DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Organisasi JDIH; Pengelolaan JDIH; Pemantauan, evaluasi, pelaporan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Menteri/Kepala wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian/Badan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
2.Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terapadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
3.Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4.Informasi Hukum adalah data dan keterangan yang termuat dalam Dokumen Hukum.
5.Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum.
6.Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
9.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
10.Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

Pasal 2

Kementerian/Badan menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Kementerian/Badan.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

(1)Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk organisasi JDIH Kementerian/Badan.
(2)Organisasi JDIH Kementerian/Badan terdiri atas:
1. a.pusat JDIH Kementerian/Badan; dan
2. b.anggota JDIH Kementerian/Badan.
(3)Pusat JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(4)Anggota JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unit kerja pimpinan tinggi pratama di Kementerian/Badan.

Pasal 4

(1)Pusat JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian/Badan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan pengelolaan JDIH Kementerian/Badan;
2. b.koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kementerian/Badan dengan Pusat JDIHN;
3. c.pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN;
4. d.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Kementerian/Badan;
5. e.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian/Badan;
6. f.penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian/Badan; dan
7. g.pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat.

Pasal 5

(1)Anggota JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH Kementerian/Badan menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan unit kerja masing-masing;
2. b.penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian/Badan di unit kerja masing-masing;
3. c.penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementerian/Badan; dan
4. d.penyampaian laporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing kepada Pusat JDIH Kementerian/Badan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

(1)Pengelolaan JDIH Kementerian/Badan dilakukan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(2)Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kementerian/Badan juga mengelola:
1. a.naskah urgensi;
2. b.abstraksi;
3. c.peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Dokumen Hukum lainnya.

Pasal 7

(1)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian/Badan dilakukan melalui:
1. a.laman resmi JDIH Kementerian/Badan; dan/atau
2. b.arsip konvensional.
(2)Pengelolaan melalui laman resmi JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum.
(3)Pengelolaan melalui arsip konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh pusat JDIH Kementerian/Badan dan anggota JDIH Kementerian/Badan.
(4)Laman resmi JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi dengan:
1. a.laman Kementerian/Badan; dan
2. b.laman Pusat JDIHN.
(5)Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Naskah asli Dokumen Hukum berupa Peraturan Menteri/Badan dan Keputusan Menteri/Kepala disimpan oleh pusat JDIH Kementerian/Badan.
(2)Naskah asli Dokumen Hukum berupa keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian/Badan disimpan oleh anggota JDIH Kementerian/Badan sesuai dengan unit kerjanya masing-masing.

Pasal 9

(1)Menteri/Kepala membentuk tim teknis pengelola JDIH Kementerian/Badan untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH Kementerian/Badan.
(2)Tim teknis pengelola JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
1. a.pusat JDIH Kementerian/Badan;
2. b.anggota JDIH Kementerian/Badan; dan
3. c.unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi.
(3)Menteri/Kepala dapat mendelegasikan pembentukan tim teknis pengelola JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 10

(1)Pusat JDIH Kementerian/Badan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kementerian/Badan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.penyelenggaraan JDIH Kementerian/Badan; dan
2. b.pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH Kementerian/Badan.
(3)Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Menteri/Kepala melalui Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.
(4)Hasil pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan laporan pusat JDIH Kementerian/Badan kepada Pusat JDIHN setiap tahun di bulan Desember.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012