DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Nomor: 25/PER/M.KUKM/IX/2015
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 September 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memperkokoh dan memantapkan kedudukan dan peran koperasi dimaksud pada huruf a, perlu ditingkatkan kesadaran pengurus dan pengelola koperasi untuk melaksanakan langkah-langkah revitalisasi secara terencana, terpadu dan berkelanjutan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan www.peraturan.go.id 2015, No.1504 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Revitalisasi Koperasi. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, danMenengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia;
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG REVITALISASI KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi www.peraturan.go.id 2015, No.1504 sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Revitalisasi Koperasi adalah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan oleh Koperasi dalam mengupayakan agar Koperasi yang Tidak Aktif dapat menjadi Koperasi aktif, dan Koperasi Aktif menjadi Koperasi yang lebih besar.
3.Koperasi Aktif adalah Koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan kegiatan usaha untuk melayani anggota.
4.Koperasi Tidak Aktif adalah koperasi yang tidak melaksanakan Rapat Anggota dalam tiga tahun berturut- turut dan atau tidak melaksanakan kegiatan usaha.
5.Pemerintahan Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. www.peraturan.go.id 2015, No.1504

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Peraturan Menteri tentang Revitalisasi Koperasi adalah:

a.mendorong koperasi untuk menyadari bahwa sebagai badan hukum dan pelaku ekonomi harus sehat, kuat, mandiri dan tangguh serta berdaya saing, sehingga mampu menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi, sosial dan budaya; dan
b.tumbuhnya pola pikir pelaku utama ekonomi sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi, dengan dukungan dari internal maupun eksternal. BagianKedua Sasaran

Pasal 3

SasaranRevitalisasiKoperasiadalah:

a.terwujudnya kesadaran pengurus, pengelola dan anggota mengembangkan Koperasi Tidak Aktif menjadi Koperasi Aktif; dan
b.terwujudnya upaya Koperasi Aktif untuk mengembangkan koperasi menjadi Koperasi yang lebih besar. BagianKetiga RuangLingkup

Pasal 4

RuangLingkupRevitalisasiKoperasimeliputi:

a.bidangkelembagaan;
b.bidang usaha; www.peraturan.go.id 2015, No.1504
c.bidang keuangan; dan
d.bidang yang terkait dengan manfaat bagi anggota dan masyarakat.

BAB III

REVITALISASI KOPERASI BagianKesatu Langkah-LangkahRevitalisasi

Pasal 5

(1)Revitalisasiperludilakukanoleh:
1. a.Koperasi Tidak Aktif agar menjadi Koperasi Aktif; dan
2. b.Koperasi Aktif agar menjadi koperasi yang lebih besar.
(2)Langkah-langkah Revitalisasi yang perludilakukan oleh Koperasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.membentuk Tim RevitalisasiInternalKoperasi;
2. b.mengidentifikasi kondisi Koperasi;
3. c.menyusun rencana strategis; dan
4. d.menyusun rencana aksi.
(3)Langkah-langkahsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Koperasi yang bersangkutan, disusun dalam bentuk dokumen dan dilaporkan kepada Aparatur Pembina Koperasi sesuai tingkat kewenangannya.
(4)Dokumen yang dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemantauan yang dilakukan oleh Aparatur Pembina Koperasi. www.peraturan.go.id 2015, No.1504 BagianKedua Pembentukan Tim Revitalisasi

Pasal 6

(1)Tim Revitalisasi InternalKoperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dibentuk dengan unsur- unsur:
1. a.pengurus;
2. b.pengawas;
3. c.karyawan; dan
4. d.anggota.
(2)Pembentukan unsur-unsur Tim Revitalisasi Internal Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kesediaan dan kecakapan sumber daya manusia yang ada. BagianKetiga IdentifikasiKondisiKoperasi

Pasal 7

(1)Identifikasi kondisi Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi.
(2)Identifikasi kondisi Koperasi sekurang-kurangnya meliputi inventarisasi terhadap:
1. a.anggota potensial;
2. b.pengurus dan manajemen;
3. c.aset-asetproduktif;
4. d.asst-aset non-produktif;
5. e.jumlah pinjaman macet;
6. f.potensi peluang usaha; dan
7. g.sumber daya yang berada dalam kontrol koperasi. www.peraturan.go.id 2015, No.1504 BagianKeempat PenyusunanRencanaStrategis

Pasal 8

(1)Penyusunan rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Tim Revitalisasi Intern Koperasi untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Penyusunan rencana strategis sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.visi, misi; dan sasaran Koperasi;
2. b.tujuan; dan
3. c.strategi untuk mencapai tujuan.
(3)Pilihan strategis untuk mencapai tujuan antara lain meliputi:
1. a.reorganisasi kepengurusan;
2. b.rasionalisasi karyawan;
3. c.optimalisasi aset-aset produktif;
4. d.menjual aset-aset non-produktif;
5. e.penagihan pinjaman macet;
6. f.kerjasama usaha/kemitraan; dan
7. g.mobilisasi sumber modal. BagianKelima PenyusunanRencanaAksi

Pasal 9

(1)Penyusunan rencana aksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Tim Revitalisasi Internal Koperasi untuk jangka waktu setiap 1 (satu) tahun sekali.
(2)Penyusunan rencana aksis ekurang-kurangnya meliputi:
1. a.daftar kegiatan;
2. b.jadwal pelaksanaan;
3. c.penanggung-jawab; dan
4. d.perangkat yang dibutuhkan. www.peraturan.go.id 2015, No.1504 BagianKeenam Pendamping

Pasal 10

Dalam mendukung pelaksanaan Revitalisasi, Koperasi yang bersangkutan dapat menunjuk lembaga atau tenaga pendamping profesional. BagianKetujuh RevitalisasiKoperasiAktif

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 25/PER/M.KUKM/IX/2015 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

REVITALISASI KOPERASI BagianKesatu Langkah-LangkahRevitalisasi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

TUJUAN, SASARAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

REVITALISASI KOPERASI BagianKesatu Langkah-LangkahRevitalisasi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 4 Tahun 2016