DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Unit pelaksana teknis; Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi; Jabatan fungsional; Jabatan pelaksana; Tata kerja

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
4. 5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Balai Gakkum LH adalah UPT yang melaksanakan penegakan hukum Lingkungan Hidup.
3.Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6.Kepala Badan adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1)Balai Gakkum LH terdiri atas:
1. a.Balai Gakkum LH Kota Jambi;
2. b.Balai Gakkum LH Kota Surabaya;
3. c.Balai Gakkum LH Kota Makassar;
4. d.Balai Gakkum LH Kota Banjarmasin; dan
5. e.Balai Gakkum LH Kota Sorong.
(2)Bagan susunan organisasi Balai Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)Balai Gakkum LH berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
(2)Balai Gakkum LH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 4

(1)Balai Gakkum LH mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Gakkum LH menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pencemaran dan/atau perusakan, serta pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kebakaran lahan;
3. c.pelaksanaan pengelolaan pengaduan pelanggaran hukum lingkungan hidup;
4. d.pelaksanaan pengawasan ketaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup;
5. e.pelaksanaan penanganan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
6. f.pelaksanaan fasilitasi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
7. g.pelaksanaan kegiatan teknis pengendalian kebakaran lahan;
8. h.pelaksanaan sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan pengendalian kebakaran lahan;
9. i.pelaksanaan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya;
10. j.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, serta pengendalian kebakaran lahan;
11. k.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Balai Gakkum LH; dan
12. l.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga Balai Gakkum LH.

Pasal 5

Susunan organisasi Balai Gakkum LH terdiri atas:

a.Subbagian Tata Usaha;
b.Seksi Wilayah I;
c.Seksi Wilayah II; dan
d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pemantauan, evaluasi, pelaporan Balai Gakkum LH.

Pasal 7

Seksi Wilayah I dan Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi pencemaran dan/atau perusakan, serta pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kebakaran lahan, pengelolaan pengaduan pelanggaran hukum lingkungan hidup, pengawasan ketaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penanganan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup, fasilitasi dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, kegiatan teknis pengendalian kebakaran lahan, sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan pengendalian kebakaran lahan, koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait lainnya, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, serta pengendalian kebakaran lahan.

Pasal 8

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup, Seksi Wilayah I dan Seksi Wilayah II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c dapat dibantu oleh pos penegakan hukum lingkungan hidup yang merupakan unit kerja nonstruktural.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 9

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Balai Gakkum LH sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
(3)Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(6)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(7)Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2)Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 183 Tahun 2024