DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Pengembangan Sistem PJLH; Kebijakan Penyelenggara; Fasilitasi Pengembangan Kelembagaan; Fasilitasi Resolusi Konflik; Monitoring dan Evaluasi Sistem PJLH; Pendanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Pengembangan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6134);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
2.Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah setiap orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
3.Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah setiap orang, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
4.Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PJLH adalah pengalihan sejumlah uang dan/atau sesuatu yang dapat dinilai dengan uang antar orang atau kelompok masyarakat sebagai Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup melalui perjanjian terikat berbasis kinerja untuk meningkatkan Jasa Lingkungan Hidup.
5.Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH adalah setiap orang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas Jasa Lingkungan Hidup.
6.Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH adalah setiap orang yang menggunakan Jasa Lingkungan Hidup.
7.Perjanjian Kerja Sama Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama adalah suatu perikatan secara tertulis antara Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dengan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH yang digunakan sebagai acuan bagi masing- masing pihak untuk melaksanakan PJLH berdasarkan hasil kesepakatan.
8.Fasilitator Jasa Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Fasilitator adalah pihak yang menyediakan fasilitas secara sendiri atau bersama-sama untuk membantu dan/atau mendampingi, memberi pengetahuan, dan memberi saran kepada Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan/atau Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dalam penyelenggaraan PJLH.
9.Lembaga PJLH adalah wadah para pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan pengembangan sistem PJLH.
10.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
12.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
14.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
15.Deputi adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang bertanggung jawab di bidang instrumen ekonomi lingkungan hidup.

Pasal 2

(1)Pengembangan sistem PJLH digunakan untuk:
1. a.mendorong masyarakat melaksanakan upaya konservasi sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
2. b.mendukung kinerja pelaksanaan kompensasi/imbal Jasa Lingkungan Hidup antar daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pengembangan sistem PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan penyelenggaraan;
2. b.fasilitasi pengembangan kelembagaan; dan
3. c.fasilitasi resolusi konflik.

BAB II

PRINSIP DAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN

Pasal 3

(1)Kebijakan penyelenggaraan pengembangan sistem PJLH disusun oleh Menteri.
(2)Kebijakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
2. b.ketentuan penghitungan besaran Jasa Lingkungan Hidup;
3. c.verifikasi dan validasi Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup;
4. d.sistem informasi dan pemantauan pelaksanaan; dan
5. e.peningkatan kapasitas.

Pasal 4

(1)Kebijakan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan melalui tahapan:
1. a.perencanaan; dan
2. b.pelaksanaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar;
2. b.pengembangan mekanisme dan bentuk kelembagaan PJLH;
3. c.penghitungan besaran dalam penetapan nilai PJLH;
4. d.verifikasi dan validasi Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH dan Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
5. e.peningkatan kapasitas penyelenggaraan PJLH;
6. f.pengelolaan pendanaan dan tata cara penyaluran dana;
7. g.penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan PJLH;
8. h.penyusunan Perjanjian Kerja Sama; dan
9. i.pengembangan sistem informasi.
(3)Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan kerja sama.

Pasal 5

(1)Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup yang harus dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri atas data dan informasi:
1. a.lokasi potensial;
2. b.jenis Jasa Lingkungan Hidup;
3. c.jenis kegiatan penyelenggaraan PJLH;
4. d.indikator kinerja PJLH; dan
5. e.para pihak.
(2)Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan usulan:
1. a.Setiap Orang;
2. b.kelompok masyarakat;
3. c.Lembaga PJLH;
4. d.perguruan tinggi;
5. e.Pemerintah;
6. f.pemerintah daerah provinsi; dan/atau
7. g.pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3)Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.survei lapangan; dan
2. b.diskusi terpumpun.
(4)Identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi:
1. a.karakteristik wilayah yang memuat aspek lingkungan hidup, aspek sosial-budaya, dan aspek sosial- ekonomi;
2. b.potensi Jasa Lingkungan Hidup;
3. c.potensi kegiatan PJLH;
4. d.potensi indikator kinerja PJLH;
5. e.calon lokasi potensial;
6. f.calon Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH; dan
7. g.calon Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH.
(5)Informasi hasil identifikasi Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi acuan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan PJLH.

