DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 13 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Cara Penyesuaian/Inpassing dalam Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan www.peraturan.go.id 2019, No.648 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
4.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui www.peraturan.go.id 2019, No.648 penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada lingkungan instansi pusat dan instansi daerah.
3.Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas Koperasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan JFPK.
4.Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
6.Instansi Pembina yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
7.Pimpinan Instansi Pembina adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8.Angka Kredit Dalam Penyesuaian/Inpassing adalah satuan nilai kumulatif yang diperoleh dari hasil seleksi yang ditetapkan oleh tim seleksi administratif penyesuaian/inpassing dalam JFPK.
9.Instansi Pengusul adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.648

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

Penyesuaian/inpassing dalam JFPK ditujukan bagi:

a.pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dan jabatan fungsional yang akan didudukinya;
b.PNS yang masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang; dan
c.PNS yang melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi dan/atau tergabung dalam satuan tugas pengawas koperasi.

Pasal 3

(1)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkoperasian paling singkat 2 (dua) tahun; dan
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Koperasi berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang.
(3)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan www.peraturan.go.id 2019, No.648 yang akan diduduki.
(4)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK dilaksanakan melalui seleksi administrasi dan seleksi portofolio.

BAB III

PENGUSULAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam JFPK.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
2. b.foto kopi transkrip nilai yang dilegalisasi;
3. c.foto kopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
4. d.foto kopi kartu PNS yang dilegalisasi;
5. e.foto kopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
7. g.formulir daftar riwayat hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.instrumen portofolio tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
9. i.foto kopi surat keputusan pembentukan satuan petugas pengawas koperasi, apabila pernah dan/atau masih tergabung dalam tim satgas pengawas koperasi yang dilegalisasi.
(3)Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dipindai dan disimpan dalam bentuk elektronik dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan aslinya. www.peraturan.go.id 2019, No.648

Pasal 5

Tahapan pengusulan PNS ke dalam JFPK sebagai berikut:

a.PNS yang telah melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, membuat surat pernyataan bersedia diangkat dalam JFPK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan ditempatkan;
c.dalam hal dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK disetujui maka pimpinan unit kerja membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d.unit kerja yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK;
e.dalam hal dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK lengkap dan formasi JFPK tersedia maka unit kerja yang membidangi kepegawaian mengeluarkan surat persetujuan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan unit kerja; dan
f.pimpinan unit kerja mengusulkan permohonan JFPK kepada Pimpinan Instansi Pembina dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik. www.peraturan.go.id 2019, No.648

BAB IV

SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

(1)Dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan seleksi administrasi oleh tim seleksi administrasi.
(2)Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

(1)Keanggotaan tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas internal Instansi Pembina dan/atau melibatkan instansi lain.
(2)Susunan tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.

Pasal 8

(1)Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
1. a.memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK;
2. b.memeriksa kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam JFPK;
3. c.menetapkan hasil seleksi administrasi beserta prediksi jenjang jabatan dan jumlah angka kredit www.peraturan.go.id 2019, No.648 JFPK; dan
4. d.melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Pimpinan Instansi Pembina.
(2)Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pemeriksaan administrasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK diterima secara lengkap paling lambat tanggal 2 Juli 2020.
(2)Seleksi administrasi dilakukan dengan melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan dan kelengkapan dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK yang diajukan oleh Instansi Pengusul.
(3)Penentuan prediksi jenjang JFPK melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan tingkat pendidikan serta golongan/ruang dan masa kepangkatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Hasil seleksi administrasi dan prediksi jenjang akan disampaikan melalui surat resmi dan diumumkan dalam laman resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. www.peraturan.go.id 2019, No.648

BAB V

SELEKSI PORTOFOLIO

Pasal 10

(1)Pemohon yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(4)diikutsertakan dalam seleksi portofolio yang dilakukan oleh tim seleksi portofolio.
(2)Seleksi portofolio dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan hasil seleksi administrasi.

Pasal 11

(1)Tim seleksi portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah.
(2)Keanggotaan tim seleksi portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas internal Intansi Pembina dan/atau melibatkan instansi lain.
(3)Susunan tim seleksi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan www.peraturan.go.id 2019, No.648 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
4.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1398); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN/ INPASSING DALAM JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2.Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disingkat JFPK adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melakukan kegiatan Pengawasan Koperasi melalui www.peraturan.go.id 2019, No.648 penerapan kepatuhan, pemeriksaan kelembagaan, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penilaian kesehatan usaha simpan pinjam, dan penerapan sanksi pada lingkungan instansi pusat dan instansi daerah.
3.Pejabat Fungsional Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas Koperasi adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan pekerjaan JFPK.
4.Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi koperasi untuk mengawasi dan memeriksa koperasi agar kegiatan diselenggarakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.Pemeriksaan Koperasi adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lain yang dilakukan oleh Pemeriksa Koperasi untuk membuktikan ada atau tidak adanya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
6.Instansi Pembina yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
7.Pimpinan Instansi Pembina adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
8.Angka Kredit Dalam Penyesuaian/Inpassing adalah satuan nilai kumulatif yang diperoleh dari hasil seleksi yang ditetapkan oleh tim seleksi administratif penyesuaian/inpassing dalam JFPK.
9.Instansi Pengusul adalah instansi pusat dan instansi daerah.
10.Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS serta pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. www.peraturan.go.id 2019, No.648

BAB II

PERSYARATAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 2

Penyesuaian/inpassing dalam JFPK ditujukan bagi:

a.pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang memiliki kesesuaian antara jabatan terakhir yang diduduki dan jabatan fungsional yang akan didudukinya;
b.PNS yang masih menjalankan tugas di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang; dan
c.PNS yang melaksanakan tugas Pengawasan Koperasi dan/atau tergabung dalam satuan tugas pengawas koperasi.

