DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 20 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur: a. penentuan dan penetapan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG; dan b. pengelolaan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan menjaga fungsi hidrologis gambut;
c.bahwa untuk menjaga fungsi hidrologis gambut perlu dilakukan penetapan puncak kubah gambut yang merupakan bagian dari ekosistem gambut yang berfungsi lindung untuk menjaga keberlanjutan dari aspek ekologis, sosial, dan ekonomi;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
3.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
4.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
5.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 336);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Tata Cara Pengukuran Muka Air Tanah di Titik Penaatan Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 337);
7.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017 tentang Pedoman Teknis Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 338); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PENENTUAN, PENETAPAN, DAN PENGELOLAAN PUNCAK KUBAH GAMBUT BERBASIS KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm (lima puluh centimeter) atau lebih dan terakumulasi pada rawa.
2.Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang merupakan satu kesatuan utuh menyeluruh yang saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitasnya.
3.Kesatuan Hidrologis Gambut yang selanjutnya disingkat KHG adalah Ekosistem Gambut yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara sungai dan laut, dan/atau rawa.
4.Kubah Gambut adalah areal KHG yang mempunyai topografi yang lebih tinggi dari wilayah sekitarnya, sehingga secara alami mempunyai kemampuan menyerap dan menyimpan air lebih banyak, serta menyuplai air pada wilayah sekitarnya.
5.Puncak Kubah Gambut adalah areal pada kubah Gambut yang mempunyai topografi paling tinggi dari wilayah sekitarnya yang penentuannya berbasis neraca air dengan memperhatikan prinsip keseimbangan air (water balance).
6.Fungsi Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang berfungsi melindungi ketersediaan air, kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan cadangan karbon penghasil oksigen, penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
7.Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi utama dalam perlindungan dan keseimbangan tata air, penyimpan cadangan karbon, dan pelestarian keanekaragaman hayati untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
8.Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur Gambut yang memiliki karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi dalam menunjang produktivitas Ekosistem Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
9.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10.Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
11.Unit Pelaksana Teknis Daerah atau selanjutnya disingkat UPTD adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP).

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur:

a.penentuan dan penetapan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG; dan
b.pengelolaan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG.

BAB II

PENENTUAN DAN PENETAPAN PUNCAK KUBAH GAMBUT BERBASIS KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT

Pasal 3

(1)Menteri menugaskan Direktur Jenderal untuk melakukan penentuan Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a.
(2)Penentuan Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendekatan perhitungan neraca air yang memperhatikan prinsip keseimbangan air (water balance).
(3)Penghitungan neraca air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode Darcy melalui tahapan:
1. a.perhitungan kapasitas maksimum tanah Gambut;
2. b.perhitungan nilai perbandingan air terbuang dan air tersimpan; dan
3. c.perhitungan areal yang dijadikan resapan air.
(4)Penentuan Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penghitungan neraca air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan data lapangan yang meliputi:
1. a.kedalaman Gambut;
2. b.topografi lahan dengan interval kontur 0,5 m (nol koma lima meter);
3. c.porositas tanah; dan
4. d.kelengasan tanah.
(5)Kedalaman Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)huruf a menggunakan peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 yang telah ditetapkan.
(6)Dalam hal peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum ditetapkan, kedalaman Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan data faktual lapangan setelah dilakukan verifikasi oleh Direktur Jenderal dan digunakan sebagai faktor koreksi terhadap peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000.
(7)Tata cara penentuan Puncak Kubah Gambut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

(1)Hasil penentuan Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan sebagai dasar:
1. a.penetapan Puncak Kubah Gambut;
2. b.penentuan daya dukung air Ekosistem Gambut;
3. c.pemberian arahan dalam penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
4. d.perencanaan dan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut.
(2)Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan:
1. a.bagian dari areal fungsi lindung Ekosistem Gambut;
2. b.areal yang wajib dijadikan sebagai kawasan lindung; dan
3. c.areal yang dilarang dibudidayakan kembali:
  1. 1.setelah pemanenan, untuk usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri; atau
  2. 2.setelah jangka waktu izin usaha berakhir, untuk usaha perkebunan.
(3)Dalam hal Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rusak, wajib dilakukan pemulihan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Menteri menetapkan:
1. a.peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 terkoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6); dan
2. b.Puncak Kubah Gambut yang menjamin ketersediaan air dalam KHG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
(2)Menteri dapat mendelegasikan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

BAB III

PENGELOLAAN PUNCAK KUBAH GAMBUT BERBASIS KESATUAN HIDROLOGIS GAMBUT

Pasal 6

Pengelolaan Puncak Kubah Gambut berbasis KHG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.daya dukung air Ekosistem Gambut berdasarkan perhitungan neraca air; dan
b.fungsi hidrologis Ekosistem Gambut.

