DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kewenangan pengendalian, penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, penilaian atas maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, pedoman teknis penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, ketenuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan perkembangan organisasi, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5.Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
6.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus- menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di Kementerian Koperasi.
3.Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian intern.
4.Penilaian Risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah.
5.Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
6.Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
7.Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau Informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM
8.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
9.Satuan Tugas adalah unit yang dibentuk untuk melakukan penyelenggaraan SPIP.
10.Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
11.Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
12.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
14.Sekretariat Kementerian adalah unit utama yang melaksanakan tugas koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian.
15.Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah di lingkungan Kementerian.
16.Unit Satuan Kerja adalah Unit Eselon I di lingkungan Kementerian.
17.Badan Layanan Umum yang selanjutnya disingkat BLU adalah instansi di lingkungan Kementerian yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

(1)Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian.
(2)Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:
1. a.menciptakan kesamaan persepsi dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian dengan tetap memperhatikan karakteristik masing- masing kegiatan di seluruh Unit Satuan Kerja dan BLU;
2. b.memberikan panduan tentang proses, tahapan, pedoman serta dokumen yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan SPIP; dan
3. c.memberikan panduan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas penyelenggaraan SPIP. INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

a.kewenangan pengendalian;
b.penyelenggaraan SPIP; dan
c.Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

BAB II

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

(1)Menteri melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pada Kementerian untuk mencapai peningkatan kinerja, pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(2)Pimpinan Unit Satuan Kerja dan BLU bertanggung jawab melakukan pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
(3)Pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui SPIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

(1)Setiap Unit Satuan Kerja dan BLU menerapkan SPIP di lingkungan Kementerian yang meliputi unsur:
1. a.Lingkungan Pengendalian;
2. b.Penilaian Risiko;
3. c.Kegiatan Pengendalian;
4. d.Informasi dan Komunikasi; dan
5. e.Pemantauan pengendalian intern.
(2)Uraian dan pengaturan unsur SPIP di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai SPIP.
(3)Penerapan unsur SPIP di lingkungan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengintegrasikan unsur SPIP dalam melaksanakan pengendalian intern pada program dan/atau kegiatan utama dan layanan Unit Satuan Kerja dan BLU.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPIP diintegrasikan pada semua kegiatan yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan pada tingkat Kementerian, Unit Satuan Kerja, dan BLU.
(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian. INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM

Pasal 7

(1)Dalam penyelenggaraan SPIP dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP yang terdiri atas:
1. a.Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kementerian;
2. b.Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Unit Satuan Kerja; dan
3. c.Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP BLU.
(2)Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
(3)Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP Unit Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Satuan Kerja.
(4)Satuan Tugas penyelenggaraan SPIP BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLU.

Pasal 8

(1)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP dilakukan pada seluruh Unit Satuan Kerja dan BLU.
(2)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.sosialisasi;
2. b.peningkatan kompetensi; dan
3. c.pembimbingan dan konsultasi.
(3)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian atau Inspektorat.
(4)Pembinaan pemahaman penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh biro yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia.

Pasal 9

(1)Setiap pimpinan Unit Satuan Kerja dan BLU wajib menyusun laporan penyelenggaraan SPIP.
(2)Laporan penyelenggaraan SPIP terdiri atas:
1. a.laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian.
2. b.laporan penyelenggaraan SPIP Unit Satuan Kerja; dan
3. c.laporan penyelenggaraan SPIP BLU.
(3)Laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan laporan kompilasi dari Unit Satuan Kerja dan BLU yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian.
(4)Laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1)Laporan penyelenggaran SPIP Unit Satuan Kerja dan BLU disampaikan kepada Sekretaris Kementerian dengan tembusan Inspektur. INSP.KOP SM.3.KOP D1.KOP D2.KOP D3.KOP D4.KOP SM
(2)Laporan penyelenggaran SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat pada minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
(3)Sekretaris Kementerian mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan penyelenggaraan SPIP Kementerian serta menyampaikan kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
(4)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk salinan cetak (hardcopy) dan salinan digital (softcopy) serta disampaikan secara elektronik dan manual.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 2 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

KEWENANGAN PENGENDALIAN

Pasal 4

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17 Tahun 2022