DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 21/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 21/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengukuran kinerja koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penilaian dengan sistem pemeringkatan koperasi guna menunjukkan eksistensi koperasi kepada pelaku usaha lainnya;
c.bahwa untuk melaksanakan tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pemeringkatan Koperasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Perkoperasian; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEMERINGKATAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
2.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi;
3.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan tentang Perkoperasian;
4.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi;
5.Pemeringkatan Koperasi adalah suatu alat penilaian terhadap kondisi dan atau kinerja koperasi melalui sistem pengukuran secara obyektif dan transparan terhadap koperasi;
6.Koperasi Berkualitas adalah koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dan badan usaha yang dicirikan oleh prinsip-prinsip kohesivitas dan partisipasi anggota yang kuat dengan kinerja usaha yang semakin sehat dan berorientasi kepada usaha anggota serta memiliki kepedulian sosial;

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini adalah :

a.mengetahui tingkat kinerja koperasi dalam suatu periode tertentu;
b.menunjukkan keberhasilan dan eksistensi koperasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
c.tumbuhnya kesadaran koperasi akan pentingnya hasil pemeringkatan koperasi;
d.meningkatnya kepercayaan anggota koperasi, masyarakat, mitra kerja dan pemangku kepentingan kepada koperasi.

Pasal 3

Sasaran pemeringkatan koperasi adalah sebagai berikut :

a.terciptanya kesadaran para pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk menumbuhkan koperasi ke arah yang lebih besar;
b.terwujudnya tingkat kepercayaan dunia perbankan dan lembaga keuangan lainnya serta calon investor;
c.terwujudnya daya tarik koperasi untuk bermitra dengan lembaga lainnya;

BAB II

RUANG LINGKUP DAN LEMBAGA PEMERINGKAT KOPERASI

Pasal 4

Ruang lingkup pemeringkatan koperasi meliputi 5 (lima) aspek koperasi, yang terdiri dari:

a.aspek kelembagaan koperasi;
b.aspek usaha koperasi;
c.aspek keuangan koperasi;
d.aspek manfaat koperasi terhadap anggota;
e.aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat.

Pasal 5

(1)Aspek kelembagaan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi legalitas badan hukum aktif keanggotaan, kepengurusan, program kerja, standar operasional prosedur, standar operasional manajemen, peraturan khusus, rapat anggota dan karyawan, rasio peningkatan jumlah anggota serta persentase kehadiran dalam rapat anggota.
(2)Aspek usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, ditunjukkan dengan membaiknya keterikatan anggota terhadap anggota lain maupun terhadap organisasi, dalam hal rasa tanggung renteng atau kemauan untuk berbagi resiko (risk sharing), tingkat pemanfaatan pelayanan koperasi, penambahan aset, peningkatan volume usaha, peningkatan kapasitas produksi, dan peningkatan keuntungan;
(3)Aspek keuangan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, ditunjukkan dengan struktur permodalan, kondisi kemampuan penyediaan dana, serta ukuran-ukuran kuantitatif lainnya, seperti, prosentase pelunasan simpanan wajib, dan prosentase besaran simpanan sukarela;
(4)Aspek manfaat koperasi terhadap anggota sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d ditunjukan dengan meningkatkan penghasilan anggota, menawarkan barang dan jasa yang lebih murah, menumbuhkan motif berusaha yang berperikemanusiaan, menumbuhkan sikap jujur dan terbuka;
(5)Aspek manfaat koperasi terhadap masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, ditunjukan dengan seberapa jauh usaha yang dijalankan koperasi dapat menyerap tenaga kerja setempat serta seberapa banyak jumlah layanan koperasi yang dapat dinikmati oleh masyrakat umum termasuk peran koperasi ikut mereduksi kemiskinan masyarakat setempat.
(6)Kriteria dan indikator penilaian dalam aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Kelembagaan.

Pasal 6

(1)Pemeringkatan koperasi dilakukan oleh Lembaga Independen yang memiliki kompetensi dibidangnya serta telah diakreditasi sesuai Peraturan yang berlaku sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK);
(2)Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi (LIPK) bertanggung jawab atas keabsahan dari hasil penilaian kinerja koperasi yang dibuatnya;

BAB III

PELAKSANAAN PEMERINGKATAN

Pasal 7

(1)Koperasi yang akan dilakukan Pemeringkatan harus mempersiapkan hal-hal sebagai berikut:
1. a.dokumen laporan perkembangan keanggotaan koperasi;
2. b.dokumen laporan perkembangan usaha koperasi;
3. c.dokumen laporan keuangan koperasi;
4. d.dokumen tentang partisipasi terhadap pengembangan wilayah kerja;
5. e.dokumen tentang kepatuhan terhadap mekanisme perkoperasian;
6. f.dokumen tentang penghargaan yang pernah diperoleh;
7. g.dokumen tentang pengalaman dan kemitraan;
8. h.dokumen tentang legalitas yang dimiliki;
9. i.penunjukkan lembaga pemeringkat yang telah diakreditasi sebagai Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi.
(2)Pemeringkatan wajib dilaksanakan dalam hal:
1. a.adanya kehendak dari anggota;
2. b.adanya permintaan dari bank atau lembaga keuangan;
3. c.adanya permintaan dari investor;
4. d.adanya kehendak dari mitra.

BAB IV

HASIL PEMERINGKATAN

Pasal 8

Pemeringkatan Koperasi harus menjadi suatu hal yang :

a.esensial bagi koperasi karena merupakan salah satu alat ukur keberhasilan koperasi;
b.hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan menjadi tanggung jawab penuh Lembaga Independen Pemeringkat Koperasi.

Pasal 9

Hasil pemeringkatan koperasi ditetapkan dalam 4 (empat) klasifikasi kualitas :

a.koperasi dengan kualifikasi ”Sangat Berkualitas”, dengan predikat AAA;
b.koperasi dengan kualifikasi ”Berkualitas”, dengan predikat AAB;
c.koperasi dengan kualifikasi ”Cukup Berkualitas”, dengan predikat ABB;
d.koperasi dengan kualifikasi ”Tidak Berkualitas”, dengan predikat BBB.

Pasal 10

Hasil Pemeringkatan Koperasi bersifat final yang menggambarkan kinerja koperasi untuk satu periode tertentu sesuai dengan kondisi dan dinamika yang dialami koperasi.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…