DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2024

Nomor: 4
Tahun: 2024
Ditetapkan: 19 Juli 2024
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja pegawai dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Tata Cara Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
6.Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 68);
7.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 664);
8.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 30); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah.
2.Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
5.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
6.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
7.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
8.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
9.Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang kerja baik secara elektronik dan/atau manual.
10.Terlambat Masuk adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan.
11.Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.
12.Izin Terlambat Masuk yang selanjutnya adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah.
13.Izin Pulang Cepat adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah.
14.Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.
15.Bulan adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pegawai yang dihitung mulai tanggal 16 Bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 Bulan berkenaan.
16.Capaian Kinerja Pegawai adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap Bulan.
(2)Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan sesuai dengan capaian Penilaian Kinerja Pegawai setiap Bulannya berdasarkan sistem perhitungan kinerja.
(3)Besaran tunjangan kinerja untuk calon PNS yaitu 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat.
(4)Tunjangan kinerja untuk calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.
(5)Kelas Jabatan dan besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada:
1. a.Menteri; dan
2. b.staf khusus Menteri.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)Staf Khusus Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan yang ditetapkan.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemberian tunjangan kinerja Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan komponen:
1. a.hasil Capaian Kinerja Pegawai; dan
2. b.kehadiran Pegawai.
(2)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.
(3)Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.

Pasal 6

(1)Pegawai yang Izin Terlambat Masuk, Izin Pulang Cepat, tidak mengisi Daftar Hadir karena lupa, gangguan jaringan, atau kendala aplikasi Daftar Hadir menyampaikan surat pernyataan secara elektronik atau secara manual.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Setiap Pegawai wajib membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi Capaian Kinerja Pegawai setiap Bulannya.
(2)Setiap Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah wajib membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai setiap semester.
(3)Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pegawai yang:
1. a.sedang menjalani cuti besar; atau
2. b.sedang menjalani cuti melahirkan.
(4)Persetujuan laporan Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan langsung paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak berakhirnya periode penilaian.
(5)Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, persetujuan laporan Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan dari atasan langsung Pegawai.

Pasal 8

(1)Tunjangan kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia diberikan secara penuh pada bulan berkenaan sesuai dengan Kelas Jabatan.
(2)Dalam hal Pegawai yang diperbantukan, dipekerjakan, atau mendapat penugasan pada instansi lain di luar Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah telah aktif kembali bekerja di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tunjangan kinerja Pegawai diberikan pada Bulan berikutnya terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.
(3)Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan jabatan baru untuk Pegawai yang diberhentikan dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi dilakukan terhitung mulai Bulan berikutnya setelah surat keputusan terbit.
(4)Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan jabatan baru untuk Pegawai yang dilantik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi dilakukan terhitung mulai Bulan berikutnya setelah pelantikan.
(5)Dalam hal:
1. a.pegawai instansi lain yang mendapat penugasan di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; atau
2. b.pegawai instansi lain yang pindah instansi ke Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, tunjangan kinerja Pegawai diberikan pada Bulan berikutnya terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.

Pasal 9

(1)Pegawai yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan tidak terputus diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
2. b.Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya dengan tunjangan kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
(2)Pembayaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan pajak penghasilan atas tambahan tunjangan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih besar.
(4)Pembayaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

Pasal 10

Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
e.Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan perubahannya.

Pasal 11

(1)Pemotongan tunjangan kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:
1. a.tidak membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai;
2. b.tidak mencapai target Capaian Kinerja Pegawai;
3. c.Terlambat Masuk;
4. d.Pulang Cepat;
5. e.Izin Terlambat Masuk;
6. f.Izin Pulang Cepat;
7. g.tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah;
8. h.tidak mengisi Daftar Hadir;
9. i.cuti sakit;
10. j.cuti alasan penting; dan/atau
11. k.cuti besar.
(2)Pemotongan tunjangan kinerja tidak dikenakan kepada Pegawai yang:
1. a.menjalani cuti tahunan;
2. b.menjalani cuti melahirkan;
3. c.melaksanakan tugas belajar;
4. d.melaksanakan pendidikan dan pelatihan kurang dari 6 (enam) bulan; dan/atau
5. e.melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang.
(3)Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan, tunjangan kinerja diberikan pada Kelas Jabatan pelaksana.
(4)Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…