DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 12 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022, No. 673 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22); 2022, No. 673 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3.Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat ASN Kementerian adalah profesi bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
4.Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tindakan dan tingkah laku bagi ASN Kementerian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Kementerian.
5.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim ad hoc yang dibentuk dan bertugas untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN Kementerian.
6.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan ASN Kementerian yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
7.Terlapor adalah ASN Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 2022, No. 673
8.Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Pengaduan adalah pelaporan yang disertai dengan bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN Kementerian yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
10.Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan/atau inspektorat.

Pasal 2

Setiap ASN Kementerian dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku harus berlandaskan pada:

a.nilai dasar;
b.Kode Etik; dan
c.Kode Perilaku.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 3

(1)Setiap ASN Kementerian harus mempedomani nilai dasar yang meliputi:
1. a.berorientasi pelayanan;
2. b.akuntabel;
3. c.kompeten;
4. d.harmonis;
5. e.loyal;
6. f.adaptif; dan
7. g.kolaboratif.
(2)Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berarti setiap ASN Kementerian harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2022, No. 673
(3)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti setiap ASN Kementerian harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
(4)Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti setiap ASN Kementerian harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
(5)Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti setiap ASN Kementerian harus saling peduli dan menghargai perbedaan.
(6)Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti setiap ASN Kementerian harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
(7)Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti setiap ASN Kementerian harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
(8)Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti setiap ASN Kementerian harus membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 4

Nilai-nilai dasar ASN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

(1)Kode etik dari nilai dasar berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. c.melakukan perbaikan tiada henti. 2022, No. 673
(2)Kode perilaku dari nilai dasar berorientasi pelayanan diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.aktif menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian kepada masyarakat secara jelas, lengkap dan akurat sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menanggapi pengaduan masyarakat, yang terkait dengan dirinya melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengutamakan penggunaan hasil produksi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
4. d.tidak merumuskan dan/atau menyiapkan kebijakan, program dan kegiatan yang mempersulit dan/atau menghalangi kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
5. e.tidak menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang belum pasti kebenarannya;
6. f.tidak melakukan pungutan liar di lingkungan dalam kantor dan lingkungan luar kantor;
7. g.bersikap ramah, sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan setiap individu;
8. h.tanggap memberikan solusi terhadap setiap permasalahan dengan tidak menyalahkan pihak lain;
9. i.menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, mitra dan instansi lain;
10. j.terbuka dalam menerima masukan, koreksi dan keluhan dari masyarakat atau pihak lain; dan
11. k.peduli untuk selalu mengawasi, dan menyampaikan setiap permasalahan, kekurangan, serta penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan. 2022, No. 673

Pasal 6

(1)Kode etik dari nilai dasar akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. b.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar akuntabel diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.fokus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
2. b.menerapkan perjanjian kinerja individu, serta sasaran kinerja pegawai dengan kemampuan diri sendiri, secara jujur dan bertangung jawab;
3. c.mematuhi dan menerapkan peraturan kerja organisasi secara jujur dan bertangung jawab;
4. d.tidak melakukan manipulasi dan/atau pemalsuan nota dinas;
5. e.menjaga kerapihan pribadi, dan disiplin dalam pemakaian seragam kerja dan atribut kedinasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
6. f.transparan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
7. g.menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.menjaga dan merawat fasilitas jabatan atau fasilitas kantor yang menjadi tanggung jawabnya;
9. i.menggunakan fasilitas jabatan atau fasilitas kantor yang menjadi tanggungjawabnya untuk pelaksanaan tugas;
10. j.tidak mengalihkan fasilitas penggunaan kendaraan dinas kepada pihak lain yang tidak berhak menggunakan kendaraan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2022, No. 673
11. k.tidak melakukan manipulasi penggunaan, perawatan dan/atau pemeliharaan barang milik negara;
12. l.menggunakan kewenangan jabatan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan organisasi dan tidak untuk memperoleh keuntungan pribadi;
14. n.tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang malampaui kewenangan jabatan, kecuali terdapat pendelegasian kewenangan; dan
15. o.tidak menggunakan kewenangan jabatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kode etik dari nilai dasar kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. b.membantu orang lain belajar; dan
3. c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar kompeten diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.mematuhi dan melaksanakan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
2. b.menerapkan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.bersedia menjadi pembimbing atau mentor bagi pegawai lain;
4. d.memberikan pengetahuan atau keterampilan yang dapat membantu pegawai lain dalam menyelesaikan pekerjaan; 2022, No. 673
5. e.tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan kepercayaan diri pegawai lain yang sedang belajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan;
6. f.tidak menutup akses pengetahuan atau keterampilan atas suatu pekerjaan untuk menghambat kompetensi pegawai lain;
7. g.mematuhi dan menerapkan standar kerja di lingkungan organisasi dan/atau unit organisasi;
8. h.menyampaikan laporan atas setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
9. i.tidak membuat pengakuan atas hasil kerja orang lain.

