DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 26 Juni 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pola Tata Kelola Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No. 824 Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496); www.peraturan.go.id 2018, No. 824
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
11.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/VII/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 908); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG POLA TATA KELOLA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian. www.peraturan.go.id 2018, No. 824
2.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3.Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4.Pejabat Pengelola adalah Direksi di lingkungan LPDB-KUMKM yang diangkat dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5.Pegawai adalah Pegawai LPDB-KUMKM yang diangkat dengan Keputusan Direksi dan disertai dengan status dan jabatan pada LPDB-KUMKM.
6.Jabatan adalah jabatan pada LPDB-KUMKM.
7.Pejabat adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Direksi untuk menduduki jabatan tertentu.
8.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang karena jabatannya atau tugasnya yang berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
10.Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.
11.Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi terhadap calon pejabat www.peraturan.go.id 2018, No. 824 pengelola yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
12.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

PRINSIP, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Tata Kelola LPDB-KUMKM dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance).

Pasal 3

LPDB-KUMKM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi dan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari Koperasi, UMKM, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
b.pemberian pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi UMKM;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM;
d.pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM;
e.perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum; www.peraturan.go.id 2018, No. 824
f.pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
g.tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pejabat Pengelola terdiri atas:

a.1 (satu) orang pimpinan BLU;
b.1 (satu) Pejabat Pengelola keuangan; dan
c.paling banyak 5 (lima) orang Pejabat teknis.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

LPDB-KUMKM mempunyai visi menjadi Lembaga yang dapat diandalkan dalam memberikan layanan pinjaman/ pembiayaan kepada Koperasi UMKM, serta mampu menjadi integrator dan percepatan pengembangan industri keuangan mikro di daerah.

Pasal 7

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPDB-KUMKM mempunyai misi yaitu:

a.mewujudkan kualitas layanan LPDB-KUMKM yang andal, akuntabel, transparan, tepat waktu, dan berkelanjutan, serta mudah diakses oleh Koperasi UMKM;
b.mengelola dan mengembangkan dana bergulir Koperasi UMKM secara profesional, akuntabel dan berkelanjutan;
c.mengembangkan skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi UMKM untuk perluasan akses permodalan bagi Koperasi UMKM;
d.memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro agar dapat menyalurkan pinjaman/pembiayaan murah kepada usaha mikro;
e.melaksanakan pembiayaan usaha kepada Koperasi UMKM baik secara langsung maupun melalui lembaga www.peraturan.go.id 2018, No. 824 perantara;
f.mengintegrasikan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM lintas instansi untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberdayaan Koperasi UMKM; dan
g.mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha Koperasi UMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan LPDB-KUMKM dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, dengan komposisi keanggotaan terdiri atas unsur:
1. a.Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah paling banyak 2 (dua) orang;
2. b.Pejabat Kementerian Keuangan paling banyak 2 (dua) orang; dan
3. c.tenaga ahli sebanyak 1 (satu) orang.
(3)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. www.peraturan.go.id 2018, No. 824

Pasal 9

Pejabat Pengelola LPDB-KUMKM dapat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan LPDB-KUMKM.

Pasal 10

(1)Persyaratan pengangkatan Pejabat Pengelola memperhatikan persyaratan formal, persyaratan materil dan persyaratan lain, serta lulus uji kelayakan dan kepatutan.
(2)Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
(3)Persyaratan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.pendidikan paling rendah S1 (strata satu) ; dan
2. b.mempunyai masa kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Kementerian/Lembaga dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan lainnya.
(4)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.bukan pengurus partai politik;
2. b.bukan calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
3. c.bukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
4. d.sehat jasmani dan rohani.
(5)Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Pejabat Pengelola yaitu sebagai berikut:
1. a.uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Menteri atau lembaga profesional www.peraturan.go.id 2018, No. 824 yang ditunjuk Menteri;
2. b.Menteri dapat melakukan evaluasi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebelum menetapkan Pejabat Pengelola;
3. c.ruang lingkup uji kelayakan dan kepatutan mencakup:
  1. 1.kualitas pribadi;
  2. 2.rekam jejak; dan
  3. 3.keahlian.
4. d.penilaian aspek kualitas pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 1 meliputi:
  1. 1.integritas;
  2. 2.kemampuan kepemimpinan;
  3. 3.kemampuan inovasi dan kreatifitas;
  4. 4.kemampuan menjalin kerja sama dengan stakeholder; dan
  5. 5.kemampuan dan pemahaman dalam mengembangkan lembaga.

Pasal 11

(1)Pengangkatan Pejabat Pengelola dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Menteri menetapkan calon Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.calon Direktur Utama ditetapkan apabila sudah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
3. c.calon Pejabat Pengelola keuanganpejabatteknis diusulkan kepada Menteri oleh Direktur Utama; dan
4. d.calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan apabila sudah dinyatakan memenuhi persyaratan Pejabat Pengelola dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Khusus pengangkatan Pejabat Pengelola keuangan sebelum diangkat diusulkan terlebih dahulu kepada www.peraturan.go.id 2018, No. 824 Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara www.peraturan.go.id 2018, No. 824 Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7.Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 106);
8.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 496); www.peraturan.go.id 2018, No. 824
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1555);
10.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Satuan Kerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1792);
11.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/PER/M.KUKM/VII/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 908); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG POLA TATA KELOLA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perkoperasian. www.peraturan.go.id 2018, No. 824
2.Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
3.Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut LPDB-KUMKM adalah unit organisasi non-eselon di bidang pembiayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melalui Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4.Pejabat Pengelola adalah Direksi di lingkungan LPDB-KUMKM yang diangkat dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
5.Pegawai adalah Pegawai LPDB-KUMKM yang diangkat dengan Keputusan Direksi dan disertai dengan status dan jabatan pada LPDB-KUMKM.
6.Jabatan adalah jabatan pada LPDB-KUMKM.
7.Pejabat adalah pegawai yang diangkat dengan Keputusan Direksi untuk menduduki jabatan tertentu.
8.Pejabat yang Berwenang adalah Pejabat yang karena jabatannya atau tugasnya yang berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9.Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
10.Transparansi adalah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepada lembaga dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.
11.Uji Kelayakan dan Kepatutan adalah proses pengukuran kelayakan kepatutan kompetensi terhadap calon pejabat www.peraturan.go.id 2018, No. 824 pengelola yang dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Menteri atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
12.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

BAB II

PRINSIP, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Tata Kelola LPDB-KUMKM dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance).

