DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 24/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha, perlu menumbuhkan lembaga inovasi berbasis teknologi yang berfungsi untuk mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha;
6.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Inkubator Wirausaha adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap peserta Inkubasi.
2.Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan yang diberikan oleh Inkubator wirausaha kepada peserta inkubasi.
3.Peserta Inkubasi selanjutnya disebut Tenant adalah wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi.
4.Penyelenggara Inkubator wirausaha adalah pendiri dan pengelola inkubator.
5.Dunia usaha adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
6.Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
10.Norma Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah aturan atau kaidah yang digunakan untuk mendukung dan menata penyelenggaraan inkubator wirausaha.
11.Standar Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah ukuran tertentu yang harus dipenuhi dan digunakan sebagai patokan dalam menilai pencapaian penyelenggaraan inkubator wirausaha.
12.Prosedur Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah tahapan yang digunakan untuk mendukung dan menata penyelenggaraan inkubator wirausaha.
13.Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha adalah ketentuan yang menjadi dasar penilaian penyelenggaraan inkubator wirausaha.
14.Deputi Menteri adalah Unit Eselon I yang ditunjuk oleh Menteri untuk memfasilitasi penyelenggaraan inkubator wirausaha.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha bertujuan untuk peningkatan efektifitas:

a.penyelenggaraan inkubator wirausaha;
b.pengembangan inkubator wirausaha;
c.kesamaan persepsi tentang prosedur standar yang berkaitan dengan inkubator; dan
d.terselenggaranya peningkatan Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkualitas melalui proses inkubasi.

Pasal 3

Sasaran penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan inkubator wirausaha adalah:

a.meningkatkan kesamaan persepsi tentang norma standar yang berkaitan dengan inkubator; dan
b.terselenggaranya peningkatan sumber daya manusia Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang berkualitas melalui proses inkubasi.

BAB III

NORMA, STANDAR, PROSEDUR DAN KRITERIA PENYELENGGARAAN INKUBATOR WIRAUSAHA

Pasal 4

Penyelenggaraan inkubator wirausaha mengikuti norma sebagai berikut:

a.profesionalitas, terbuka, jujur, adil dan tidak diskriminatif;
b.mandiri dan independen;
c.menumbuhkan wirausaha baru; dan
d.penguatan kapasitas wirausaha pemula.

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi standar sebagai berikut:
1. a.harus memiliki izin;
2. b.memiliki sumberdaya manusia yang profesional;
3. c.memiliki sarana dan prasarana yang memadai; dan
4. d.memiliki sumber pendanaan yang sah.
(2)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh:
1. a.untuk perguruan tinggi oleh rektor/direktur; atau
2. b.untuk dunia usaha oleh pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota.
(3)Ada kepastian sumber dana penyelenggara inkubator secara berkesinambungan.

Pasal 6

Bidang usaha tenant yang akan diinkubasi oleh inkubator wirausahaadalah:

a.diutamakan pada usaha produktif yang berbasis teknologi dan berwawasan lingkungan;
b.perdagangan yang berorientasi pada kegiatan ekspor; dan
c.jasa yang inovatif dan industri kreatif.

Pasal 7

Penyelenggaraan inkubator wirausaha harus memenuhi prosedur sebagai berikut:

a.mengikuti tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha; dan
b.mengadministrasikan proses penyelenggaraan secara jelas.

Pasal 8

Tahapan penyelenggaraan inkubator wirausaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari:

a.prainkubasi;
b.inkubasi; dan
c.paska inkubasi.

Pasal 9

Tahapan prainkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sekurang–kurangnya terdiri dari:

a.pengumuman pelaksanaan seleksi tenant;
b.pelatihan dasar untuk menjaring calon tenant;
c.rekruitmen calon tenant; dan
d.mematangkan gagasan teknologi dan ide yang akan dikomersialisasikan.

Pasal 10

Tahapan inkubasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b sekurang–kurangnya terdiri dari:

a.pembuatan kontrak tertulis dengan tenant;
b.pelatihan dan pengembangan ketrampilan;
c.bimbingan;
d.konsultasi dan konsultansi;
e.pendampingan;
f.proses produksi;
g.uji produksi;
h.pemasaran;
i.pameran;
j.temu bisnis; dan
k.pengadministrasian bisnis.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016