x x Akumulasi penyusutan [x] (x) Pembiayaan kO__2_erasilain: x x Pembiayaan murabahah x x Penyisihan pembiayaan (x) (x) Pembiayaan istishna x x Penyisihan pembiayaan (xl (x) BAGIANVI: CONTOR LAPORAN KEUANGAN BAGI KSPPS/USPPS KOPERASI BERDASARKAN SAK INDONESIA UNTUK ENTITAS PRIVAT 5.4 Ekuitas Lain Pengertian
44. 1.Ekuitas lain adalah unsur ekuitas yang tidak termasuk simpanan pokok, simpanan wajib, modal tetap, modal tambahan, Sisa Hasil Usaha, dan dana cadangan.
45. 2.Ekuitas lain timbul dari transaksi ekuitas yang tidak menimbulkan kewajiban kontraktual KSPPS/USPPS Koperasi untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain. Kebijakan akuntansi
46. 3.Ekuitas lain disajikan dalam pos tersendiri di ekuitas. 5.3 Sis a Basil Usaha dan Dana Cadangan Pengertian
47. 1.Sisa hasil usaha adalah laba atau rugi bersih KSPPSjUSPPS Koperasi yang diperoleh dalam periode berjalan.
48. 2.Dana cadangan adalah penyisihan SHU yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan menutup kerugian KSPPS/USPPS Koperasi bila diperlukan. Kebijakan akuntansi
49. 3.Sisa hasil usaha dan dana cadangan disajikan di ekuitas. KEMENKOP-UKM Pembiayaan mudharabah x x Penyisihan pembiayaan (xj_ (xl_ Pembiayaan musyarakah x x Penyisihan pembiayaan (x) (x) Aset ijarah x x Akumulasi penyusutan (x) (x) Aset tetap x x Akumulasi penyusutan (x) (x) Aset takberwujud x x Akumulasi amortisasi (x) (x) Aset lain x x Total aset x x LIABILITAS Utang bagi hasil x x Dana zakat x x Dana kebajikan x x Simpanan wadiah anggota x x Sirnpanan wadiah koperasi lain x x Liabilitas imbalan kerja x x Liabilitas lain x x Totalliabilitas x x DANA SYIRKAH TEMPORER Simpanan anggota x x Simpanan koperasi lain x x Pembiayaan diterima x x Total dana syirkah te~porer x x EKUITAS y Sim_Qananpokok/ modal tetap x x Simpanan wajib/ modal tambahan x x Cadangan umum x x Cadangan risiko x x Sisa hasil usaha x x Ekuitas lain x x Total ekuitas x x Totalliabilitas, dana syirkah temporer, dan ekuitas x x KEMENKOP-UKM KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH Laporan Perhitungan Hasil Usaha Tahun yang berakhir 31 Desember 20xl dan 20x2 20xl 20x2 PARTISIPASI ANGGOTA Pendapatan mudharib: Pendapatan murabahah . x x Penda_f)_atanistishna x x Pendapatan mudharabah x x Pendapatan musyarakah x x Pendapatan ijarah x x Bagi hasil untuk pemilik dana (x] [x] Bagi hasil untuk koperasi x x Pendapatan usaha lain x x Jumlah partisipasi anggota x x BEBANUSAHA Beban penyisihan x x Beban kepegawaian x x Beban adrrtinistrasi dan umum x x Beban penyusutan dan amortisasi x x Beban usaha lain x x Jumlah beban usaha x x SISA HASIL USAHA BRUTO x x Has11investasi x x Beban perkoperasian x x PENDAPATAN & BEBAN LAIN Pendapatan lain x x Beban lain x x Sisa hasil usaha sebelum zakat dan pajak x x Beban zakat - x x Sisa hasil usaha sebelum pajak x x Beban pajak penghasilan x x SiSA HASIL USAHA x x Penghasilan komprehensif lain x x PENGHASILAN KOM'PREHENSIF x x
50. 2.CONTOH LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BAGI KSPPSjUSPPS KOPERASI KEMENKOP-UKM
51. 3.CONTOH LAPORANARUS KAS BAG! KSPPSjUSPPS KOPERASI KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH Laporan Arus Kas Tahun yang berakhir 31 Desember 20x1 dan 2Ox2 20xl 20x.2 KEGIATAN OPERASI Penerimaan simpanan dari anggota dan koperasi lain x x Penyaluran pembiayaan kepada anggota dan koperasi (x) (x) lain Penerimaan dari pembiayaan kepada anggota dan x x koperasi lain Penerimaan pendapatan dari pembiayaan kepada x x anzzota dan koperasi lain Pembayaran bagi hasil kepada anggota dan koperasi (x) (x) lain Penerimaan pembiayaan dari pihak lain x x Pernbavaran pembiavaan dari pihak lain (x) (x) Pernbavaran bazi hasil kepada pihak lain j,g (xl Biaya imbalan kerja (x) (x] Biaya operasional (x) (x) Jumlah arus kas operasi x x KEGIATAN INVESTASI Perolehan aset tetap (xl (x] Pelepasan aset tetap x x Perolehan aset takberwujud j,g_ (x) Pelepasan aset takberwujud x x Jumlah arus kas investasi x x KEGIATAN PENDANAAN Penambahan modal: Simpanan pokokj modal tetap x x Simpanan wajib/ modal tambahan x x Pengurangan modal: , Simpanan pokok/ modal tetap (x) (x) Simpanan wajibj modal tambahan (xl (x) .Pembazian sisa hasil usaha (xl (x) Jumlah arus kas pendanaan x x ~NAlKAN (PENURUNAN) x x SALDOAWAL - x x SALDOAKHIR x x KEMENKOP-UKM KOPERASI/UNITSIMPANPINJAM & PEMBIAYAANSYARIAH Laporan Perubahan