DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 129

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tata kerja, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyesuaian organisasi dan tata kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi di lingkungan Kementerian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c.bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sudah tidak sesuai kebutuhan hukum dan kondisi organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun Dirut. LPDB SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
6.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
2.Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi yang selanjutnya disingkat LPDB Koperasi adalah unit organisasi non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Dirut. LPDB SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
4.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)LPDB Koperasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian.
(2)LPDB Koperasi dipimpin oleh Direktur Utama.

Pasal 3

LPDB Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana bergulir untuk pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPDB Koperasi menyelenggarakan fungsi:

a.pelaksanaan penghimpunan pengembalian dana bergulir yang berasal dari pinjaman program dana bergulir dari Koperasi, dana anggaran dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan sumber dana lainnya yang sah;
b.pelaksanaan pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada Koperasi, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah yang berbadan hukum Koperasi;
c.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dana bergulir Koperasi;
d.pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pengelolaan dana bergulir Koperasi;
e.pelaksanaan perbendaharaan, akuntansi keuangan, serta administrasi umum;
f.pelaksanaan pendampingan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, tata kelola, mitigasi risiko, daya saing usaha mitra, dan/atau akses pinjaman atau pembiayaan bagi calon mitra;
g.pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha;
h.pelaksanaan pemeriksaan intern LPDB Koperasi; dan
i.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri. Dirut. LPDB SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

Susunan organisasi LPDB Koperasi terdiri atas:

a.Direktur Umum dan Hukum;
b.Direktur Pengembangan Usaha;
c.Direktur Keuangan;
d.Direktur Bisnis;
e.Direktur Pembiayaan Syariah; dan
f.Satuan Pemeriksaan Intern.

Pasal 6

Direktur Umum dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana program LPDB Koperasi, rencana strategi bisnis, rencana bisnis dan anggaran, rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum, rencana program dan anggaran, pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha, pengelolaan urusan hukum, tata usaha, sumber daya manusia, kerumahtanggaan, dan kehumasan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Direktur Umum dan Hukum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program;
b.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana strategi bisnis;
c.penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana bisnis dan anggaran;
d.penyiapan pelaksanaan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum dan hukum;
e.pelaksanaan penyediaan dokumen rencana kerja dan anggaran;
f.penyiapan pelaksanaan analisis data dan informasi dalam rangka perencanaan program dan kegiatan;
g.penyiapan pelaksanaan kerja sama dengan lembaga penyelenggara inkubator wirausaha; dan
h.pelaksanaan urusan hukum, sumber daya manusia, tata usaha, kerumahtanggaan, pengadaan barang/jasa, perlengkapan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, protokol, dan sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir LPDB Koperasi. Dirut. LPDB SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN

Pasal 8

Direktur Umum dan Hukum terdiri atas:

a.Divisi Umum;
b.Divisi Hukum; dan
c.Divisi Perencanaan.

Pasal 9

Divisi Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum, pelaksanaan urusan tata usaha, sumber daya manusia, rumah tangga, pengadaan barang/jasa, pemeliharaan dan penatausahaan barang milik negara, hubungan masyarakat, dan protokol.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Divisi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis program kerja bidang umum;
b.pelaksanaan urusan persuratan dan arsip;
c.pelaksanaan perekrutan, administrasi dan statistik sumber daya manusia, pengembangan dan mutasi sumber daya manusia, serta urusan kesejahteraan dan pembayaran remunerasi sumber daya manusia;
d.pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, keamanan dan ketertiban, perlengkapan, pengadaan barang/jasa, penatausahaan dan pemeliharaan barang milik negara; dan
e.penyiapan bahan komunikasi publik, pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, diseminasi informasi, keprotokolan, serta sosialisasi kebijakan penyaluran dana bergulir.

Isi peraturan

Teks129PDFHirarki

Memuat teks peraturan…