DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Penyusunan rencana perlindungan; pengelolaan lingkungan hidup; Identifikasi potensi masalah; Rencana pengendalian; Perumusan RPPLH; Pemantauan RPPLH; Pelaporan; Pembinaan peran serta masyarakat; Pemberian penghargaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Penyusunan, Pemantauan, dan Evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);
4.Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5.Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup 1ain.
2.Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
3.Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah Lingkungan Hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.
4.Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan Lingkungan Hidup.
5.Ekosistem adalah tatanan unsur Lingkungan Hidup yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas Lingkungan Hidup.
6.Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.
7.Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan Lingkungan Hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
8.Fungsi Lingkungan Hidup adalah kemanfaatan yang diberikan Lingkungan Hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup sebagai sumber dan penunjang hidup manusia dan makhluk hidup lain.
9.Jasa Lingkungan Hidup adalah manfaat dari Ekosistem dan Lingkungan Hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang di antaranya mencakup penyediaan Sumber Daya Alam, pengaturan alam dan Lingkungan Hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya.
10.Sumber Daya Alam adalah unsur Lingkungan Hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.
11.Organisasi Lingkungan Hidup adalah kelompok orang yang terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan Lingkungan Hidup.
12.Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
13.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
15.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB II

PENYUSUNAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 2

(1)Gubernur dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun RPPLH.
(2)RPPLH provinsi disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH nasional;
2. b.inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
3. c.inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah provinsi.
(3)RPPLH kabupaten/kota disusun berdasarkan:
1. a.RPPLH provinsi;
2. b.inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat pulau/kepulauan; dan
3. c.inventarisasi Lingkungan Hidup tingkat Ekoregion wilayah kabupaten/kota.
(4)Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memperhatikan aspek:
1. a.keragaman karakter dan fungsi ekologis:
2. b.sebaran penduduk;
3. c.sebaran potensi Sumber Daya Alam;
4. d.kearifan lokal;
5. e.aspirasi masyarakat; dan
6. f.perubahan iklim.
(5)Aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari pengelompokan data dan informasi Sumber Daya Alam dan wilayah Ekoregion.

Pasal 3

Penyusunan RPPLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan melalui tahapan:

a.identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
b.penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c.perumusan RPPLH; dan
d.penetapan RPPLH.

Pasal 4

(1)Identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan dengan menggunakan kerangka berpikir:
1. a.faktor pendorong Lingkungan Hidup;
2. b.tekanan Lingkungan Hidup;
3. c.kondisi Lingkungan Hidup;
4. d.dampak Lingkungan Hidup; dan
5. e.respons.
(2)Faktor pendorong Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan suatu hal atau keadaan yang mendorong terjadinya perubahan Lingkungan Hidup akibat dinamika sosial.
(3)Tekanan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan aktivitas manusia yang secara langsung dipengaruhi oleh kondisi pendorong.
(4)Kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keadaan saat ini atau yang sedang berlangsung dan dijelaskan dalam bentuk status.
(5)Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perubahan pada Lingkungan Hidup dan sistem sosial-ekonominya sebagai akibat dari tekanan.
(6)Respons sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan tindakan reaktif maupun proaktif untuk mengendalikan, mengantisipasi, mengelola faktor pendorong, tekanan, kondisi, dan dampak.

Pasal 5

Kerangka berpikir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan tema yang meliputi:

a.perlindungan fungsi dan kualitas Lingkungan Hidup;
b.pemanfaatan dan pencadangan Sumber Daya Alam;
c.pemulihan dan pemeliharaan Fungsi Lingkungan Hidup; dan
d.perubahan iklim dan ketahanan terhadap bencana.

Pasal 6

(1)Hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
1. a.tantangan Lingkungan Hidup;
2. b.isu Lingkungan Hidup;
3. c.kondisi Lingkungan Hidup; dan
4. d.dampak Lingkungan Hidup.
(2)Tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
1. a.populasi dan ekonomi;
2. b.tekanan pada Ekosistem dan lahan;
3. c.Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup, serta kualitas Lingkungan Hidup; dan
4. d.risiko bencana alam dan nonalam, serta kerugian ekonomi.
(3)Tantangan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dirumuskan berdasarkan:
1. a.pengaruh faktor pendorong yang bersifat sektoral, lintas wilayah, dan lintas generasi; dan
2. b.keterkaitan antara faktor penyebab dan akibat atas perubahan kondisi Lingkungan Hidup.
(4)Isu Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dirumuskan berdasarkan tekanan terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan perkembangan wilayah.
(5)Kondisi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dirumuskan berdasarkan:
1. a.status Lingkungan Hidup berbasis media lingkungan dan Ekosistem spesifik; dan
2. b.Daya Dukung Lingkungan Hidup dan Daya Tampung Lingkungan Hidup.
(6)Dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dirumuskan berdasarkan:
1. a.perubahan kualitas Lingkungan Hidup;
2. b.risiko terhadap keberlanjutan Fungsi Lingkungan Hidup;
3. c.potensi kehilangan Jasa Lingkungan Hidup; dan
4. d.kerugian sosial ekonomi.

Pasal 7

Tata cara identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Pasal 8

(1)Penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b didasarkan pada hasil identifikasi potensi dan masalah Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Penyusunan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
1. a.pendekatan antisipasi strategis (strategic foresight); atau
2. b.pendekatan lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 9

(1)Pendekatan antisipasi strategis (strategic foresight) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a digunakan untuk memahami berbagai kekuatan penggerak perubahan yang mempengaruhi pembentukan kondisi di masa depan, untuk kemudian ditarik mundur dengan kondisi Lingkungan Hidup saat ini.
(2)Pendekatan antisipasi strategis (strategic foresight) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan melalui tahapan:
1. a.penelusuran secara holistik dilakukan melalui:
  1. 1.inventarisasi peristiwa atau kejadian yang signifikan dan relevan dalam ruang dan waktu tertentu; dan
  2. 2.identifikasi kecenderungan peristiwa atau kejadian yang berulang lintas ruang dan waktu;
2. b.analisis penggerak perubahan meliputi faktor:
  1. 1.sosial;
  2. 2.teknologi;
  3. 3.ekonomi;
  4. 4.lingkungan;
  5. 5.politik; dan/atau
  6. 6.nilai atau budaya; dan
3. c.penentuan skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(3)Penelusuran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat mempertimbangkan:
1. a.tanda awal perubahan yang berpotensi berkembang menjadi kecenderungan penting di masa depan (weak signals);
2. b.kejadian langka dengan dampak besar yang dapat menimbulkan gangguan signifikan terhadap Lingkungan Hidup (wild cards); dan/atau
3. c.terhentinya kecenderungan atau putusnya pola tren yang sedang berlangsung (discontinuities).
(4)Penelusuran secara holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
1. a.penggunaan rumusan tantangan, isu, kondisi dan dampak Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
2. b.pelibatan masyarakat;
3. c.survei lapangan; dan/atau
4. d.penggunaan data dan informasi pendukung lainnya yang valid dan relevan.

Pasal 10

(1)Hasil analisis penggerak perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi 2 (dua) faktor penggerak perubahan.
(2)2 (dua) faktor penggerak perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan metode delphi consultation.
(3)Metode delphi consultation sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan melibatkan pakar.

Pasal 11

(1)Hasil analisis penggerak perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dijadikan dasar dalam skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
(2)Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.skenario optimis;
2. b.skenario moderat;
3. c.skenario transformatif; dan
4. d.skenario pesimis.
(3)Skenario Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
1. a.kriteria Lingkungan Hidup;
2. b.prioritas kebijakan; dan
3. c.indikator keberhasilan.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…