DokumenPeraturan Menteri (Permen)Dicabut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 12 Mei 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan produktivitas hutan, memenuhi kesinambungan bahan baku industri hasil hutan, diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat, perlu diatur mengenai pola penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat;
c.bahwa ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
d.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan dinamika lapangan, pengaturan terkait Hutan Tanaman Rakyat perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Tanaman Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan menerapkan sistem silvikultur yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3.Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa.
4.Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa KTH untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya bila berada di dalam satu desa disahkan oleh Kepala Desa atau bila berada di dalam beberapa wilayah desa disahkan oleh Camat.
5.Koperasi Tani Hutan yang selanjutnya disebut KOPTANHUT adalah badan usaha koperasi yang dibentuk oleh perorangan yang merupakan petani hutan untuk bersama-sama mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan secara lestari.
6.Masyarakat Setempat adalah penduduk asli atau pendatang yang berdomisili di dalam atau di sekitar hutan di satu desa atau beberapa desa dalam satu wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
7.Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap permohonan IUPHHK-HTR.
8.Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
9.Sistem Silvikultur adalah teknik budi daya hutan atau teknik bercocok tanam hutan mulai memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman, dan memanen.
10.Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah kabupaten/kota dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
11.Penataan Areal Kerja adalah pengaturan peruntukan areal kerja IUPHHK-HTR sebagai areal budi daya dan Kawasan Lindung.
12.Areal Budi Daya adalah areal yang diperuntukan dengan tujuan produksi guna mendukung pemenuhan bahan baku industri melalui kegiatan penanaman berupa tanaman hutan berkayu.
13.Kawasan Lindung adalah areal yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14.Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha Hutan Tanaman Rakyat dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
15.Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi.
17.Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah dalam memberikan akses legal, meningkatkan produktivitas hutan produksi dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan, serta diprioritaskan untuk penyelesaian permasalahan tenurial dan pemulihan ekosistem.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mendorong masyarakat memiliki kemampuan secara mandiri dalam pengelolaan hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung ketersediaan bahan baku industri hasil hutan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Persyaratan areal dalam IUPHHK-HTR;
b.Tata cara permohonan dan pemberian IUPHHK-HTR;
c.Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR;
d.Sistem Silvikultur, jenis tanaman, dan pola pengelolaan;
e.Fasilitasi;
f.Hak dan Kewajiban; dan
g.Pembinaan dan Pengendalian.

BAB II

PENANAMAN JENIS TANAMAN Penanaman jenis tanaman dalam hutan tanaman rakyat, meliputi:

Pasal 5

(1)Areal IUPHHK-HTR berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Tetap diutamakan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani izin atau hak pengelolaan.
(2)Areal IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan oleh Menteri melalui penetapan Peta Areal Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan/atau berdasarkan PIAPS.

BAB III

PENERAPAN, POLA TANAM, DAN POLA AGROFORESTRI A. Penerapan Agroforestri Tanaman yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTR untuk penyediaan penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan menerapkan agroforestri berdasarkan azas kelestarian dan didominasi jenis tanaman berkayu.

Pasal 6

(1)Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh:
1. a.KTH;
2. b.GAPOKTAN;
3. c.KOPTANHUT; dan
4. d.profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan, dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.
(2)Permohonan lokasi IUPHHK-HTR dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
(3)Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi;
2. b.gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
3. c.peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri dengan difasilitasi oleh UPT dan sebagai bahan revisi PIAPS.
(5)Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, pencegahan kebakaran hutan, kegiatan restorasi gambut, dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 7

(1)Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
1. a.gubernur;
2. b.bupati/walikota;
3. c.Kepala Dinas;
4. d.kepala UPT; dan
5. e.kepala KPH.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh KPH dan/atau UPT.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Direktur Jenderal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan syarat administrasi.
(2)Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3)Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPH dan/atau UPT dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4)Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
(5)Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan.

