(1)Koperasi sebagai penerima dana bergulir harus memenuhi kriteria:
www.peraturan.go.id 2019, No.1048
a.berbadan hukum Koperasi;
b.melaksanakan rapat anggota tahunan minimal 2 (dua) tahun terakhir;
c.memiliki kantor;
d.memiliki hasil usaha positif 1 (satu) tahun buku terakhir; dan
e.kinerja pengembalian kategori lancar dan tidak memiliki tunggakan atas Pinjaman/Pembiayaan sebelumnya dalam hal Koperasi sedang menerima Pinjaman/Pembiayaan dana bergulir dari LPDB-KUMKM.
(2)Koperasi yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan permohonan Pinjaman/Pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a.surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM ditandatangani oleh Pengurus Koperasi dan berstempel sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi, ditembuskan ke instansi yang membidangi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya;
b.formulir aplikasi permohonan yang telah diisi dan ditandatangani Pengurus Koperasi sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi diatas materai dan berstempel;
c.fotocopy surat keputusan pengesahan akta pendirian, akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar dan perubahan-perubahannya beserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan;
d.fotocopy laporan hasil rapat anggota tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.cetak mutasi rekening operasional usaha Koperasi minimal 6 (enam) bulan terakhir yang dilegalisasi oleh bank;
www.peraturan.go.id 2019, No.1048
f.laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai dan/atau laporan keuangan konsolidasi untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan diatas atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
g.fotocopy Kartu Tanda Penduduk pengurus, pengawas dan dewan pengawas syariah untuk Koperasi Syariah;
h.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin usaha lainnya yang dipersamakan;
i.fotocopy bukti status kepemilikan kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau Surat Pernyataan; dan
j.fotocopy dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak atau jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(3)Usaha Kecil dan Usaha Menengah Penerima Dana Bergulir harus memenuhi kriteria:
a.perorangan atau berbadan usaha baik berbadan hukum atau bukan berbadan hukum;
b.memiliki izin usaha sesuai jenis usaha yang akan dibiayai dan telah menjalankan usaha minimal 1 (satu) tahun;
c.memiliki kantor;
d.memiliki laba usaha positif 1 (satu) tahun terakhir; dan www.peraturan.go.id 2019, No.1048
e.sudah melunasi Pinjaman/Pembiayaan sebelumnya dalam hal pernah menerima Pinjaman/Pembiayaan Dana Bergulir dari LPDB- KUMKM.
(4)Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat mengajukan permohonan Pinjaman/ Pembiayaan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
a.surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Utama LPDB-KUMKM dan ditandatangani oleh pemilik atau Direktur yang berwenang dan berstempel, serta ditembuskan ke Instansi yang membidangi koperasi usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan kewenangannya;
b.formulir aplikasi permohonan, yang diisi dan ditandatangani pemilik atau Direktur yang berwenang diatas materai dan berstempel;
c.fotocopy surat keputusan pengesahan akta pendirian, akta pendirian yang dilampiri anggaran dasar dan perubahannya berserta surat keputusan pengesahan atau pelaporan pemberitahuan untuk badan usaha berbadan hukum;
d.fotocopy akta pendirian yang telah tercatat di Pengadilan Negeri setempat dan perubahan- perubahannya untuk badan usaha bukan berbadan hukum;
e.fotocopy Kartu Tanda Penduduk untuk Pemilik atau Direksi dan Komisaris;
f.cetak mutasi rekening operasional usaha minimal 6 (enam) bulan terakhir yang telah dilegalisasi oleh bank;
g.fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak, Tanda Daftar Perusahaan/Nomor Induk Berusaha, Surat www.peraturan.go.id 2019, No.1048 Keterangan Domisili/Surat Izin Tempat Usaha, Surat Izin Usaha Perdagangan/Izin usaha lainnya yang dipersamakan;
h.fotocopy bukti status kepemilikan kantor yang ditunjukkan dalam bentuk sertifikat kepemilikan kantor, atau bukti perjanjian, atau bukti sewa kantor dalam bentuk kwitansi pembayaran atau Surat Pernyataan; dan
i.laporan keuangan unit usaha yang akan dibiayai dan/atau laporan keuangan konsolidasi untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan dibawah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) atau laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik untuk pengajuan Pinjaman/Pembiayaan diatas atau sama dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
j.fotocopy dokumen objek yang akan dijaminkan berupa sertifikat dan surat tanda setoran pajak bumi dan bangunan tahun terakhir untuk jaminan aset tak bergerak atau jaminan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
(5)Koperasi selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Usaha Kecil dan Usaha Menengah selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maupun usaha mikro dapat mengakses fasilitas Pinjaman/Pembiayaan melalui lembaga perantara.
(6)Penyaluran kepada perorangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara individu dan/atau berkelompok.
(7)Persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (2) dan ayat (4) mutlak untuk dipenuhi dan tidak mempersyaratkan hal teknis lainnya dalam rangka meningkatkan kepastian, percepatan, pembinaan dan kemudahan dalam penyaluran dana bergulir LPDB- KUMKM.
www.peraturan.go.id 2019, No.1048
(8)Pengajuan persyaratan sebagaimana diatur dalam ayat (2)dan ayat (4) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hardcopy.
3.Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut: