DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, komponen penentu besaran tunjangan kinerja, hari kerja dan jam kerja pegawai, pemberian tunjangan kinerja, pemotongan tunjangan kinerja, pencatatan, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia SM.2: …… SM: …… Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
7.Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 59);
8.Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut sebagai Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
4.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. SM.2: …… SM: ……
5.Tunjangan Kinerja adalah adalah tunjangan yang diberikan pada instansi pusat atas capaian hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.
6.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7.Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang Pegawai, yang disusun dan disepakati Bersama antara Pegawai dengan pejabat sebagai atasan Pegawai yang bersangkutan.
8.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada Pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan dan/atau pendidikan keterampilan baik di dalam maupun di luar negeri dalam jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan yang pembiayaan studinya diberikan oleh lembaga/negara yang mendanai pelaksanaan Tugas Belajar dan tidak mengikat kecuali mengikuti sekolah kedinasan.
9.Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai adalah pedoman sikap, perilaku, perbuatan, tulisan dan ucapan Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kegiatan sehari-hari.
10.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
11.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
12.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung.
13.Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang kerja baik secara elektronik dan/atau manual.
14.Terlambat Masuk adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan.
15.Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.
16.Izin Terlambat Masuk yang selanjutnya adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah.
17.Izin Pulang Cepat adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah.
18.Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap Bulan.
19.Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang selanjutnya disingkat SPMT adalah surat dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan SM.2: …… SM: …… lingkup fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya yang menyatakan calon Pegawai Negeri Sipil/pejabat fungsional mulai melaksanakan tugas pada satuan kerja/unit kerja tersebut.
20.Bulan adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pegawai yang dihitung mulai tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan.
21.Capaian Kinerja Pegawai adalah perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja.
22.Hari Kerja adalah hari kegiatan operasional dan/atau layanan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama Jam Kerja yang ditentukan.
23.Jam Kerja adalah rentang waktu Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
24.Presensi adalah Daftar Hadir Pegawai.
25.Dispensasi Jam Kerja adalah penggantian jam sesuai dengan ketentuan.
26.Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
27.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah dan suburusan pemerintahan usaha mikro yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang usaha kecil dan menengah.
28.Wakil Menteri adalah pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan bertugas membantu Menteri dalam melaksanakan tugas Kementerian.

BAB II

KOMPONEN PENENTU BESARAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai berhak diberikan Tunjangan Kinerja setiap Bulan.
(2)Besaran Tunjangan Kinerja ditentukan berdasarkan Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Kelas Jabatan dan besaran Tunjangan Kinerja tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4)Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan komponen:
1. a.hasil Capaian Kinerja Pegawai; dan
2. b.kehadiran menurut Hari Kerja dan Jam Kerja.
(5)Capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.
(6)Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditentukan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan. SM.2: …… SM: ……
(7)Perhitungan penentu besaran Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Kementerian.

Pasal 3

(1)Tunjangan Kinerja untuk calon PNS ditentukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat.
(2)Tunjangan Kinerja untuk calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian berdasarkan SPMT dalam jabatan.

Pasal 4

Pegawai yang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan diperbolehkan menduduki jabatan fungsional serta merangkap jabatan administrator atau pengawas hanya diberikan satu Tunjangan Kinerja yang paling besar.

Pasal 5

(1)Pegawai yang Izin Terlambat Masuk, Izin Pulang Cepat, tidak mengisi Daftar Hadir karena lupa, harus menyampaikan surat pernyataan secara elektronik atau secara manual.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1)Setiap Pegawai harus membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi Capaian Kinerja Pegawai setiap Bulannya.
(2)Setiap Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, harus membuat laporan Penilaian Kinerja Pegawai setiap semester.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pegawai yang:
1. a.sedang menjalani cuti besar; atau
2. b.sedang menjalani cuti melahirkan.
(4)Persetujuan laporan Penilaian Kinerja Pegawai dilakukan oleh atasan langsung paling lama 3 (tiga) hari kalender sejak berakhirnya periode penilaian.

BAB III

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 7

(1)Hari Kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu terhitung sejak hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari libur nasional atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah. SM.2: …… SM: ……
(3)Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Setiap Pegawai wajib memenuhi jumlah Jam Kerja paling sedikit 37 (tiga puluh tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit selama 5 (lima) Hari Kerja, dan 7 (tujuh) jam dan 30 (tiga puluh) menit setiap 1 (satu) Hari Kerja.

Pasal 9

(1)Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai ditentukan sebagai berikut:
1. a.pada hari Senin sampai dengan hari Kamis terhitung sejak pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
2. b.pada hari Jumat terhitung sejak pukul 07.30 sampai dengan pukul 16.30 waktu setempat.
(2)Waktu istirahat Pegawai ditentukan sebagai berikut:
1. a.pada hari Senin sampai dengan hari Kamis terhitung sejak pukul 12.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat; dan
2. b.pada hari Jumat terhitung sejak pukul 11.30 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 10

(1)Pegawai harus melakukan pencatatan waktu kedatangan dan kepulangan pada mesin pencatat kehadiran secara elektronik di unit kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dengan ketentuan:
1. a.pada saat masuk kerja paling cepat pukul 06.00 waktu setempat; dan
2. b.pada saat pulang kerja paling lambat pukul 21.00 waktu setempat.
(3)Sekretaris Kementerian menetapkan pedoman mengenai tata cara dan pelaksanaan Presensi.

Pasal 11

(1)Pelaksanaan tugas di luar Hari Kerja dan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 ditentukan berdasarkan surat tugas dari:
1. a.pimpinan tinggi pratama dalam hal tugas dilaksanakan oleh pelaksana, administrator, pengawas, pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda, dan/atau ahli madya; atau
2. b.pimpinan tinggi madya dalam hal tugas dilaksanakan oleh pimpinan tinggi pratama dan/atau pejabat fungsional ahli utama.
(2)Pegawai tidak diwajibkan mengisi Presensi dalam hal:
1. a.mendapatkan penugasan untuk melakukan perjalanan dinas luar kota dan/atau luar negeri;
2. b.mendapatkan penugasan dan/atau disposisi untuk SM.2: …… SM: …… melakukan perjalanan dinas dalam kota;
3. c.sedang menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya;
4. d.sedang menjalani cuti; atau
5. e.keadaan kahar yang merupakan kondisi yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat dihindarkan.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan dokumen pendukung berupa surat tugas, surat persetujuan cuti, atau surat keterangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…