DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2025

Nomor: 6
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Kementerian Koperasi

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, hari kerja dan jam kerja pegawai, kewajiban dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa ketaatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Koperasi terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja sangat diperlukan untuk mendukung terwujudnya organisasi Kementerian Koperasi yang efektif dan profesional, perlu mengatur hari kerja dan jam kerja di lingkungan Kementerian koperasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Hari Kerja dan Jam Kerja di Lingkungan Kementerian Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897) SM.2 SM.3 INSP D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7.Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);
8.Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
9.Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
10.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012);
11.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 267); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI. SM.2 SM.3 INSP D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai adalah pegawai negeri sipil, calon pegawai negeri sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Kementerian Koperasi.
2.Hari Kerja adalah hari melaksanakan tugas kedinasan bagi Pegawai Kementerian Koperasi.
3.Jam Kerja adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai Kementerian Koperasi.
4.Fleksibilitas Jam Kerja adalah penggantian jam sesuai dengan ketentuan.
5.Presensi adalah daftar hadir Pegawai.
6.Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada Pegawai karena melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pengawai.
7.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
8.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB II

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI

Pasal 2

(1)Hari Kerja ditetapkan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu, yaitu mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
(2)Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada hari libur nasional dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah.
(3)Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan dalam hal ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

(1)Setiap Pegawai wajib memenuhi jumlah Jam Kerja minimal sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit, selama 5 (lima) Hari Kerja, atau 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit setiap 1 (satu) Hari Kerja.
(2)Pengaturan jumlah Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 – 16.00 waktu Indonesia barat, dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 waktu Indonesia barat; dan
2. b.hari Jum’at pukul 07.30 – 16.30 waktu Indonesia barat, dengan waktu istirahat pukul 11.30 – 13.00 waktu Indonesia barat. SM.2 SM.3 INSP D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN

Pasal 4

(1)Fleksibilitas Jam Kerja bagi Pegawai untuk Presensi masuk kerja paling lama 90 (sembilan puluh) menit setelah ketentuan jam masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
(2)Fleksibilitas Jam Kerja bagi Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi jumlah Jam Kerja sebanyak menit yang dilewatkan pada hari berkenaan.

Pasal 5

Pegawai dapat diberikan fleksibilitas kerja berdasarkan kriteria tugas kedinasan dan/atau kriteria Pegawai.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Fleksibilitas Jam Kerja dan fleksibikitas kerja Pegawai ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian.

Pasal 7

Pengaturan Jam Kerja selama bulan ramadan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Pegawai wajib mematuhi ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja melalui Presensi secara elektronik.
(2)Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 2 (dua) kali.
(3)Presensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada saat masuk kerja paling cepat pukul 06.00 waktu Indonesia barat dan saat pulang kerja paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia barat.
(4)Pegawai yang tidak melakukan Presensi dan tidak memenuhi Fleksibilitas Jam Kerja, dikenai Hukuman Disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sekretaris Kementerian menetapkan pedoman tata cara dan pelaksanaan mengenai pelaksanaan Presensi.

Pasal 9

(1)Kewajiban Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikecualikan dalam hal:
1. a.mendapatkan penugasan untuk melakukan perjalanan dinas luar kota/luar negeri;
2. b.mendapatkan penugasan untuk melakukan perjalanan dinas dalam kota;
3. c.sedang menjalani tugas belajar;
4. d.menjalani cuti;
5. e.keadaan kahar (force majeure) yang merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia dan tidak dapat SM.2 SM.3 INSP D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN dihindarkan antara lain bencana alam dan terjadinya kerusuhan; atau
6. f.kondisi lain yang disetujui oleh pejabat pembina kepegawaian.
(2)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Desember 2025 MENTERI KOPERASI REPUBLIK INDONESIA, Œ FERRY JOKO YULIANTONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…