DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian dan pemotongan tunjangan kinerja pegawai dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
5.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264); 6 Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
6.Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2025 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 60);
7.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2.Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat pada jabatan yang telah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
3.Pegawai di lingkungan Kementerian Koperasi yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai ASN dan Pegawai Lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi.
4.Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.
5.Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan tetap.
6.Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh. adalah Pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan karena pejabat definitif berhalangan sementara.
7.Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh atasan langsung. SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
8.Daftar Hadir adalah daftar yang menyatakan kehadiran Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang kerja baik secara elektronik.
9.Terlambat Masuk adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan.
10.Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan.
11.Izin Terlambat Masuk adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir setelah jam masuk kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah dan disetujui atasan langsung.
12.Izin Pulang Cepat adalah kondisi Pegawai yang mengisi Daftar Hadir sebelum jam pulang kerja yang ditentukan berdasarkan Alasan yang Sah dan disetujui atasan langsung.
13.Penilaian Kinerja Pegawai adalah evaluasi kinerja Pegawai terhadap hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai yang dilakukan setiap bulan.
14.Bulan adalah jangka waktu pelaksanaan kegiatan Pegawai yang dihitung mulai tanggal 16 bulan sebelumnya sampai dengan tanggal 15 bulan berkenaan.
15.Hari adalah hari kerja.
16.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.
17.Kementerian adalah kementerian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi.

BAB II

PEMBERIAN DAN PEMOTONGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Pasal 2

(1)Setiap Pegawai selain diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan juga diberikan tunjangan kinerja setiap Bulan.
(2)Besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Kelas Jabatan sesuai dengan capaian Penilaian Kinerja Pegawai setiap Bulan berdasarkan sistem perhitungan kinerja.
(3)Besaran tunjangan kinerja untuk calon pegawai negeri sipil diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Kelas Jabatan yang dijabat.
(4)Tunjangan kinerja untuk calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan terhitung sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.
(5)Kelas Jabatan dan besaran tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN

Pasal 3

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, selain diberikan kepada Pegawai juga diberikan kepada:
1. a.Menteri; dan
2. b.wakil Menteri.
(2)Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tunjangan kinerja yang tertinggi bagi jabatan pimpinan tinggi di lingkungan Kementerian.
(3)Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan tunjangan kinerja sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tunjangan kinerja Menteri.

Pasal 4

Pajak penghasilan atas tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Pemberian tunjangan kinerja Pegawai dilakukan dengan memperhitungkan komponen:
1. a.hasil pengukuran capaian kinerja Pegawai; dan
2. b.kehadiran Pegawai.
(2)Capaian kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.
(3)Kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tunjangan kinerja sesuai dengan Kelas Jabatan.

Pasal 6

(1)Pegawai yang Izin Terlambat Masuk, Izin Pulang Cepat, tidak mengisi Daftar Hadir karena lupa, gangguan jaringan, atau kendala aplikasi Daftar Hadir menyampaikan surat pernyataan secara elektronik.
(2)Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Setiap Pegawai wajib membuat dokumen evaluasi periodik Pegawai sebagai bukti pelaksanaan kegiatan jabatan yang merupakan realisasi capaian kinerja Pegawai setiap Bulan.
(2)Setiap Pegawai yang melaksanakan tugas belajar yang dibiayai oleh pemerintah wajib membuat dokumen evaluasi periodik Pegawai setiap semester.
(3)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Pegawai yang:
1. a.sedang menjalani cuti besar;
2. b.sedang menjalani cuti melahirkan; atau
3. c.dinyatakan meninggal dunia oleh pejabat yang berwenang.
(4)Persetujuan dokumen evaluasi periodik Pegawai dilakukan oleh atasan langsung Pegawai paling lambat 5 (lima) Hari sejak berakhirnya periode penilaian. SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN

