DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2023

Nomor: 1
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Januari 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Peraturan Menteri ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan SPIP, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP,ketentuan peralihan dan ketentuan umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, setiap pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian intern sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
4.Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
2.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
3.Pemantauan Pengendalian Intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja SPIP dan proses untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4.Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan.
5.Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
6.Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
7.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan.
8.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
9.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10.Inspektorat Jenderal adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.
11.Sekretaris Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan Kementerian.
12.Inspektur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengawasan.
13.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
14.Unit Organisasi adalah susunan organisasi eselon I Kementerian.

BAB II

PELAKSANAAN SPIP

Pasal 2

(1)Menteri bertanggung jawab dalam penyelenggaraan SPIP lingkup Kementerian.
(2)Penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)harus dilaksanakan dengan menerapkan unsur SPIP.
(3)Unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.lingkungan pengendalian;
2. b.penilaian risiko;
3. c.kegiatan pengendalian;
4. d.informasi dan komunikasi; dan
5. e.Pemantauan Pengendalian Intern.
(4)Ketentuan teknis unsur SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 3

(1)Pelaksanaan SPIP lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi, kepala satuan kerja pusat, dan kepala UPT.
(2)Pelaksanaan SPIP lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan:
1. a.ketepatan pemilihan tujuan SPIP;
2. b.akuntabilitas SPIP; dan
3. c.tujuan pelaksanaan SPIP tercapai.
(3)Pelaksanaan SPIP lingkup Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.mekanisme dan tahapan pelaksanaan;
2. b.Pemantauan dan pengawasan; dan
3. c.pendokumentasian dan pelaporan.

Pasal 4

(1)Mekanisme pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan secara:
1. a.berlapis; dan
2. b.berjenjang, di bawah kendali Menteri.
(2)Mekanisme berlapis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a meliputi:
1. a.pelaksanaan SPIP lapis satu;
2. b.pelaksanaan SPIP lapis dua; dan
3. c.pelaksanaan SPIP lapis tiga.
(3)Pelaksanaan SPIP lapis satu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh semua komponen pelaksana dalam Unit Organisasi, satuan kerja pusat, dan UPT terhadap rencana pengendalian intern.
(4)Pelaksanaan SPIP lapis dua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh sekretaris direktorat jenderal, sekretaris badan, sekretaris Inspektorat Jenderal, dan kepala biro perencanaan terhadap pengendalian pelaksanaan lapis satu.
(5)Pelaksanaan SPIP lapis tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal terhadap keseluruhan pelaksanaan SPIP lapis satu dan lapis dua.

Pasal 5

Mekanisme berjenjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

a.hierarki antara Unit Organisasi, satuan kerja pusat, dan UPT terkait; dan
b.proses penjabaran dari lingkup kebijakan dan/atau program hingga tingkat keluaran, atau dari lingkup makro hingga tingkat mikro.

Pasal 6

Pedoman mekanisme pelaksanaan SPIP tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1)Tahapan pelaksanaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
1. a.persiapan;
2. b.pelaksanaan; dan
3. c.pelaporan.
(2)Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembentukan struktur pelaksana SPIP; dan
2. b.penyusunan rencana kerja.
(3)Kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b meliputi:
1. a.penyusunan rencana pengendalian intern;
2. b.implementasi pengendalian intern; dan
3. c.penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP.
(4)Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.tata waktu dan laksana penyampaian laporan kemajuan pelaksanaan SPIP; dan
2. b.laporan hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan.

Pasal 8

Dalam melakukan persiapan pelaksaaan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, setiap pimpinan Unit Organisasi, kepala satuan kerja pusat, dan kepala UPT harus:

a.membentuk struktur pelaksana SPIP; dan
b.menyusun rencana kerja pelaksana SPIP.

Pasal 9

(1)Pembentukan struktur pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.pembentukan tim pelaksana SPIP; dan
2. b.pembentukan satuan tugas SPIP.
(2)Tim pelaksana SPIP dan satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pimpinan Unit Organisasi, kepala satuan kerja pusat, dan kepala UPT.

Pasal 10

(1)Tim pelaksana SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
1. a.menyusun dan menginternalisasikan rencana kerja pelaksanaan SPIP;
2. b.mengkoordinasikan pelaksanaan SPIP;
3. c.melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku pengawas penyelenggaraan SPIP; dan
4. d.melaporkan hasil pelaksanaan SPIP pada pimpinan Unit Organisasi, satuan kerja pusat, atau kepala UPT.
(2)Satuan tugas SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
1. a.melakukan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SPIP;
2. b.melaporkan hasil Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala satuan kerja pusat, atau kepala UPT;
3. c.memberikan saran perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan SPIP kepada pimpinan Unit Organisasi, kepala satuan kerja pusat, atau kepala UPT; dan
4. d.melakukan penilaian mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…