Pasal 3

(1)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. a.berstatus PNS;
2. b.memiliki integritas dan moralitas yang baik;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.berijazah paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat);
5. e.memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang perkoperasian paling singkat 2 (dua) tahun; dan
6. f.nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
(2)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila PNS yang pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, memiliki pengalaman dan/atau masih melaksanakan tugas di bidang Pengawasan Koperasi berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang.
(3)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan untuk jenjang jabatan www.peraturan.go.id 2019, No.648 yang akan diduduki.
(4)Penyesuaian/inpassing dalam JFPK dilaksanakan melalui seleksi administrasi dan seleksi portofolio.

BAB III

PENGUSULAN PENYESUAIAN/INPASSING

Pasal 4

(1)PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dapat mengajukan permohonan penyesuaian/inpassing dalam JFPK.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan:
1. a.foto kopi ijazah terakhir yang dilegalisasi;
2. b.foto kopi transkrip nilai yang dilegalisasi;
3. c.foto kopi surat keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
4. d.foto kopi kartu PNS yang dilegalisasi;
5. e.foto kopi penilaian kinerja 2 (dua) tahun terakhir;
6. f.surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
7. g.formulir daftar riwayat hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
8. h.instrumen portofolio tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
9. i.foto kopi surat keputusan pembentukan satuan petugas pengawas koperasi, apabila pernah dan/atau masih tergabung dalam tim satgas pengawas koperasi yang dilegalisasi.
(3)Kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud dalam ayat
(2)dipindai dan disimpan dalam bentuk elektronik dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan aslinya. www.peraturan.go.id 2019, No.648

Pasal 5

Tahapan pengusulan PNS ke dalam JFPK sebagai berikut:

a.PNS yang telah melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, membuat surat pernyataan bersedia diangkat dalam JFPK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
b.dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud dalam huruf a diajukan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan ditempatkan;
c.dalam hal dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK disetujui maka pimpinan unit kerja membuat dan menyampaikan surat rekomendasi kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
d.unit kerja yang membidangi kepegawaian melakukan verifikasi dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK;
e.dalam hal dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK lengkap dan formasi JFPK tersedia maka unit kerja yang membidangi kepegawaian mengeluarkan surat persetujuan dan menyampaikan kembali kepada pimpinan unit kerja; dan
f.pimpinan unit kerja mengusulkan permohonan JFPK kepada Pimpinan Instansi Pembina dalam bentuk dokumen fisik dan elektronik. www.peraturan.go.id 2019, No.648

BAB IV

SELEKSI ADMINISTRASI

Pasal 6

(1)Dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan seleksi administrasi oleh tim seleksi administrasi.
(2)Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 7

(1)Keanggotaan tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas internal Instansi Pembina dan/atau melibatkan instansi lain.
(2)Susunan tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.

Pasal 8

(1)Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas:
1. a.memeriksa kelengkapan dan kesesuaian dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK;
2. b.memeriksa kesesuaian tingkat pendidikan, pangkat dan golongan ruang, masa kerja kepangkatan terakhir, untuk menentukan jenjang jabatan dan jumlah angka kredit dalam JFPK;
3. c.menetapkan hasil seleksi administrasi beserta prediksi jenjang jabatan dan jumlah angka kredit www.peraturan.go.id 2019, No.648 JFPK; dan
4. d.melaporkan hasil seleksi administrasi kepada Pimpinan Instansi Pembina.
(2)Tim seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir pemeriksaan administrasi tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan terhitung sejak dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK diterima secara lengkap paling lambat tanggal 2 Juli 2020.
(2)Seleksi administrasi dilakukan dengan melakukan verifikasi kesesuaian persyaratan dan kelengkapan dokumen usulan penyesuaian/inpassing dalam JFPK yang diajukan oleh Instansi Pengusul.
(3)Penentuan prediksi jenjang JFPK melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan tingkat pendidikan serta golongan/ruang dan masa kepangkatan tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Hasil seleksi administrasi dan prediksi jenjang akan disampaikan melalui surat resmi dan diumumkan dalam laman resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. www.peraturan.go.id 2019, No.648

BAB V

SELEKSI PORTOFOLIO

Pasal 10

(1)Pemohon yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(4)diikutsertakan dalam seleksi portofolio yang dilakukan oleh tim seleksi portofolio.
(2)Seleksi portofolio dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya keputusan hasil seleksi administrasi.

Pasal 11

(1)Tim seleksi portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan dan Usaha Kecil dan Menengah.
(2)Keanggotaan tim seleksi portofolio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas internal Intansi Pembina dan/atau melibatkan instansi lain.
(3)Susunan tim seleksi portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas:
1. a.1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
2. b.1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
3. c.3 (tiga) orang anggota.