Pasal 8

(1)Tunjangan kinerja bagi Pegawai yang meninggal dunia diberikan secara penuh pada Bulan berkenaan sesuai dengan Kelas Jabatan.
(2)Dalam hal Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi lain di luar Kementerian telah aktif kembali bekerja di Kementerian, tunjangan kinerja Pegawai diberikan pada Bulan berikutnya terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.
(3)Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan jabatan baru untuk Pegawai yang diberhentikan dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi dilakukan terhitung mulai Bulan berikutnya setelah surat keputusan terbit.
(4)Pemberian tunjangan kinerja berdasarkan jabatan baru untuk Pegawai yang dilantik dalam jabatan administrasi, jabatan fungsional, atau jabatan pimpinan tinggi dilakukan terhitung mulai Bulan berikutnya setelah pelantikan.
(5)Dalam hal:
1. a.pegawai instansi lain yang mendapat penugasan di Kementerian; atau
2. b.pegawai instansi lain yang pindah instansi ke Kementerian, tunjangan kinerja Pegawai diberikan pada Bulan berikutnya terhitung sejak Pegawai yang bersangkutan melaksanakan tugas di Kementerian yang dibuktikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas dalam jabatan.

Pasal 9

(1)Pegawai yang ditugaskan sebagai Plt. atau Plh. dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) Bulan tidak terputus diberikan tunjangan kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Pegawai setingkat yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar 20% (dua puluh persen) dari tunjangan kinerja pada jabatan yang dirangkapnya; dan
2. b.Pegawai satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada jabatan definitifnya dengan tunjangan kinerja dalam jabatan yang dirangkapnya.
(2)Pembayaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengenaan pajak penghasilan atas tambahan tunjangan kinerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
(3)Dalam hal Pegawai ditunjuk sebagai Plt. dan/atau Plh. pada lebih dari 1 (satu) jabatan, diberikan salah satu tambahan tunjangan kinerja yang jumlahnya lebih besar.
(4)Pembayaran tambahan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya.

Pasal 10

(1)Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang tidak mempunyai jabatan tertentu;
2. b.Pegawai yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
3. c.Pegawai yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai;
4. d.Pegawai yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan/atau
5. e.Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum dan perubahannya.
(2)Selain kepada Pegawai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tunjangan kinerja tidak diberikan kepada:
1. a.Pegawai yang mendapat penugasan pada instansi pemerintah atau penugasan di luar instansi pemerintah;
2. b.Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang tidak diizinkan masuk kerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
3. c.Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat; dan/atau
4. d.Pegawai yang tidak membuat laporan Kinerja Pegawai bulanan dan tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari atau lebih secara terus menerus.

Pasal 11

(1)Pemotongan tunjangan kinerja dikenakan kepada Pegawai yang:
1. a.tidak membuat dokumen evaluasi priodik Pegawai;
2. b.tidak mencapai target capaian kinerja Pegawai;
3. c.Terlambat Masuk;
4. d.Pulang Cepat;
5. e.Izin Terlambat Masuk; SM.2 SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
6. f.Izin Pulang Cepat;
7. g.tidak masuk kerja tanpa Alasan yang Sah;
8. h.tidak mengisi Daftar Hadir;
9. i.cuti sakit;
10. j.cuti alasan penting; dan/atau
11. k.cuti besar.
(2)Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan kepada Pegawai yang:
1. a.menjalani cuti tahunan;
2. b.menjalani cuti melahirkan;
3. c.melaksanakan tugas belajar;
4. d.melaksanakan pendidikan dan pelatihan kurang dari 6 (enam) Bulan; dan/atau
5. e.melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi Daftar Hadir pada jam masuk dan/atau jam pulang.
(3)Pegawai yang melaksanakan tugas belajar dan dibebaskan dari tugas kedinasan, tunjangan kinerja diberikan pada Kelas Jabatan pelaksana sesuai dengan keputusan tugas belajar.
(4)Pemotongan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (persen).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…