Pasal 6

(1)Lokasi potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.lokasi yang memiliki kemampuan menyediakan Jasa Lingkungan Hidup; dan
2. b.lokasi yang memanfaatkan Jasa Lingkungan Hidup.
(2)Lokasi potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diidentifikasi berdasarkan aspek:
1. a.ekologi;
2. b.sosial-ekonomi; dan
3. c.sosial-budaya.
(3)Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi komponen biotik dan abiotik dalam penyediaan Jasa Lingkungan Hidup.
(4)Aspek sosial-ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf b meliputi kondisi sosial dan kegiatan ekonomi masyarakat yang berada pada sekitar lokasi.
(5)Aspek sosial-budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kearifan lokal dalam menjaga kelestarian alam.

Pasal 7

(1)Jenis Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.tata air;
2. b.keanekaragaman hayati;
3. c.penyerapan dan penyimpanan karbon;
4. d.keindahan alam; dan
5. e.jenis Jasa Lingkungan Hidup lainnya.
(2)Penyerapan dan penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Jenis kegiatan penyelenggaraan PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :
1. a.kegiatan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
2. b.kegiatan pelaksanaan konservasi sumber daya alam.
(2)Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.penerapan teknik konservasi tanah dan air;
2. b.pelaksanaan restorasi, rehabilitasi, dan aforestasi;
3. c.pengelolaan dan perlindungan area dengan Jasa Lingkungan Hidup;
4. d.penggunaan bahan ramah lingkungan untuk pertanian;
5. e.pemulihan kualitas air dengan solusi berbasis alam; dan
6. f.kegiatan pelestarian lingkungan hidup lainnya.
(3)Kegiatan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
1. a.pelibatan masyarakat untuk mencegah perusakan habitat dan koridor, serta perburuan satwa dan tanaman dilindungi;
2. b.perancangan dan penanaman jenis pohon/tanaman yang berfungsi sebagai pembentuk habitat dan koridor satwa dilindungi;
3. c.konservasi dan rehabilitasi kawasan ekowisata;
4. d.penanaman jenis pohon yang berfungsi menjaga ketersediaan mata air;
5. e.pemanfaatan sumber daya air yang lestari; dan
6. f.kegiatan konservasi sumber daya alam lainnya.
(4)Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama.
(5)Kegiatan pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kegiatan konservasi sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Dalam hal Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan pada kawasan suaka alam atau kawasan pelestarian alam, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 9

(1)Indikator kinerja PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d meliputi:
1. a.perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup; dan/atau
2. b.perubahan kinerja dari Usaha dan/atau Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama.
(2)Perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
1. a.debit air;
2. b.beban pencemaran;
3. c.kualitas air;
4. d.indeks keanekaragaman hayati; dan/atau
5. e.perubahan kinerja Jasa Lingkungan Hidup lainnya.
(3)Perubahan kinerja dari Usaha dan/atau Kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
1. a.tutupan lahan;
2. b.penggunaan pupuk dan pestisida organik;
3. c.efisiensi pemanfaatan air;
4. d.habitat satwa liar; dan/atau
5. e.kinerja Usaha dan/atau Kegiatan lainnya.

Pasal 10

Rincian Jenis Jasa Lingkungan Hidup, jenis kegiatan penyelenggaraan PJLH, dan indikator kinerja PJLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

(1)Para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mencakup:
1. a.Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
2. b.Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH;
3. c.Fasilitator;
4. d.Pemerintah;
5. e.pemerintah daerah provinsi; dan/atau
6. f.pemerintah daerah kabupaten/kota.
(2)Penyedia Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Sistem PJLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.orang perseorangan;
2. b.kelompok orang; dan/atau
3. c.badan usaha.
(3)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.orang perseorangan; atau
2. b.lembaga.
(4)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan orang perseorangan yang telah memiliki kompetensi sebagai Fasilitator PJLH dan/atau berpengalaman di bidang PJLH.
(5)Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berasal dari:
1. a.perguruan tinggi;
2. b.organisasi lingkungan hidup;
3. c.lembaga multi pihak; dan/atau
4. d.lembaga internasional.
(6)Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
(7)Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyelenggarakan PJLH wajib menerapkan pengembangan sistem PJLH berdasarkan Peraturan Menteri/Badan ini.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…