DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2025

Nomor: 15
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Perencanaan penghargaan Kalpataru; Pelaksanaan calon penerima penghargaan kalpataru; Pemberian penghargaan Kalpataru; Pemantauan dan evaluasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan pemberian penghargaan kalpataru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur mengenai tata cara pemberian penghargaan kalpataru;
c.bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Penghargaan Kalpataru sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penghargaan Kalpataru; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KALPATARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.
3.Penghargaan Kalpataru adalah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perorangan dan/atau kelompok masyarakat yang telah memenuhi persyaratan.
4.Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
7.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
8.Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 2

(1)Menteri/Kepala melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Penghargaan Kalpataru.
(3)Penghargaan Kalpataru diberikan dengan tahapan:
1. a.perencanaan;
2. b.pelaksanaan;
3. c.pemberian penghargaan; dan
4. d.pemantauan dan evaluasi.

BAB II

PERENCANAAN

Pasal 3

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

a.pembentukan pelaksana Penghargaan Kalpataru;
b.pengklasifikasian Penghargaan Kalpataru; dan
c.penetapan calon penerima Penghargaan Kalpataru.

Pasal 4

(1)Pelaksana Penghargaan Kalpataru terdiri atas:
1. a.dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru;
2. b.tim sekretariat Penghargaan Kalpataru; dan
3. c.tim verifikasi Penghargaan Kalpataru
(2)Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk oleh Menteri/Kepala.
(3)Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan tim verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibentuk oleh Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 5

(1)Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas unsur:
1. a.perwakilan dari Kementerian/Badan;
2. b.tokoh masyarakat;
3. c.pakar atau akademisi;
4. d.pemerhati Lingkungan Hidup; dan
5. e.wartawan/jurnalis.
(2)Susunan dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berjumlah gasal yang terdiri atas:
1. a.ketua merangkap anggota;
2. b.wakil ketua merangkap anggota;
3. c.sekretaris merangkap anggota; dan
4. d.anggota.
(3)Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
1. a.menentukan usulan calon penerima Penghargaan Kalpataru berdasarkan hasil verifikasi; dan
2. b.mengusulkan calon penerima Penghargaan Kalpataru kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
(4)Dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk 1 (satu) periode dengan masa jabatan 1 (satu) tahun.

Pasal 6

(1)Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas ketua dan anggota.
(2)Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan generasi Lingkungan Hidup.
(3)Tim sekretariat Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan pelaksanaan pemberian Penghargaan Kalpataru dari aspek administratif;
2. b.melakukan pengelolaan data Penghargaan Kalpataru; dan
3. c.menyampaikan hasil verifikasi kepada dewan pertimbangan Penghargaan Kalpataru melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Pasal 7

(1)Tim verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.ketua, yang dijabat oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan generasi Lingkungan Hidup;
2. b.anggota, yang berasal dari pejabat atau pegawai dari unit kerja pada Kementerian/Badan.
(2)Tim verifikasi Penghargaan Kalpataru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menelaah dokumen;
2. b.melakukan penapisan data usulan;
3. c.melakukan pembahasan teknis;
4. d.melakukan verifikasi; dan
5. e.menyampaikan hasil verifikasi kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim verifikasi Penghargaan Kalpataru dapat dibantu oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 8

Pengklasifikasian Penghargaan Kalpataru meliputi:

a.Penghargaan Kalpataru adya;
b.Penghargaan Kalpataru lestari; dan
c.Penghargaan Kalpataru yuvan.

Pasal 9

(1)Penghargaan Kalpataru adya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.perintis lingkungan;
2. b.pengabdi lingkungan;
3. c.penyelamat lingkungan; dan
4. d.pembina lingkungan.
(2)Perintis lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a diberikan kepada seseorang bukan aparatur sipil negara dan bukan tokoh dari organisasi formal yang berhasil merintis dan mengembangkan upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara luar biasa dan merupakan kegiatan baru di daerahnya.
(3)Pengabdi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b diberikan kepada petugas lapangan dan/atau aparatur sipil negara yang mengabdikan diri jauh melampaui dan/atau diluar tugas pokok dan fungsinya dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(4)Penyelamat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada komunitas dan/atau kelompok/lembaga masyarakat yang berhasil melakukan upaya penyelamatan terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(5)Pembina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d diberikan kepada tokoh masyarakat atau pengusaha yang berhasil melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta mempunyai pengaruh dan prakarsa untuk membangkitkan kesadaran lingkungan dan peran masyarakat.

Pasal 10

Penghargaan Kalpataru lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan kepada penerima Penghargaan Kalpataru Adya yang berkegiatan secara konsisten dan berkelanjutan.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…