Pasal 3

Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPDB-KUMKM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a.penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari Koperasi, UMKM, dana anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
b.pemberian pinjaman konvensional dan/atau pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah kepada Koperasi UMKM;
c.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM;
d.pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM;
e.perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum; www.peraturan.go.id 2018, No. 824
f.pemeriksaan intern LPDB-KUMKM; dan
g.tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Pejabat Pengelola terdiri atas:

a.1 (satu) orang pimpinan BLU;
b.1 (satu) Pejabat Pengelola keuangan; dan
c.paling banyak 5 (lima) orang Pejabat teknis.

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 6

Pasal 7

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 LPDB-KUMKM mempunyai misi yaitu:

a.mewujudkan kualitas layanan LPDB-KUMKM yang andal, akuntabel, transparan, tepat waktu, dan berkelanjutan, serta mudah diakses oleh Koperasi UMKM;
b.mengelola dan mengembangkan dana bergulir Koperasi UMKM secara profesional, akuntabel dan berkelanjutan;
c.mengembangkan skim pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan Koperasi UMKM untuk perluasan akses permodalan bagi Koperasi UMKM;
d.memberikan pembiayaan kepada lembaga keuangan mikro agar dapat menyalurkan pinjaman/pembiayaan murah kepada usaha mikro;
e.melaksanakan pembiayaan usaha kepada Koperasi UMKM baik secara langsung maupun melalui lembaga www.peraturan.go.id 2018, No. 824 perantara;
f.mengintegrasikan pengelolaan dana bergulir Koperasi UMKM lintas instansi untuk meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas pemberdayaan Koperasi UMKM; dan
g.mewujudkan program pemerintah di bidang pembiayaan usaha Koperasi UMKM dalam upaya meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, serta menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

BAB IV

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1)Dalam rangka pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan LPDB-KUMKM dapat dibentuk Dewan Pengawas.
(2)Dewan Pengawas LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang, dengan komposisi keanggotaan terdiri atas unsur:
1. a.Pejabat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah paling banyak 2 (dua) orang;
2. b.Pejabat Kementerian Keuangan paling banyak 2 (dua) orang; dan
3. c.tenaga ahli sebanyak 1 (satu) orang.
(3)Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas LPDB-KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. www.peraturan.go.id 2018, No. 824

Pasal 9

Pejabat Pengelola LPDB-KUMKM dapat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/atau tenaga profesional non PNS sesuai dengan kebutuhan LPDB-KUMKM.

Pasal 10

(1)Persyaratan pengangkatan Pejabat Pengelola memperhatikan persyaratan formal, persyaratan materil dan persyaratan lain, serta lulus uji kelayakan dan kepatutan.
(2)Persyaratan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan dan/ atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
(3)Persyaratan materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.pendidikan paling rendah S1 (strata satu) ; dan
2. b.mempunyai masa kerja paling sedikit 15 (lima belas) tahun di lingkungan Badan Usaha Milik Negara Kementerian/Lembaga dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Lembaga Keuangan lainnya.
(4)Persyaratan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.bukan pengurus partai politik;
2. b.bukan calon anggota legislatif dan/atau anggota legislatif;
3. c.bukan calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan
4. d.sehat jasmani dan rohani.
(5)Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Pejabat Pengelola yaitu sebagai berikut:
1. a.uji kelayakan dan kepatutan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Menteri atau lembaga profesional www.peraturan.go.id 2018, No. 824 yang ditunjuk Menteri;
2. b.Menteri dapat melakukan evaluasi atas hasil uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebelum menetapkan Pejabat Pengelola;
3. c.ruang lingkup uji kelayakan dan kepatutan mencakup:
  1. 1.kualitas pribadi;
  2. 2.rekam jejak; dan
  3. 3.keahlian.
4. d.penilaian aspek kualitas pribadi sebagaimana dimaksud dalam huruf angka 1 meliputi:
  1. 1.integritas;
  2. 2.kemampuan kepemimpinan;
  3. 3.kemampuan inovasi dan kreatifitas;
  4. 4.kemampuan menjalin kerja sama dengan stakeholder; dan
  5. 5.kemampuan dan pemahaman dalam mengembangkan lembaga.

Pasal 11

(1)Pengangkatan Pejabat Pengelola dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
1. a.Menteri menetapkan calon Direktur Utama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.calon Direktur Utama ditetapkan apabila sudah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
3. c.calon Pejabat Pengelola keuanganpejabatteknis diusulkan kepada Menteri oleh Direktur Utama; dan
4. d.calon Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dalam huruf c ditetapkan apabila sudah dinyatakan memenuhi persyaratan Pejabat Pengelola dan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
(2)Khusus pengangkatan Pejabat Pengelola keuangan sebelum diangkat diusulkan terlebih dahulu kepada www.peraturan.go.id 2018, No. 824 Menteri Keuangan untuk mendapat persetujuan.

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2018