Pasal 8

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. b.suka menolong orang lain; dan
3. c.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar harmonis diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.menerima perbedaan setiap individu, dan melengkapi kekurangan setiap individu dalam lingkungan kerja;
2. b.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan latar belakang keluarga, pendidikan, agama, suku dan lingkungan sosial orang lain;
3. c.menolong rekan kerja atau orang lain yang mendapatkan musibah atau kesusahan;
4. d.tidak meminta imbalan atas bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada orang lain;
5. e.tidak membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja yang menganggu konsentrasi kerja pegawai lain, kecuali kegaduhan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan suatu pekerjaan teknis;
6. f.menjaga lingkungan kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman; 2022, No. 673
7. g.tidak melakukan provokasi yang dapat menimbulkan konflik antara sesama pegawai;
8. h.tidak melakukan hubungan terlarang dengan sesama rekan kerja atau sesama ASN atau orang lain; dan
9. i.tidak menutup akses informasi dan komunikasi antar sesama unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pasal 9

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. b.menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
3. c.menjaga rahasia jabatan dan Negara.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar loyal diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.tidak memprakarsai, menghadiri dan/atau mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.tidak memprakarsai, menghadiri dan/atau mengikuti kegiatan yang memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.tidak memprakarsai, menghadiri dan/atau mengikuti kegiatan yang berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah;
4. d.menggunakan atau memakai lambang negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
5. e.menggunakan atau memakai logo Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan; 2022, No. 673
6. f.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan, serta melakukan fitnah terhadap Presiden Republik Indonesia;
7. g.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan, serta melakukan fitnah terhadap pimpinan dan rekan kerja atau sesama ASN;
8. h.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan Kementerian, serta instansi lain;
9. i.menjaga dokumen, data, dan informasi rahasia yang menjadi tugas dalam jabatannya;
10. j.tidak membocorkan atau menyebarluaskan dokumen, data, dan informasi rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan atas tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
11. k.tidak membocorkan atau menyebarluaskan dokumen, data dan informasi yang bukan menjadi haknya untuk menyebarluaskan atau tidak menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kecuali telah mendapatkan ijin atau perintah untuk disebarluaskan dari pihak yang berhak atau berwenang.

Pasal 10

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. b.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. c.bertindak proaktif.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar adaptif diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.menerima dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi; 2022, No. 673
2. b.tidak melakukan upaya yang bertentangan dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. c.menjaga setiap inovasi dan kreativitas yang telah dihasilkan dan/atau sedang direncanakan atau dibuat oleh organisasi, dengan cara menerapkan atau mengembangkan atau tidak melakukan perbuatan yang menghambat proses inovasi dan kreativitas dalam organisasi;
4. d.terlibat aktif dan/atau mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam organisasi; dan
5. e.bersedia menjadi agen perubahan untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan.

Pasal 11

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. b.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. c.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar kolaboratif diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.memberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
2. b.mengajak rekan kerja, mitra kerja, dan pihak-pihak lain untuk berpartisipasi serta berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan; 2022, No. 673
3. c.memberikan kemudahan bagi pihak lain dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
4. d.mengutamakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan;
5. e.menerapkan dan memaksimalkan fungsi koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi; dan
6. f.menerapkan usaha bersama dan semangat gotong royong untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022, No. 673 Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8.Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 214);
9.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22); 2022, No. 673 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3.Aparatur Sipil Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat ASN Kementerian adalah profesi bagi calon pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada
4.Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tindakan dan tingkah laku bagi ASN Kementerian dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Kementerian.
5.Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Kementerian, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim ad hoc yang dibentuk dan bertugas untuk melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN Kementerian.
6.Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan ASN Kementerian yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
7.Terlapor adalah ASN Kementerian yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku. 2022, No. 673
8.Pelapor adalah pihak yang melaporkan adanya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
9.Pengaduan adalah pelaporan yang disertai dengan bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan pemeriksaan terhadap ASN Kementerian yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
10.Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan/atau inspektorat.

Pasal 2

Setiap ASN Kementerian dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku harus berlandaskan pada:

a.nilai dasar;
b.Kode Etik; dan
c.Kode Perilaku.

