DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 26 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, informasi dan pelaporan kerugian negara, penyelesaian kerugian negara, penentuan nilai kerugian negara, penagihan dan penyetoran, penyerahan upaya penagihan kerugian negara kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara, kedaluwarsa, pelaporan penyelesaian tuntutan ganti kerugian dan akuntansi dan pelaporan keuangan, keterkaitan sanksi tuntutan ganti kerugian dengan sanksi lainnya, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
4.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah SM.4 Insp SM.2 SM (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
2.Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Negara.
3.Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
4.Pejabat Lain adalah pejabat negara dan pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara.
5.Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Negara.
6.Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
7.Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
8.Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
9.Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat PPKN adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Negara.
10.Tim Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disingkat TPKN adalah tim yang bertugas memproses penyelesaian Kerugian Negara.
11.Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara yang selanjutnya disebut Majelis adalah para SM.4 Insp SM.2 SM pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara.
12.Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Negara menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Negara dimaksud.
13.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Menteri dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
14.Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Menteri yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
15.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
16.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
17.Satuan Kerja adalah unit organisasi lini Kementerian yang melaksanakan kegiatan Kementerian dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini mengatur tata cara penyelesaian Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian di lingkungan Kementerian atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
(2)Tuntutan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan di lingkungan Kementerian.
(3)Pegawai Negeri Bukan Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon pegawai negeri sipil.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
1. a.uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara; dan/atau SM.4 Insp SM.2 SM
2. b.uang dan/atau barang bukan milik negara yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Negara.
(2)Tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur.
(3)Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Kementerian yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.

BAB II

INFORMASI DAN PELAPORAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 4

Informasi tentang Kerugian Negara di lingkungan Kementerian berdasarkan informasi yang bersumber dari:

a.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
b.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektorat;
c.hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
d.hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
e.laporan tertulis yang bersangkutan;
f.informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
g.hasil perhitungan ex-officio; dan/atau
h.pelapor secara tertulis.

Pasal 5

(1)Atasan langsung wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Atasan langsung dapat menunjuk aparatur sipil negara untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara catatan atau laporan mengenai uang/surat berharga/barang dengan bukti fisik uang/surat berharga/barang.
(4)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan langsung melaporkan secara berjenjang kepada Menteri dan memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(5)Laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diperoleh hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(6)Format laporan dan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(7)Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak terdapat indikasi Kerugian Negara, atasan SM.4 Insp SM.2 SM langsung membuat berita acara verifikasi yang menyatakan bahwa tidak terdapat kerugian serta tidak diproses lebih lanjut.
(8)Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)tercantum dalam Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA

Pasal 6

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), PPKN harus menyelesaikan Kerugian Negara dengan melaksanakan Tuntutan Ganti Kerugian.

Pasal 7

(1)Dalam penyelesaian Kerugian Negara di lingkungan Kementerian, Menteri bertindak selaku PPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Kewenangan PPKN untuk menyelesaikan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh;
1. a.kepala Satuan Kerja selaku pelaksana kewenangan PPKN, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat lainnya pada Satuan Kerja;
2. b.sekretaris Kementerian selaku pelaksana kewenangan PPKN, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Satuan Kerja yang melaksanakan penugasan dekonsentrasi di lingkungan Kementerian;
3. c.deputi penanggungjawab program selaku pelaksana kewenangan PPKN, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain pada Satuan Kerja yang melaksanakan penugasan tugas pembantuan di lingkungan Kementerian; dan
4. d.Menteri selaku PPKN, dalam hal Kerugian Negara dilakukan oleh kepala Satuan Kerja.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penyelesaian Kerugian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN membentuk TPKN.
(2)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Keputusan Menteri atau keputusan pelaksana kewenangan PPKN.
(3)TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berjumlah gasal, yang terdiri atas: SM.4 Insp SM.2 SM
1. a.1 (satu) orang ketua; dan
2. b.paling sedikit 6 (enam) orang anggota.
(4)Ketua TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling rendah pejabat/pegawai yang memiliki jabatan setara dengan pihak yang diduga menimbulkan Kerugian Negara.
(5)Anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari:
1. a.pejabat/pegawai yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan Keuangan Negara;
2. b.pejabat yang membidangi sumber daya manusia;
3. c.pejabat yang membidangi hukum;
4. d.pejabat fungsional auditor; dan
5. e.unsur lain yang dibutuhkan.

Pasal 9

(1)TPKN melakukan pemeriksaan Kerugian Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak TPKN terbentuk.
(2)Dalam melakukan pemeriksaan Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKN memiliki tugas dan wewenang:
1. a.menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara;
2. b.mengumpulkan dan memverifikasi bukti pendukung terjadinya Kerugian Negara;
3. c.menghitung jumlah Kerugian Negara;
4. d.menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Negara; dan
5. e.melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKN atau pelaksana kewenangan PPKN sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan Kerugian Negara.
(3)Dalam menyusun kronologis terjadinya Kerugian Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan wawancara dan dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan.
(4)Format Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Bukti pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat

(2)huruf b diperoleh melalui:
1. a.pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
2. b.permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Negara yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 11

Dalam menghitung jumlah kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, TPKN dapat SM.4 Insp SM.2 SM meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…