DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penanggung jawab usaha; Perngolahan air limbah; Baku mutu air limbah; Standar teknologi pengolahan air limbah; Perubahan persetujuan lingkungan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pengolahan air limbah domestik dari usaha dan/atau kegiatan perlu dilakukan sesuai dengan standar teknologi tertentu, serta merujuk kepada baku mutu air limbah domestik, untuk menurunkan beban pencemar air dan tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379); Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DAN STANDAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH UNTUK AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
2.Air Limbah Domestik adalah Air Limbah yang berasal dari aktifitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.
3.Air Limbah Kakus adalah Air Limbah yang berasal dari buangan biologis, berbentuk tinja manusia beserta buangan lainnya berupa cairan.
4.Air Limbah Nonkakus adalah Air Limbah yang berasal dari buangan aktivitas manusia seperti mandi dan cuci.
5.Air Limbah non-Domestik adalah Air Limbah yang dihasilkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang bersumber dari kegiatan utama dan penunjang, tidak termasuk Air Limbah Domestik.
6.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
7.Pengolahan Air Limbah adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun pada Air Limbah.
8.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
9.Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah adalah teknologi atau serangkaian teknologi atau proses pengolahan Air Limbah dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
10.Media Air adalah badan air permukaan dan/atau laut.
11.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
12.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
14.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan Pengolahan Air Limbah Domestik sebelum:
1. a.dilepas ke lingkungan; dan
2. b.dimanfaatkan untuk kegiatan utama, penunjang, atau produk samping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik.
(3)Selain Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik meliputi:
1. a.jasa pengolah Air Limbah; dan/atau
2. b.jasa pengolah lumpur tinja.
(4)Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyerahkan Air Limbah Domestik ke jasa pengolah Air Limbah dan/atau jasa pengolah lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), dikecualikan dari kewajiban pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 3

Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan:

a.Baku Mutu Air Limbah untuk Air Limbah Domestik; dan
b.Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik.

BAB II

BAKU MUTU AIR LIMBAH UNTUK AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 4

(1)Baku Mutu Air Limbah untuk Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diterapkan berdasarkan:
1. a.sistem pengolahan Air Limbah Domestik;
2. b.jenis Air Limbah Domestik; dan
3. c.kegiatan pelepasan Air Limbah Domestik.
(2)Sistem pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tersendiri, untuk pengolahan Air Limbah Domestik; atau
2. b.terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah Domestik dengan Air Limbah non-Domestik.
(3)Jenis Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Air Limbah Kakus; dan/atau
2. b.Air Limbah nonKakus.
(4)Kegiatan pelepasan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pembuangan Air Limbah ke:
  1. 1.Media Air; atau
  2. 2.drainase atau saluran irigasi; dan
2. b.pemanfaatan Air Limbah untuk:
  1. 1.penyiraman dan/atau pencucian;
  2. 2.menahan intrusi air laut;
  3. 3.resapan di formasi atas (permukaan); dan
  4. 4.resapan di dalam formasi.
(5)Ketentuan Baku Mutu Air Limbah untuk Air Limbah Domestik yang melakukan pengolahan Air Limbah Domestik secara tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
(6)Ketentuan Baku Mutu Air Limbah untuk Air Limbah Domestik yang melakukan pengolahan Air Limbah Domestik secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan penghitungan nilai Baku Mutu Air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 5

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dengan ketentuan:

a.menyalurkan Air Limbah Domestik ke saluran pengumpul Air Limbah, dalam hal dilalui oleh saluran pengumpul Air Limbah yang disediakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha;
b.menyerahkan Air Limbah Domestik ke jasa pengangkut dan/atau jasa pengolah Air Limbah, yang disediakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha; dan/atau
c.memanfaatkan Air Limbah Domestik untuk kegiatan utama, penunjang, atau produk samping.

BAB III

STANDAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH UNTUK AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 6

(1)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b ditentukan berdasarkan:
1. a.kegiatan pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
2. b.volume Air Limbah Domestik yang dihasilkan.
(2)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik pada kegiatan pembuangan Air Limbah diterapkan bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang menghasilkan total volume Air Limbah:
1. a.lebih kecil atau sama dengan 3m3 (tiga meter kubik) per hari; dan
2. b.lebih besar dari 3m 3 (tiga meter kubik) per hari dan lebih kecil dari atau sama dengan 50m3 (lima puluh meter kubik) per hari.
(3)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

Terhadap penggunaan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah untuk Air Limbah Domestik dengan total volume Air Limbah lebih kecil atau sama dengan 3m3 (tiga meter kubik) per hari, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan:

a.penyedotan dan pencatatan lumpur tinja sesuai kapasitas unit pengolahan Air Limbah yang dibangun;
b.penyerahan lumpur tinja dan/atau Air Limbah Domestik kepada jasa pengangkut dan/atau jasa pengolah Air Limbah yang berizin; dan
c.pengolahan Air Limbah Domestik berdasarkan teknologi yang terstandardisasi.

Pasal 8

(1)Terhadap Air Limbah Domestik yang mengandung minyak dan lemak, sistem pengolah Air Limbah Domestik wajib dilengkapi unit pemisah minyak dan lemak.
(2)Hasil pengolahan pemisah minyak dan lemak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin.

Pasal 9

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 wajib dimasukkan ke dalam Persetujuan Lingkungan atau SPPL.
(2)Tata cara penerbitan Persetujuan Lingkungan dan SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

(1)Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dapat menambah teknologi atau menggunakan proses teknologi lain di luar ketentuan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
(2)Penggunaan proses teknologi lain wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5).

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…