BAB II

NILAI DASAR

Pasal 3

(1)Setiap ASN Kementerian harus mempedomani nilai dasar yang meliputi:
1. a.berorientasi pelayanan;
2. b.akuntabel;
3. c.kompeten;
4. d.harmonis;
5. e.loyal;
6. f.adaptif; dan
7. g.kolaboratif.
(2)Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a berarti setiap ASN Kementerian harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. 2022, No. 673
(3)Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti setiap ASN Kementerian harus bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan.
(4)Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti setiap ASN Kementerian harus terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
(5)Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti setiap ASN Kementerian harus saling peduli dan menghargai perbedaan.
(6)Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berarti setiap ASN Kementerian harus berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
(7)Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berarti setiap ASN Kementerian harus terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan.
(8)Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berarti setiap ASN Kementerian harus membangun kerja sama yang sinergis.

Pasal 4

Nilai-nilai dasar ASN Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan dasar Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Kementerian.

BAB III

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 5

(1)Kode etik dari nilai dasar berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
2. b.ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
3. c.melakukan perbaikan tiada henti. 2022, No. 673
(2)Kode perilaku dari nilai dasar berorientasi pelayanan diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.aktif menyampaikan informasi kebijakan, program dan kegiatan Kementerian kepada masyarakat secara jelas, lengkap dan akurat sesuai kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.menanggapi pengaduan masyarakat, yang terkait dengan dirinya melalui mekanisme yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mengutamakan penggunaan hasil produksi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
4. d.tidak merumuskan dan/atau menyiapkan kebijakan, program dan kegiatan yang mempersulit dan/atau menghalangi kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
5. e.tidak menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang belum pasti kebenarannya;
6. f.tidak melakukan pungutan liar di lingkungan dalam kantor dan lingkungan luar kantor;
7. g.bersikap ramah, sopan dan santun dalam berkomunikasi dengan setiap individu;
8. h.tanggap memberikan solusi terhadap setiap permasalahan dengan tidak menyalahkan pihak lain;
9. i.menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, mitra dan instansi lain;
10. j.terbuka dalam menerima masukan, koreksi dan keluhan dari masyarakat atau pihak lain; dan
11. k.peduli untuk selalu mengawasi, dan menyampaikan setiap permasalahan, kekurangan, serta penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan. 2022, No. 673

Pasal 6

(1)Kode etik dari nilai dasar akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi;
2. b.menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
3. c.tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar akuntabel diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.fokus terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan;
2. b.menerapkan perjanjian kinerja individu, serta sasaran kinerja pegawai dengan kemampuan diri sendiri, secara jujur dan bertangung jawab;
3. c.mematuhi dan menerapkan peraturan kerja organisasi secara jujur dan bertangung jawab;
4. d.tidak melakukan manipulasi dan/atau pemalsuan nota dinas;
5. e.menjaga kerapihan pribadi, dan disiplin dalam pemakaian seragam kerja dan atribut kedinasan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
6. f.transparan dalam pengelolaan kegiatan dan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya;
7. g.menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.menjaga dan merawat fasilitas jabatan atau fasilitas kantor yang menjadi tanggung jawabnya;
9. i.menggunakan fasilitas jabatan atau fasilitas kantor yang menjadi tanggungjawabnya untuk pelaksanaan tugas;
10. j.tidak mengalihkan fasilitas penggunaan kendaraan dinas kepada pihak lain yang tidak berhak menggunakan kendaraan dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2022, No. 673
11. k.tidak melakukan manipulasi penggunaan, perawatan dan/atau pemeliharaan barang milik negara;
12. l.menggunakan kewenangan jabatan sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. m.menggunakan kewenangan jabatan untuk kepentingan organisasi dan tidak untuk memperoleh keuntungan pribadi;
14. n.tidak melakukan tindakan atau membuat keputusan yang malampaui kewenangan jabatan, kecuali terdapat pendelegasian kewenangan; dan
15. o.tidak menggunakan kewenangan jabatan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Kode etik dari nilai dasar kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
2. b.membantu orang lain belajar; dan
3. c.melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar kompeten diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.mematuhi dan melaksanakan program pengembangan pegawai berbasis kompetensi;
2. b.menerapkan standar kompetensi jabatan yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. c.bersedia menjadi pembimbing atau mentor bagi pegawai lain;
4. d.memberikan pengetahuan atau keterampilan yang dapat membantu pegawai lain dalam menyelesaikan pekerjaan; 2022, No. 673
5. e.tidak melakukan perbuatan yang menjatuhkan kepercayaan diri pegawai lain yang sedang belajar dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan;
6. f.tidak menutup akses pengetahuan atau keterampilan atas suatu pekerjaan untuk menghambat kompetensi pegawai lain;
7. g.mematuhi dan menerapkan standar kerja di lingkungan organisasi dan/atau unit organisasi;
8. h.menyampaikan laporan atas setiap pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya; dan
9. i.tidak membuat pengakuan atas hasil kerja orang lain.

