DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 23 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai kewajiban penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pakan ternak dan pakan akuakultur yang menghasilkan Air Limbah; Kewajiban Pengolahan Air Limbah sebelum dilepas ke lingkungan untuk memenuhi ketentuan: a. Baku Mutu Air Limbah; dan b. Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan pengolahan air limbah dari usaha dan/atau kegiatan pakan ternak dan pakan akuakultur, perlu dilakukan sesuai dengan baku mutu air limbah dan standar teknologi pengolahan air limbah untuk menurunkan beban pencemar air dan tidak menyebabkan terjadinya pencemaran air;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pakan Ternak dan Pakan Akuakultur; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6694);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendali Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DAN STANDAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN PAKAN TERNAK DAN PAKAN AKUAKULTUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.
2.Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
3.Pengolahan Air Limbah adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun pada Air Limbah.
4.Media Air adalah badan air permukaan dan/atau laut.
5.Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup.
6.Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah adalah teknologi atau serangkaian teknologi atau proses Pengolahan Air Limbah dengan batasan tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah.
7.Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8.Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari Usaha dan/atau Kegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

Pasal 2

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan pakan ternak dan pakan akuakultur yang menghasilkan Air Limbah wajib melakukan Pengolahan Air Limbah sebelum:

a.dilepas ke lingkungan; dan
b.dimanfaatkan untuk kegiatan utama, penunjang, dan/atau produk samping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengolahan Air Limbah sebelum dilepas ke lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib memenuhi ketentuan:

a.Baku Mutu Air Limbah; dan
b.Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah.

Pasal 4

(1)Baku Mutu Air Limbah untuk Usaha dan/atau Kegiatan pakan ternak dan pakan akuakultur diterapkan berdasarkan:
1. a.sistem Pengolahan Air Limbah;
2. b.jenis Air Limbah; dan
3. c.kegiatan pelepasan Air Limbah.
(2)Sistem Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.tersendiri, tanpa menggabungkan dengan Pengolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau
2. b.terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lain ke dalam satu sistem Pengolahan Air Limbah.
(3)Jenis Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari:
1. a.blowdown boiler, air cucian alat laboratorium, dan/atau proses biosecurity bagi Usaha dan/atau Kegiatan pakan ternak; dan
2. b.blowdown boiler, air cucian alat laboratorium, dan/atau air cucian alat produksi bagi Usaha dan/atau Kegiatan pakan akuakultur.
(4)Kegiatan pelepasan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.pembuangan Air Limbah ke:
  1. 1.Media Air; dan
  2. 2.drainase dan/atau saluran irigasi, dan
2. b.pemanfaatan Air Limbah untuk:
  1. 1.penyiraman dan/atau pencucian;
  2. 2.menahan intrusi air laut;
  3. 3.resapan di formasi atas (permukaan); dan
  4. 4.resapan di dalam formasi tertentu.

Pasal 5

(1)Baku Mutu Air Limbah untuk pembuangan Air Limbah yang memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a; dan
1. b.dibuang ke Media Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
(2)Baku Mutu Air Limbah untuk pembuangan Air Limbah yang memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a; dan
1. b.dibuang ke drainase dan/atau saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
(3)Baku Mutu Air Limbah untuk pembuangan Air Limbah yang memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan Air Limbah domestik; dan
2. b.dibuang ke drainase dan/atau saluran irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 6

(1)Baku Mutu Air Limbah untuk pemanfaatan Air Limbah yang memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a; dan
1. b.Air Limbah hasil pengolahan digunakan untuk penyiraman dan/atau pencucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
(2)Baku Mutu Air Limbah untuk pemanfaatan Air Limbah yang memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan Air Limbah domestik; dan
2. b.Air Limbah hasil pengolahan digunakan untuk penyiraman dan/atau pencucian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 1, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 7

(1)Baku Mutu Air Limbah untuk pemanfaatan Air Limbah yang memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(2)huruf a; dan
1. b.Air Limbah hasil pengolahan digunakan untuk menahan intrusi air laut, resapan di formasi atas (permukaan), dan resapan di dalam formasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.
(2)Baku Mutu Air Limbah untuk pemanfaatan Air Limbah ke formasi tertentu yang memenuhi ketentuan:
1. a.menggunakan sistem Pengolahan Air Limbah terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dengan Air Limbah domestik; dan
2. b.Air Limbah hasil pengolahan digunakan untuk menahan intrusi air laut, resapan di formasi atas (permukaan), dan resapan di dalam formasi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b angka 2, angka 3, dan angka 4, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

Terhadap Air Limbah yang memenuhi ketentuan:

a.menggunakan sistem terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan
b.Air Limbah hasil pengolahan digunakan untuk pembuangan ke Media Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a angka 1, nilai Baku Mutu Air Limbah ditentukan melalui perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 9

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, dengan ketentuan:

a.menyalurkan Air Limbah ke saluran pengumpul yang dilengkapi dengan unit Pengolah Air Limbah, dalam hal dilalui oleh saluran pengumpul dan Pengolah Air Limbah yang disediakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha;
b.menyerahkan Air Limbah ke jasa pengangkut dan/atau jasa pengolah Air Limbah yang disediakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha; dan/atau
c.memanfaatkan Air Limbah untuk kegiatan utama, penunjang, dan/atau produk samping.

Pasal 10

(1)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah ditentukan berdasarkan:
1. a.kegiatan pelepasan Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a dan huruf b angka 1; dan
2. b.debit Air Limbah yang dilepas ke lingkungan.
(2)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah diterapkan pada Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pembuangan Air Limbah dengan debit:
1. a.<3m3/hari (lebih kecil atau sama dengan tiga meter kubik per hari); dan
2. b.3m3/hari<x<50m3/hari (lebih besar tiga meter kubik per hari dan kurang dari atau sama dengan lima puluh meter kubik per hari).
(3)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk:
1. a.pembuangan Air Limbah ke:
  1. 1.Media Air; atau
  2. 2.drainase dan/atau saluran irigasi, dan/atau
2. b.pemanfaatan Air Limbah untuk penyiraman dan/atau pencucian.
(4)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk pembuangan Air Limbah ke Media Air.
(5)Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…