Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan pengendalian lingkungan hidup di Indonesia.
8 kebijakan2 pejabat aktifDiperbarui 18 minggu lalu
Kepemimpinan
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
Negara Indonesia, dengan kekayaan alamnya yang melimpah, memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) hadir sebagai garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang lestari melalui berbagai aksi nyata. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan untuk menjaga ekosistem, mengendalikan pencemaran, serta mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Ruang lingkup KLH/BPLH mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program yang komprehensif. Lembaga ini menetapkan kebijakan dan standar lingkungan, menyediakan layanan publik seperti permohonan informasi dan pengaduan, serta mengimplementasikan berbagai program strategis. Dari perizinan lingkungan hingga baku mutu, KLH/BPLH memastikan kerangka hukum yang kuat untuk perlindungan lingkungan.
Intervensi program strategis KLH/BPLH meliputi pengelolaan sampah melalui percepatan proyek sampah menjadi energi alternatif dan program 100% pilah sampah. Selain itu, lembaga ini aktif dalam penanganan perubahan iklim, mitigasi bencana lingkungan seperti Karhutla, serta konservasi ekosistem penting seperti mangrove. Pengembangan bursa karbon dan apresiasi bagi pejuang lingkungan melalui Penghargaan Kalpataru turut menjadi fokus utama.
KLH/BPLH berkontribusi signifikan dalam isu-isu nasional, mulai dari pencapaian target iklim global hingga pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Lembaga ini berperan aktif dalam penanganan krisis sampah, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum lingkungan melalui denda administratif. Kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan, diperkuat untuk mencapai tujuan lingkungan yang lebih baik.
Warga negara dapat berinteraksi dengan KLH/BPLH melalui berbagai layanan yang disediakan. Ini termasuk permintaan informasi publik, penyampaian pengaduan terkait masalah lingkungan, hingga akses perizinan melalui sistem terintegrasi. Partisipasi dalam program-program lingkungan dan pemanfaatan informasi terkait bursa karbon juga merupakan bentuk interaksi yang didorong.
Secara keseluruhan, KLH/BPLH adalah lembaga krusial dalam upaya Indonesia menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program, serta berbagai intervensi strategis, KLH/BPLH berperan aktif dalam isu-isu nasional mulai dari pengelolaan sampah, mitigasi perubahan iklim, hingga konservasi ekosistem. Berbagai layanan yang disediakan juga memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 26 Tahun 2020
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 73 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kerangka kualifikasi nasional Indonesia teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara, sertifikasi kompetensi kerja teknisi refrigerasi dan teknisi tata udara, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2023
Peraturan Menteri LHK ini mengatur tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Pengambilan Contoh Uji Kualitas Lingkungan dan Pengukuran Kualitas Lingkungan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2022
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2018
Peraturan Menteri ini disusun sebagai acuan bagi: a. pemohon akses pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar; b. penyedia SDG dan/atau PT-SDG spesies liar dalam memberikan PADIA dan menyusun kesepakatan bersama dalam pembagian keuntungan yang adil dan seimbang atas pemanfaatan SDG dan/atau PT-SDG yang berkaitan dengan spesies liar; dan c. otoritas nasional yang kompeten dalam pemberian izin akses SDG spesies liar.
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018
Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi UPT Gakkum dan Dinas dalam melaksanakan pelayanan fungsi Gakkum LHK di daerah serta bertujuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas antara UPT Gakkum dan Dinas dengan UPT KLHK dan/atau Instansi terkait lainnya dalam mendukung upaya Gakkum LHK di daerah
- Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penyusunan dan penilaian dokumen AMDAL serta penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau ketidaklayakan lingkungan hidup, penyusunan dan pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan rekomendasi UKL-UPL, pengisian dan verifikasi serta pendaftaran SPPL, penyusunan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta perubahan keputusan kelayakan lingkungan hidup dan perubahan rekomendasi UKL-UPL untuk perubahan izin lingkungan, pembinaan dan evaluasi kinerja penatalaksanaan AMDAL, adendum ANDAL dan RKL-RPL, UKL-UPL dan SPPL, sistem informasi dokumen lingkungan dan izin lingkungan, pendanaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
Data Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan HidupLihat semua
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kuantil Kekayaan Indonesia 2015 - 2023
Kepemilikan akta kelahiran anak meningkat signifikan sejak 2015.
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin
Harapan hidup tertinggi di Yogyakarta, terendah di Papua Pegunungan
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi
AKB tertinggi di Papua Pegunungan, terendah DKI Jakarta
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi Indonesia 2015 - 2025
Tren persentase ASI eksklusif nasional meningkat signifikan sejak 2015.
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Umur Ibu Saat Melahirkan Indonesia 2015 - 2025
Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih terus meningkat konsisten
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2024
Angka harapan hidup Indonesia meningkat stabil 2015-2024
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2025
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan terus meningkat
Angka Harapan Hidup (AHH) Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Indonesia 2015 - 2024
AHH perempuan konsisten lebih tinggi dari laki-laki
