DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 21 Tahun 2025

Nomor: 21
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Aparatur Sipil Negara; Perencanaan pengembangan kompetensi; Pelaksanaan pengembangan kompetensi; Klasikal; Evaluasi pengembangan; Pengukuran

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Bidang Lingkungan Hidup; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2.Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan bagi setiap pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.
3.Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan Kompetensi pegawai ASN dengan standar Kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.
4.Kamus Kompetensi adalah kumpulan Kompetensi yang meliputi nama, definisi, deskripsi, dan level Kompetensi serta indikator perilaku bagi ASN.
5.Standar Kompetensi adalah standar kerja yang harus dicapai oleh ASN pada jabatan tertentu yang telah ditetapkan.
6.Kementerian Lingkungan Hidup disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
10.Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian/Badan.

Pasal 2

ASN bidang lingkungan hidup terdiri atas:

a.ASN pada Kementerian/Badan;
b.ASN pada kementerian/lembaga yang menduduki jabatan fungsional bidang lingkungan hidup; dan
c.ASN pada pemerintah daerah yang menduduki jabatan fungsional bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

(1)ASN pada Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi jabatan manajerial dan jabatan nonmanajerial.
(2)Jabatan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.pimpinan tinggi madya;
2. b.pimpinan tinggi pratama;
3. c.administrator; dan
4. d.pengawas.
(3)Jabatan nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jabatan:
1. a.fungsional; dan
2. b.pelaksana.
(4)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)huruf a meliputi:
1. a.jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan hidup;
2. b.jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup;
3. c.jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup; dan
4. d.jabatan fungsional lain pada Kementerian/Badan.

Pasal 4

ASN pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

a.jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan hidup; dan
b.jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup.

Pasal 5

ASN pada dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

a.jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan hidup;
b.jabatan fungsional pengawas lingkungan hidup; dan
c.jabatan fungsional penyuluh lingkungan hidup.

BAB II

PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 6

Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN pada Kementerian/Badan dilaksanakan melalui tahapan:

a.pemetaan Kompetensi;
b.penyusunan Standar Kompetensi;
c.penyusunan instrumen pengukuran Kompetensi; dan
d.penyusunan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 7

Perencanaan Pengembangan Kompetensi:

a.ASN pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b; dan
b.ASN pada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan melalui penyusunan kebutuhan Pengembangan Kompetensi.

Pasal 8

Pemetaan Kompetensi ASN pada Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan terhadap Kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 9

(1)Penyusunan Standar Kompetensi ASN pada Kementerian/Badan dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Penyusunan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.identifikasi Standar Kompetensi;
2. b.penyusunan Kompetensi jabatan; dan
3. c.penentuan persyaratan jabatan.

Pasal 10

(1)Identifikasi Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilakukan untuk ASN pada Kementerian/Badan.
(2)Identifikasi Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
1. a.uraian tugas dan hasil dari pelaksanaan tugas (output); dan
2. b.Kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Hasil identifikasi Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk dokumen Standar Kompetensi yang memuat:
1. a.pengetahuan;
2. b.keterampilan; dan
3. c.sikap/perilaku, yang dibutuhkan dalam suatu jabatan.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…