DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok dalam Permenkop ini adalah pegaturan mengenai penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir untuk koperasi percontohan (Mock Up) desa/kelurahan merah putih. Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagai penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir harus memenuhi persyaratan: a. berbadan hukum Koperasi; b. memiliki Nomor Induk Koperasi; c. memiliki rekening bank atas nama Koperasi; d. memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi; dan e. memiliki nomor induk berusaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung percepatan pembangunan koperasi percontohan (mock up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu dukungan pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari lembaga pengelola dana bergulir di lingkungan Kementerian Koperasi;
c.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perlu upaya percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui koperasi percontohan (mock up);
d.bahwa diperlukan pengaturan khusus mengenai penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi percontohan (mock up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berbeda dengan pengaturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Percontohan (Mock Up) Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
6.Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1201);
7.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI PERCONTOHAN (MOCK UP) KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH. SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja Badan Layanan Umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya.
2.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
4.Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir adalah penyediaan Dana Bergulir yang disalurkan oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanpa melalui lembaga perantara.
5.Koperasi Percontohan (Mock Up) adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi percontohan dan diajukan oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan gubernur.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
8.Koordinator Wilayah Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang selanjutnya disebut Korwil adalah koordinator wilayah satuan tugas untuk percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
9.Dinas adalah perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi Koperasi.

Pasal 2

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Menteri ini dikecualikan dari ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan berlaku khusus (lex specialis). SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja

BAB II

PENUGASAN KHUSUS

Pasal 3

(1)Menteri memberikan penugasan khusus kepada Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi untuk melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir bagi Koperasi Percontohan (Mock Up).
(2)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk percepatan pembentukan Koperasi Percontohan (Mock Up).
(3)Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip akuntabilitas, tujuan penyaluran, dan kebermanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.

BAB III

KOPERASI PERCONTOHAN (MOCK UP) KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH

Pasal 4

(1)Sasaran penerima penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir oleh Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang telah ditetapkan menjadi Koperasi Percontohan (Mock Up).
(2)Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang dibentuk melalui:
1. a.pendirian Koperasi baru; atau
2. b.pengembangan Koperasi yang sudah ada.
(3)Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk modal investasi dan/atau modal kerja bagi Koperasi Percontohan (Mock Up).

BAB IV

KRITERIA DAN PERSYARATAN

Pasal 5

(1)Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi kriteria memiliki unit usaha:
1. a.kantor;
2. b.sembako;
3. c.simpan pinjam;
4. d.obat murah/apotek;
5. e.klinik desa/kelurahan;
6. f.gudang (cold storage);
7. g.sarana logistik; dan SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja
8. h.dapat memiliki kegiatan usaha lain sesuai penugasan pemerintah, kearifan lokal, dan kebutuhan masyarakat desa/kelurahan setempat serta karakteristik wilayah.

Pasal 6

Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagai penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a.berbadan hukum Koperasi;
b.memiliki Nomor Induk Koperasi;
c.memiliki rekening bank atas nama Koperasi;
d.memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi; dan
e.memiliki nomor induk berusaha.

BAB V

PENGUSULAN, PENILAIAN KELAYAKAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

(1)Korwil melakukan inventarisasi calon Koperasi Percontohan (Mock Up).
(2)Hasil inventarisasi calon Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bupati/wali kota.
(3)Bupati/wali kota melakukan seleksi atas hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(4)Bupati/wali kota mengajukan daftar nominasi Koperasi Percontohan (Mock Up) berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri dengan tembusan Gubernur selaku ketua Satuan Tugas Provinsi.
(5)Menteri menetapkan daftar nominasi Koperasi Percontohan (Mock Up) sebagaimana dimaksud pada ayat
(4).

Pasal 8

(1)Koperasi Percontohan (Mock Up) yang telah ditetapkan dalam daftar nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi:
1. a.formulir permohonan;
2. b.akta pendirian untuk Koperasi Percontohan (Mock Up) yang dibentuk melalui pendirian Koperasi baru; SM.3 SAM.2 DEP.1 DEP.2 DEP.3 DEP.4 SM WAMENKOP Catt: kolom parafnya dihapus saja
3. c.akta perubahan anggaran dasar untuk Koperasi Percontohan (Mock Up) yang dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada;
4. d.akta pengesahan badan hukum Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. e.rekening bank atas nama Koperasi;
6. f.kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas;
7. g.nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi;
8. h.nomor induk berusaha; dan
9. i.rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian yang ditandatangani oleh pengurus.
(2)Format formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tecantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

Dalam hal Koperasi Percontohan (Mock Up) dibentuk melalui pengembangan Koperasi yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) juga harus memenuhi kelengkapan dokumen meliputi:

a.anggaran dasar dan perubahan sebelumnya (jika ada) beserta pengesahannya; dan
b.laporan keuangan 1 (satu) tahun buku terakhir atas nama Koperasi sebelumnya yang memuat paling sedikit terdiri atas neraca dan perhitungan hasil usaha atau rugi laba.

Pasal 10

Dokumen Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 disampaikan dalam bentuk pindai dokumen, data elektronik, atau fotokopi.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020