DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 12 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, skema dan kriteria pinjaman atau pembiayaan dana bergulir, permohonan, penilaian kelayakan dan pengambilan keputusan, mitigasi risiko penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir kepada koperasi desa/kelurahan merah putih, tanggung jawab, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pengawasan dan pendampingan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Begulir oleh Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah belum mengatur penyaluran pinjaman atau pembiayaan dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Koperasi tentang Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dirut.LPDB SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5.Peraturan Presiden Nomor 197 Tahun 2024 tentang Kementerian Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 394);
6.Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1012); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOPERASI TENTANG PENYALURAN PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR KEPADA KOPERASI DESA/KELURAHAN MERAH PUTIH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Dana Bergulir adalah dana yang dialokasikan oleh kementerian negara/lembaga/satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan perkuatan modal usaha bagi koperasi.
2.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
3.Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi yang selanjutnya disingkat LPDB Koperasi adalah unit organisasi non-eselon pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dirut.LPDB SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
4.Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih adalah Koperasi yang beranggotakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
5.Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir adalah penyediaan Dana Bergulir yang disalurkan oleh LPDB Koperasi kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanpa melalui lembaga perantara.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
7.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
8.Dinas adalah perangkat daerah provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi Koperasi.

Pasal 2

Menteri memberikan penugasan khusus kepada LPDB Koperasi untuk melaksanakan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tanpa lembaga perantara.

Pasal 3

Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bertujuan untuk:

a.menyediakan fasilitas permodalan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
b.memperkuat peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam upaya peningkatan kapasitas usaha, pendapatan, dan perluasan kesempatan kerja; dan
c.memperluas jangkauan fasilitasi pemerintah kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pemanfaatan Dana Bergulir guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional.

BAB II

SKEMA DAN KRITERIA PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

(1)Penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan melalui:
1. a.pola konvensional; atau
2. b.pola syariah.
(2)Skema Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
1. a.dikenakan tarif layanan:
  1. 1.pola konvensional dengan tarif sebesar 4% (empat persen) per tahun dan menurun; atau
  2. 2.pola syariah dengan tarif bagi hasil sebesar: a) 20% (dua puluh persen) kepada LPDB Koperasi dan sebesar 80% (delapan puluh Dirut.LPDB SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN persen) kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih untuk modal kerja; atau b) margin sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari harga beli untuk investasi,
2. b.jangka waktu (tenor) Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan;
3. c.dapat diberikan masa tenggang (grace period) paling lama 8 (delapan) bulan; dan
4. d.periode pengembalian angsuran dilakukan secara bulanan.

Pasal 5

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penerima Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a.berbadan hukum Koperasi;
b.memiliki nomor induk Koperasi;
c.memiliki rekening bank atas nama Koperasi;
d.memiliki nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi;
e.memiliki nomor induk berusaha; dan
f.mendapat rekomendasi dari Dinas kabupaten/kota dengan tembusan kepada Dinas provinsi.

Pasal 6

(1)Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang memenuhi kriteria penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat mengajukan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir dan harus melengkapi dokumen persyaratan meliputi:
1. a.formulir permohonan;
2. b.akta pendirian dan/atau perubahan anggaran dasar beserta pengesahannya;
3. c.rekening bank atas nama Koperasi;
4. d.kartu tanda penduduk pengurus dan pengawas;
5. e.nomor pokok wajib pajak atas nama Koperasi;
6. f.nomor induk berusaha; dan
7. g.rencana bisnis minimal memuat anggaran biaya atas belanja modal dan/atau belanja operasional dan rencana pengembalian.
(2)Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk fotokopi atau hasil pindai (scan).

Pasal 7

Dalam hal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan mengajukan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kembali, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus Dirut.LPDB SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN memiliki riwayat pengembalian dengan status lancar dan/atau lunas terhadap Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.

Pasal 8

(1)Nilai jaminan yang diberikan oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih paling sedikit sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
(2)Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan aset tetap sebagai jaminan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir.
(3)Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari aset atas nama Koperasi, pengurus, pengawas, anggota, dan/atau pihak lain sepanjang pihak yang bersangkutan menyatakan persetujuan dan pengikatan jaminan dapat dilakukan secara notariil.
(4)Dalam hal nilai jaminan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang dari nilai Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir, dapat ditambah dengan jaminan lain berupa:
1. a.fidusia selain piutang dan barang persediaan; dan/atau
2. b.gadai deposito.
(5)Penilaian jaminan aset tetap dan fidusia kendaraan dan/atau mesin menggunakan nilai likuidasi oleh kantor jasa penilai publik.
(6)Pengurus dan pengawas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bersedia melakukan pengikatan jaminan perorangan (personal guarantee) secara notariil.

BAB III

PERMOHONAN, PENILAIAN KELAYAKAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

(1)Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mengisi formulir permohonan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir kepada LPDB Koperasi.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melampirkan seluruh dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(3)Penyampaian permohonan dapat dilakukan secara elektronik maupun non-elektronik.

Pasal 10

(1)LPDB Koperasi melakukan penilaian kelayakan kepada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. Dirut.LPDB SM.3 D.1 D.2 D.3 D.4 SM WAMEN
(2)Penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan terhadap:
1. a.rencana bisnis yang memuat anggaran biaya atas investasi dan/atau modal kerja yang diajukan beserta rencana pengembalian;
2. b.legalitas dan kelembagaan paling sedikit meliputi pengesahan badan hukum, anggaran dasar, kepengurusan, dan nomor induk berusaha; dan
3. c.penilaian risiko yang paling sedikit memuat analisis kemampuan berdasarkan potensi pendapatan, potensi pengeluaran, dan potensi aset.
(3)LPDB Koperasi dalam melakukan penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan lembaga atau instansi terkait lain.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Menteri Koperasi Nomor 9 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SKEMA DAN KRITERIA PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERMOHONAN, PENILAIAN KELAYAKAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

SKEMA DAN KRITERIA PINJAMAN ATAU PEMBIAYAAN DANA BERGULIR

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

PERMOHONAN, PENILAIAN KELAYAKAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 4 Tahun 2020