Pasal 7

(1)Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Puncak Kubah Gambut dalam 1 (satu) KHG, Puncak Kubah Gambut yang telah dimanfaatkan dapat terus dimanfaatkan dengan menggantikan fungsi hidrologis Gambut dari Puncak Kubah Gambut lainnya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku pada KHG yang memenuhi kriteria fungsi lindung Ekosistem Gambut dengan luasan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh luas KHG.
(3)Puncak Kubah Gambut pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6.

Pasal 8

(1)Areal di luar Puncak Kubah Gambut dapat berada pada:
1. a.fungsi lindung Ekosistem Gambut; dan
2. b.fungsi budidaya Ekosistem Gambut.
(2)Areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan.
(3)Pemanfaatan areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki izin dapat dilakukan sampai jangka waktu izin berakhir dengan kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut.
(4)Kewajiban menjaga fungsi hidrologis Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.pembangunan sekat kanal dengan limpasan (spillway);
2. b.penetapan titik penaatan tinggi muka air tanah dan titik stasiun curah hujan;
3. c.pemantauan dan pelaporan tinggi muka air tanah dan curah hujan; dan
4. d.cara lain sesuai dengan ilmu pengetahun dan teknologi.
(5)Pemanfaatan areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dokumen perencanaan dengan ketentuan:
1. a.telah ditetapkan dalam peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 dan/atau peta fungsi Ekosistem Gambut skala 1:250.000 terkoreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a; dan
2. b.telah disetujui dokumen pemulihan Ekosistem Gambut bagi usaha dan/atau kegiatan.
(6)Pemanfaatan areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dibebani izin dilakukan dengan ketentuan:
1. a.untuk fungsi lindung Ekosistem Gambut yang belum dimanfaatkan, dapat dilakukan secara terbatas untuk:
  1. 1.penelitian;
  2. 2.ilmu pengetahuan;
  3. 3.pendidikan;
  4. 4.pemanfaatan hasil hutan bukan kayu; dan/atau
  5. 5.jasa lingkungan, dengan tidak melampaui kriteria baku kerusakan Ekosistem Gambut; dan
2. b.untuk fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut yang telah dimanfaatkan tetap dapat dilanjutkan dengan tetap menjaga fungsi hidrologis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 9

(1)Perlindungan dan pengelolaan Puncak Kubah Gambut dan areal di luar Puncak Kubah Gambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 dilaksanakan oleh:
1. a.Menteri untuk kawasan hutan konservasi dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan melalui organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani izin usaha di wilayah kewenangannya;
3. c.Kepala Dinas Provinsi yang menangani kehutanan untuk:
  1. 1.kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi; dan
  2. 2.Taman Hutan Raya (TAHURA) lintas kabupaten/ kota yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan;
4. d.Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk:
  1. 1.TAHURA kabupaten/kota yang tidak dibebani izin usaha dan/atau kegiatan; dan
  2. 2.areal penggunaan lain, termasuk lahan yang dikelola oleh masyarakat dan/atau masyarakat hukum adat;
5. e.Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, untuk areal usaha dan/atau kegiatan.
(2)Pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain huruf f dapat dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang restorasi Ekosistem Gambut.
(3)Pemulihan Puncak Kubah Gambut dan areal di luar Puncak Kubah Gambut dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai kewenangannya secara terencana dengan berkonsultasi pada Direktur Jenderal.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib:

a.melakukan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU), Dokumen Rencana Usaha, Dokumen Rencana Pengelolaan atau sejenisnya untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini;
b.melakukan penyesuaian Dokumen Rencana Pemulihan; dan
c.mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan sebagai akibat perubahan fungsi Ekosistem Gambut sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…