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
1. a.dinas provinsi;
2. b.UPT terkait; dan
3. c.KPH.
(2)Tim Identifikasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya Tim.
(3)Tim Identifikasi dan Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT.
(4)Kepala UPT menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Direktur Jenderal.
(5)Pedoman identifikasi dan verifikasi permohonan IUPHHK- HTR ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil identifikasi dan verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.
(2)Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang membidangi iuran kehutanan menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin.
(3)Tata cara pembayaran iuran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan produktivitas hutan, memenuhi kesinambungan bahan baku industri hasil hutan, diversifikasi produk hasil hutan, peningkatan kualitas lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat setempat, perlu diatur mengenai pola penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat;
c.bahwa ketentuan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui Hutan Tanaman Rakyat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diatur dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
d.bahwa berdasarkan hasil evaluasi dan perkembangan dinamika lapangan, pengaturan terkait Hutan Tanaman Rakyat perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Hutan Tanaman Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
10.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
11.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1663);
12.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Penentuan, Penetapan, dan Pengelolaan Puncak Kubah Gambut Berbasis Kesatuan Hidrologis Gambut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 359);
13.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.62/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1344); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG HUTAN TANAMAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.
2.Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat IUPHHK- HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dan hasil hutan ikutannya pada hutan produksi yang diberikan kepada kelompok masyarakat dengan menerapkan sistem silvikultur yang sesuai tapaknya untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan.
3.Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disingkat KTH adalah kelompok yang dibentuk oleh anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya disahkan oleh Kepala Desa.
4.Gabungan Kelompok Tani Hutan yang selanjutnya disebut GAPOKTAN adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa KTH untuk mencapai tujuan bersama dalam mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan hutan secara lestari dan berada/tinggal di desa atau beberapa desa di sekitar atau di dalam kawasan hutan negara dan kelembagaannya bila berada di dalam satu desa disahkan oleh Kepala Desa atau bila berada di dalam beberapa wilayah desa disahkan oleh Camat.
5.Koperasi Tani Hutan yang selanjutnya disebut KOPTANHUT adalah badan usaha koperasi yang dibentuk oleh perorangan yang merupakan petani hutan untuk bersama-sama mengusahakan atau memanfaatkan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungan secara lestari.
6.Masyarakat Setempat adalah penduduk asli atau pendatang yang berdomisili di dalam atau di sekitar hutan di satu desa atau beberapa desa dalam satu wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
7.Verifikasi adalah penelaahan administrasi dan teknis terhadap permohonan IUPHHK-HTR.
8.Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan negara yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial.
9.Sistem Silvikultur adalah teknik budi daya hutan atau teknik bercocok tanam hutan mulai memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman, dan memanen.
10.Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman selanjutnya disingkat RKUPHHK-HTR adalah rencana kerja untuk seluruh areal kerja IUPHHK-HTR dalam satu wilayah kabupaten/kota dan berlaku selama jangka waktu izin, antara lain memuat aspek kelestarian usaha, aspek keseimbangan lingkungan dan sosial ekonomi yang disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi/Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
11.Penataan Areal Kerja adalah pengaturan peruntukan areal kerja IUPHHK-HTR sebagai areal budi daya dan Kawasan Lindung.
12.Areal Budi Daya adalah areal yang diperuntukan dengan tujuan produksi guna mendukung pemenuhan bahan baku industri melalui kegiatan penanaman berupa tanaman hutan berkayu.
13.Kawasan Lindung adalah areal yang ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi dan harus dilindungi untuk kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
14.Agroforestri adalah optimalisasi pemanfaatan lahan hutan di areal izin usaha Hutan Tanaman Rakyat dengan pola tanam kombinasi antara tanaman hutan yang berupa pohon dengan tanaman selain pohon dan/atau hewan untuk meningkatkan produktivitas lahan hutan tanaman dengan tidak mengubah fungsi pokok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.
15.Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
16.Direktur Jenderal adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi pengelolaan hutan produksi.
17.Kepala Dinas adalah kepala dinas provinsi yang membidangi kehutanan.
18.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

a.Persyaratan areal dalam IUPHHK-HTR;
b.Tata cara permohonan dan pemberian IUPHHK-HTR;
c.Penataan Areal Kerja IUPHHK-HTR;
d.Sistem Silvikultur, jenis tanaman, dan pola pengelolaan;
e.Fasilitasi;
f.Hak dan Kewajiban; dan
g.Pembinaan dan Pengendalian.