Ekuitas Tahun yang berakhir 31 Desember 20xl dan 20x2 Modal Cadangan Simpanan Simpanan Sisa Cadangan Cadangan Ekuitas pokok / wajib / hasil umum risiko lain modal modal usaha tetap tambahan Saldo 1 Januari x x x x x x 20x1 Perubahan ekuitas di 2Oxl: Sisa hasil usaha - - x - - - Penghasilan - - - - - x komprehensif lain Pembagian sisa - - (x) x x - hasil usaha Penambahan modal simpanan x x - - - - pokok / modal tetap simpanan wajib x x - - - - / modal tambahan Pengurangan modal simpanan (x) - - - - - pokok / -modal tetap simpanan wajib (x) - - - - - I modal tambahan Saldo 31 Desember x x x x x x 20xl Perubahan ekuitas di 20x2: Sisa hasil usaha - - x - - - Penghasilan - - - - - x komprehensif lain Pembagian sisa - - (x) x x - hasil usaha Penambahan modal simpanan x x - - - - pokok / modal tetap simpanan wajib -:it x - - - - / modal tambahan Pengurangan modal simpanan (x) (x) - - - - pokok / modal tetap simpanan wajib [x] (x) - - - - / modal tambahan Saldo 31 Desember x x x x x x 20x2
52. 4.CONTOH LAPORANPERUBAHAN EKUITAS BAGI KSPPS/USPPS KOPERASI KEMENKOP-UKM KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH Laporan Rekonsiliasi Pendapatan & Bagi Hasit Tahun yang berakhir 31 Desember 20x1 dan 20x2 20xl 20x2 PENDAPATAN MUDHARIB x x PENGURANG Pendapatan tabun berjalan yang belum diterima: Pendapatan murabahah (x) (x] Pendapatan istishna (x) (x) Pendapatan ijarah (x) (x) Pendapatan mudharabah (x) (x) Pendapatan rnusyarakah (x) _(x) Jumlah (xl· (x) PENAMBAH Pendapatan tahun sebelumnya yang diterima pada tahun berjalan: Pendapatan murabahah x x Pendapatan istishna x x Pendapatan ijarah x x Pendapatan mudharabah x x Pendapatan musyarakah x x Jumlah x x PENDAPATAN TERSEDIA UNTUK BAGI HASIL x x Bagi hasil untuk koperasi x x Bagi hasil untuk pemilik dana x x Sudah dibagikan x x Belum dibagikan x x
53. 5.CONTOH LAPORAN REKONSILIASI PENDAPATAN DAN BAGI HASIL BAGI KSPPS DAN USPPS KOPERASI KEMENKOP-UKM , I l I I , I -, I I -I I i i I -, I ~,
54. 6.CONTOH LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT BAGI KSPPS/USPPS KOPERASI KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat Tahun yang berakhir 31 Desember 20xl dan 20x2 20xl 20x2 SUMBER DANA ZAKAT Zakat dari arnnmta kooerasi X X Zakat dari non ani;,imta kooerasi X X Jumlah X X PENYALURAN DANA ZAKAT KE AMIL (x) {x) KENAIKAN (PENURUNAN) X X SALDOAWAL X X SALDOAKHIR X X
55. 7.CONTOH LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN BAGI KSPPS/USPPS KOPERASI KOPERASI/UNIT SIMPAN PINJAM & PEMBIAYAAN SYARIAH Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan Tahun yang berakhir 31 Desember 20xl dan 20x2 SUMBER DANA KE BAJIKAN Infak Sedekah Denda Pengembalian dana kebaiikan oroduktif Jumlah PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN Dana kebajikan produktif Sumbangan Kenentingan umum lain Jumlah KENAIKAN IPENURUNAN) SALDOAWAL SALDOAKHIR 20xl 20x2 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TETEN MASDUKI ttd. KEMENKOP-UKM LAMPIRAN II PERATURAN MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI KOPERASI CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN SECARA MANUAL Nomor Lampiran Hal Pemberitahuan Penyampaian Laporan Keuangan secara Manual Koperasi ........... . Yth. Menteri/Kepala Dinas ...... . di .... (tanggal/ bulan/ tahun) Sehubungan dengan Koperasi berkedudukan di daerah yang belum tersedia fasilitas jaringan telekomunikasi/Koperasi baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan setelah didirikan pada tanggal ....... *), maka dalam rangka menjaga kepatuhan dan akuntabilitas Koperasi ......... berikut ini kami sampaikan Laporan Keuangan periode ......... secara manual, dengan rincian sebagai berikut:
56. 1.laporan posisi keuangan;
57. 2.laporan perhitungan hasil usaha;
58. 3.laporan perubahan ekuitas;
59. 4.laporan arus kas;
60. 5.laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil; **)
61. 6.laporan sumber dan penyaluran dana zakat; **)
62. 7.laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; **) dan
63. 8.catatan atas laporan keuangan. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. *) pilih sesuai dengan kondisi riil Koperasi di lapangan **) khusus koperasi syariah Pengurus Koperasi MENTER! KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TETEN MASDUKI ttd. KEMENKOP-UKM

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…