DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 26 Tahun 2025

Nomor: 26
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Invetarisasi ekosistem mangrove; Delineasi; Pengelolaan basis data; Pemantauan, evaluasi pelaporan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7114);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN INVENTARISASI EKOSISTEM MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir.
2.Ekosistem Mangrove adalah tatanan unsur Mangrove yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
3.Kesatuan Lanskap Mangrove yang selanjutnya disingkat KLM adalah unit Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove pada hilir suatu daerah aliran sungai/sub daerah aliran sungai tertentu yang secara spasial ditentukan oleh sistem lahan tertentu dan pengaruh interaksi darat dan laut yang membentuk kondisi substrat dan salinitas yang sesuai untuk habitat Mangrove beserta sistem sosial ekonomi yang berinteraksi dan mempengaruhinya.
4.Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
5.Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
6.Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
7.Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8.Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
9.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
10.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
11.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
12.Deputi adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penataan lingkungan hidup dan sumber daya alam berkelanjutan.

Pasal 2

(1)Inventarisasi Ekosistem Mangrove dilakukan pada:
1. a.Kawasan Hutan; dan
2. b.di luar Kawasan Hutan.
(2)Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Hutan Konservasi;
2. b.Hutan Lindung; dan
3. c.Hutan Produksi.
(3)Di luar Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi areal penggunaan lain.

Pasal 3

(1)Inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Menteri/Kepala.
(2)Menteri/Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove kepada Deputi.
(3)Pelaksanaan Inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan:
1. a.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, dalam hal Ekosistem Mangrove berada pada Kawasan Hutan;
2. b.menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, dalam hal Ekosistem Mangrove berada pada kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; dan
3. c.gubernur dan/atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB II

INVENTARISASI EKOSISTEM MANGROVE

Pasal 4

(1)Inventarisasi Ekosistem Mangrove dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai:
1. a.lokasi dan luas Ekosistem Mangrove;
2. b.jenis atau vegetasi Mangrove;
3. c.tipe Ekosistem Mangrove;
4. d.karakteristik Ekosistem Mangrove;
5. e.kondisi Ekosistem Mangrove;
6. f.status lahan; dan
7. g.data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dikelola dalam basis data geospasial Kementerian/Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Rincian data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 5

(1)Deputi dalam melaksanakan inventarisasi Ekosistem Mangrove membentuk tim pelaksana.
(2)Tim pelaksana sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Kementerian/Badan;
2. b.kementerian/lembaga terkait;
3. c.tenaga ahli; dan/atau
4. d.akademisi.
(3)Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Deputi.

Pasal 6

Inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui:

a.interpretasi data penginderaan jauh;
b.survei lapangan;
c.identifikasi jenis, tipe, karakter, dan kondisi Ekosistem Mangrove, serta status lahan;
d.delineasi batas berdasarkan jenis, karakter, dan kondisi Ekosistem Mangrove, serta status lahan; dan
e.identifikasi data dan informasi lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 7

(1)Interpretasi data penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kegiatan mendeliniasi batas Ekosistem Mangrove dalam rangka memperoleh informasi geospasial.
(2)Interpretasi data penginderaan jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui metode:
1. a.pendekatan kualitatif dengan interpretasi visual; dan
2. b.pendekatan kuantitatif dengan interpretasi digital.
(3)Pendekatan kualitatif dengan interpretasi visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menggunakan unsur interpretasi citra.
(4)Pendekatan kuantitatif dengan interpretasi digital sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara otomatis atau semi-otomatis, untuk mendapatkan informasi Ekosistem Mangrove dari data digital penginderaan jauh dan/atau kombinasinya dengan data spasial lainnya yang sangat terkait dengan Ekosistem Mangrove.
(5)Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.salinitas;
2. b.kandungan substrat;
3. c.kemiringan pantai; dan/atau
4. d.informasi lainnya.

Pasal 8

Hasil interpretasi data penginderaan jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disusun dalam bentuk peta rencana inventarisasi Ekosistem Mangrove.

Pasal 9

(1)Survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan suatu kegiatan pengumpulan data dan informasi secara langsung di lokasi untuk memperoleh gambaran faktual dan akurat mengenai Ekosistem Mangrove berdasarkan peta rencana inventarisasi Ekosistem Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Tahapan survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 10

(1)Hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan dalam bentuk laporan hasil survei lapangan.
(2)Format laporan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 11

Identifikasi jenis, tipe, karakter, dan kondisi Ekosistem Mangrove, serta status lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap laporan hasil survei lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…