DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai Unit pelaksa teknis; BPEGM; Jabatan fungsional; Jabatan pelaksana; Tata kerja; Jabatan, pengangkatan, pemberhentian; Penataan organisasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup berwenang membentuk dan

Menetapkan

menetapkan unit pelaksana teknis;

c.bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan telah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. 3.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
3. 4.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
4. 5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT DAN MANGROVE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induk.
2.Balai Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Mangrove yang selanjutnya disingkat BPEGM adalah UPT yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
3.Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
4.Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BPLH adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.
5.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
6.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup.

BAB II

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 2

(1)BPEGM terdiri atas:
1. a.BPEGM Kota Jambi;
2. b.BPEGM Kota Pontianak; dan
3. c.BPEGM Kota Sorong.
(2)Bagan susunan organisasi BPEGM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

(1)BPEGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan.
(2)BPEGM dipimpin oleh kepala.

Pasal 4

(1)BPEGM mempunyai tugas melaksanakan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPEGM menyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan rencana, program, dan anggaran;
2. b.pelaksanaan verifikasi hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut dan mangrove;
3. c.pelaksanaan verifikasi hasil pemindaian posisi berdasarkan koordinat (geotagging) usaha dan/atau kegiatan dalam ekosistem gambut dan mangrove;
4. d.pelaksanaan pengumpulan data dan informasi pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove;
5. e.pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove;
6. f.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi ekosistem gambut dan mangrove;
7. g.pemantauan, evaluasi, dan pelaporan BPEGM; dan
8. h.pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga BPEGM.

Pasal 5

(1)Susunan organisasi BPEGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha;
2. b.Seksi Verifikasi dan Evaluasi;
3. c.Seksi Pemulihan; dan
4. d.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
(2)Susunan organisasi BPEGM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
1. a.Subbagian Tata Usaha; dan
2. b.jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 6

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, anggaran, koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern, pelaksanaan urusan keuangan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengelolaan data dan informasi, hubungan masyarakat, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan BPEGM.

Pasal 7

(1)Seksi Verifikasi dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan verifikasi hasil inventarisasi karakteristik ekosistem gambut dan mangrove, verifikasi hasil pemindaian posisi berdasarkan koordinat (geotagging) usaha dan/atau kegiatan dalam ekosistem gambut dan mangrove, pengumpulan data dan informasi pengelolaan ekosistem gambut dan mangrove, pemantauan dan evaluasi ekosistem gambut dan mangrove.
(2)Seksi Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan pelaksanaan pemulihan ekosistem gambut dan mangrove.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan BPEGM sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian dan/ atau keterampilan tertentu.
(3)Jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab memberikan pelayanan dan melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin dan sederhana.
(4)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibentuk kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana berdasarkan rumpun jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Jumlah kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan berdasarkan kebutuhan sesuai dengan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(6)Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)Tugas dan klasifikasi jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, serta kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
(2)Penugasan secara individu dan/atau tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja atau pimpinan unit organisasi.
(3)Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 10

Kepala BPEGM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…