Pasal 8

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;
2. b.suka menolong orang lain; dan
3. c.membangun lingkungan kerja yang kondusif.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar harmonis diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.menerima perbedaan setiap individu, dan melengkapi kekurangan setiap individu dalam lingkungan kerja;
2. b.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan latar belakang keluarga, pendidikan, agama, suku dan lingkungan sosial orang lain;
3. c.menolong rekan kerja atau orang lain yang mendapatkan musibah atau kesusahan;
4. d.tidak meminta imbalan atas bantuan dan pertolongan yang diberikan kepada orang lain;
5. e.tidak membuat kegaduhan dalam lingkungan kerja yang menganggu konsentrasi kerja pegawai lain, kecuali kegaduhan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan suatu pekerjaan teknis;
6. f.menjaga lingkungan kerja dalam keadaan bersih, sehat, aman, dan nyaman; 2022, No. 673
7. g.tidak melakukan provokasi yang dapat menimbulkan konflik antara sesama pegawai;
8. h.tidak melakukan hubungan terlarang dengan sesama rekan kerja atau sesama ASN atau orang lain; dan
9. i.tidak menutup akses informasi dan komunikasi antar sesama unit organisasi dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pasal 9

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e meliputi:
1. a.memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;
2. b.menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara; dan
3. c.menjaga rahasia jabatan dan Negara.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar loyal diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.tidak memprakarsai, menghadiri dan/atau mengikuti kegiatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.tidak memprakarsai, menghadiri dan/atau mengikuti kegiatan yang memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. c.tidak memprakarsai, menghadiri dan/atau mengikuti kegiatan yang berupaya untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah;
4. d.menggunakan atau memakai lambang negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan;
5. e.menggunakan atau memakai logo Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan; 2022, No. 673
6. f.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan, serta melakukan fitnah terhadap Presiden Republik Indonesia;
7. g.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan, serta melakukan fitnah terhadap pimpinan dan rekan kerja atau sesama ASN;
8. h.tidak merendahkan, mengejek, atau menjelekan Kementerian, serta instansi lain;
9. i.menjaga dokumen, data, dan informasi rahasia yang menjadi tugas dalam jabatannya;
10. j.tidak membocorkan atau menyebarluaskan dokumen, data, dan informasi rahasia yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan atas tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
11. k.tidak membocorkan atau menyebarluaskan dokumen, data dan informasi yang bukan menjadi haknya untuk menyebarluaskan atau tidak menjadi tugas dan tanggung jawabnya, kecuali telah mendapatkan ijin atau perintah untuk disebarluaskan dari pihak yang berhak atau berwenang.

Pasal 10

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f meliputi:
1. a.cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
2. b.terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
3. c.bertindak proaktif.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar adaptif diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.menerima dan menyesuaikan diri terhadap setiap perubahan yang terjadi dalam organisasi; 2022, No. 673
2. b.tidak melakukan upaya yang bertentangan dengan perubahan yang terjadi dalam organisasi dan/atau bertentangan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
3. c.menjaga setiap inovasi dan kreativitas yang telah dihasilkan dan/atau sedang direncanakan atau dibuat oleh organisasi, dengan cara menerapkan atau mengembangkan atau tidak melakukan perbuatan yang menghambat proses inovasi dan kreativitas dalam organisasi;
4. d.terlibat aktif dan/atau mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi dalam organisasi; dan
5. e.bersedia menjadi agen perubahan untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan.

Pasal 11

(1)Kode etik dari nilai dasar perilaku kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g meliputi:
1. a.memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
2. b.terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
3. c.menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
(2)Kode perilaku dari nilai dasar kolaboratif diwujudkan dalam perilaku ASN Kementerian sebagai berikut:
1. a.memberikan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
2. b.mengajak rekan kerja, mitra kerja, dan pihak-pihak lain untuk berpartisipasi serta berkontribusi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan; 2022, No. 673
3. c.memberikan kemudahan bagi pihak lain dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama untuk menghasilkan nilai tambah dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan;
4. d.mengutamakan koordinasi dan kerja sama dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan;
5. e.menerapkan dan memaksimalkan fungsi koordinasi untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi; dan
6. f.menerapkan usaha bersama dan semangat gotong royong untuk pencapaian tujuan dan sasaran kinerja organisasi.