BAB II

PENANAMAN JENIS TANAMAN Penanaman jenis tanaman dalam hutan tanaman rakyat, meliputi:

Pasal 5

(1)Areal IUPHHK-HTR berada pada kawasan Hutan Produksi Terbatas dan kawasan Hutan Produksi Tetap diutamakan pada kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan belum dibebani izin atau hak pengelolaan.
(2)Areal IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicadangkan oleh Menteri melalui penetapan Peta Areal Indikatif Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Tidak Dibebani Izin untuk Usaha Pemanfaatan Hutan dan/atau berdasarkan PIAPS.

BAB III

PENERAPAN, POLA TANAM, DAN POLA AGROFORESTRI A. Penerapan Agroforestri Tanaman yang dapat diusahakan dalam areal IUPHHK-HTR untuk penyediaan penghasil pangan, obat-obatan, kosmetika, kimia dan/atau pakan menerapkan agroforestri berdasarkan azas kelestarian dan didominasi jenis tanaman berkayu.

Pasal 6

(1)Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh:
1. a.KTH;
2. b.GAPOKTAN;
3. c.KOPTANHUT; dan
4. d.profesional kehutanan atau perseorangan yang memperoleh pendidikan kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah sebagai pendamping atau penyuluh di bidang kehutanan, dengan membentuk kelompok atau koperasi bersama masyarakat setempat.
(2)Permohonan lokasi IUPHHK-HTR dapat berada dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) sebagai upaya pelestarian ekosistem dan diutamakan yang berada dalam PIAPS.
(3)Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
1. a.daftar nama masyarakat setempat calon anggota kelompok HTR yang diketahui oleh kepala desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar nama anggota, kartu tanda penduduk, atau keterangan domisili untuk koperasi;
2. b.gambaran umum wilayah, antara lain keadaan fisik wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan
3. c.peta usulan lokasi paling kecil skala 1:50.000 (satu berbanding lima puluh ribu) berupa dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam bentuk shape file.
(4)Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada Menteri dengan difasilitasi oleh UPT dan sebagai bahan revisi PIAPS.
(5)Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang dan sudah operasional, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada rencana pengelolaan hutan jangka panjang.
(6)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk penyelesaian konflik, pencegahan kebakaran hutan, kegiatan restorasi gambut, dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 7

(1)Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepada Menteri dengan tembusan kepada:
1. a.gubernur;
2. b.bupati/walikota;
3. c.Kepala Dinas;
4. d.kepala UPT; dan
5. e.kepala KPH.
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh KPH dan/atau UPT.

Pasal 8

(1)Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Direktur Jenderal dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja melakukan identifikasi dan verifikasi kelengkapan syarat administrasi.
(2)Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur Jenderal mengembalikan permohonan kepada pemohon.
(3)Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPH dan/atau UPT dapat melakukan pendampingan perbaikan permohonan dengan melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
(4)Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan diajukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Menteri.
(5)Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi lengkap dan dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan identifikasi dan verifikasi lapangan.

Pasal 9

(1)Kepala UPT dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur:
1. a.dinas provinsi;
2. b.UPT terkait; dan
3. c.KPH.
(2)Tim Identifikasi dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dibentuknya Tim.
(3)Tim Identifikasi dan Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada kepala UPT.
(4)Kepala UPT menyampaikan hasil identifikasi dan verifikasi kepada Direktur Jenderal.
(5)Pedoman identifikasi dan verifikasi permohonan IUPHHK- HTR ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1)Dalam hal hasil identifikasi dan verifikasi telah memenuhi persyaratan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak hasil identifikasi dan verifikasi diterima, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTR.
(2)Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur yang membidangi iuran kehutanan menerbitkan surat perintah pembayaran iuran izin.
(3)Tata cara pembayaran iuran izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.