DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2020

Nomor: 5
Tahun: 2020
Ditetapkan: 29 Juni 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020–2024; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2020, No. 764 Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
8.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis www.peraturan.go.id 2020, No. 764 Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah pedoman bagi seluruh unit dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yakni 2020-2024.
2.Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah organisasasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3.Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LLP-KUKM adalah organisasi non-eselon di bidang pelayanan pemasaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kinerja KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun Renja K/L dan Informasi Kinerja Anggaran yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian atau Lembaga. www.peraturan.go.id 2020, No. 764

Pasal 2

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS;
c.BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN;
d.BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN; dan
e.BAB V PENUTUP.
f.Lampiran

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Renstra disusun sebagai acuan bagi:

a.Renstra unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b.Renstra LPDB-KUMKM dan Renstra LLP-KUKM;
c.rencana kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Rencana Kerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
d.rencana program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan;
e.pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan; dan
f.pengendalian program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. www.peraturan.go.id 2020, No. 764

Pasal 5

(1)Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Direktur Utama LLP-KUKM, dan Eselon II setingkat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Renstra unit kerja masing-masing.
(2)Setiap unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM, harus menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra masing-masing unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP- KUKM, dan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(4)Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM, dan Direktur Utama LLP-KUKM harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun.
(5)Renstra bersifat dinamis dan memiliki fleksibilitas yang dapat dilakukan penyempurnaan atau perubahan sesuai dengan perkembangan anggaran.

Pasal 6

Data dan informasi kinerja Renstra yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. www.peraturan.go.id 2020, No. 764 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juni 2020 MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH ttd TETEN MASDUKI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2020 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd WIDODO EKATJAHJANA www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id 2020, No. 764 www.peraturan.go.id

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia www.peraturan.go.id 2020, No. 764 Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
8.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
10.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis www.peraturan.go.id 2020, No. 764 Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah pedoman bagi seluruh unit dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk periode 5 (lima) Tahun yakni 2020-2024.
2.Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir-Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah organisasasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
3.Lembaga Layanan Pemasaran-Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LLP-KUKM adalah organisasi non-eselon di bidang pelayanan pemasaran yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4.Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi Kinerja KRISNA adalah aplikasi untuk menyusun Renja K/L dan Informasi Kinerja Anggaran yang bersifat web based yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja Kementerian atau Lembaga. www.peraturan.go.id 2020, No. 764

Pasal 2

Renstra disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I PENDAHULUAN;
b.BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS;
c.BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN;
d.BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN; dan
e.BAB V PENUTUP.
f.Lampiran

Pasal 3

Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Renstra disusun sebagai acuan bagi:

a.Renstra unit Eselon I di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
b.Renstra LPDB-KUMKM dan Renstra LLP-KUKM;
c.rencana kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Rencana Kerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
d.rencana program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di tingkat provinsi/kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan;
e.pelaksanaan program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat provinsi, kabupaten/kota dan lintas pemangku kepentingan; dan
f.pengendalian program atau kegiatan pengembangan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. www.peraturan.go.id 2020, No. 764

Pasal 5

(1)Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM, Direktur Utama LLP-KUKM, dan Eselon II setingkat di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam Renstra unit kerja masing-masing.
(2)Setiap unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP-KUKM, harus menetapkan Indikator Kinerja Utama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra masing-masing unit Eselon I, LPDB-KUMKM dan LLP- KUKM, dan disampaikan kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(3)Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)merupakan Indikator Kinerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(4)Setiap pejabat Eselon I, Direktur Utama LPDB-KUMKM, dan Direktur Utama LLP-KUKM harus menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja berdasarkan Renstra dan Indikator Kinerja Utama yang telah disusun.
(5)Renstra bersifat dinamis dan memiliki fleksibilitas yang dapat dilakukan penyempurnaan atau perubahan sesuai dengan perkembangan anggaran.